Pemerintah Keberatan Naikkan Setoran Pajak Rp120 T

Kamis, 20/09/2012

NERACA

Jakarta—Kementerian Keuangan keberatan dengan permintaan penambahan setoran pajak sekitar Rp120 triliun. Alasanya, tambahan penerimaan itu sulit dicapai karena situasi ekonomi global sedang melambat. "Kalau seandainya tax ratio jadi 13,5 % itu sulit sekali karena memang krisis ekonomi dunia sudah mulai dampaknya ke Indonesia, kita lihat koreksi harga-harga komoditi dan volume ekspor kita mulai terpengaruh," kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo di Jakarta,19/9

Menurut Agus Marto, pembayaran pajak penghasilan (PPh) saat ini sudah menunjukkan penurunan. Jadi akan sulit untuk memaksakan tax ratio menjadi 12,75% dan 13,5%. Karena akan memberatkan pengusaha dan individu. Bahkan 2013, pemerintah akan menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan kisaran Rp 24 juta-Rp30 juta. “Kita juga sedang siapkan peningkatan penghasilan tidak kena pajak, kalau ditingkatkan otomatis penghasilan pajak juga turun tetapi bagi rakyat Indonesia akan meningkat kemampuan uangnya, dan nanti bisa lebih untuk hal-hal yang produktif dan membangun Indonesia," ujarnya

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany memperkirakan penerimaan pajak mengalami penurunan pada semester II 2012 karena dampak krisis global akan memengaruhi kinerja Wajib Pajak (WP) Badan. "Pada semester I 2012 penerimaan pajak masih memenuhi target yang kami tetapkan, tapi begitu kita lihat masuk ke semester II ternyata dampak dari perlambatan ekonomi global sudah mulai dirasakan," ujarnya

Menurut Fuad, perlambatan penerimaan tersebut terlihat dari pertumbuhan pajak penghasilan (PPh) non migas yang hanya tercatat sebesar 10,06 % per Agustus 2012. "Artinya, perusahaan WP besar sudah mulai mengalami perlambatan di dalam penerimaan mereka, khususnya sektor-sektor komoditi yaitu pertambangan, kemudian juga termasuk sektor industri pengolahan," tambahnya

Mantan Kepala Bapepam-LK ini menjelaskan krisis global mengakibatkan penurunan harga komoditas sehingga menyebabkan sektor pertambangan mengalami kekurangan permintaan dari Eropa, Amerika Serikat dan China, dan membuat harga jual ekspor menjadi turun. "Itu nampak di kita bahwa WP ini sudah mulai menurunkan setoran bulanan mereka kepada Ditjen Pajak, sehingga kita sudah mulai lihat ada setoran yang menurun yaitu PPh pasal 25 yaitu angsuran bulanan," ungkapnya

Menurut Fuad, beberapa perusahaan dalam sektor tersebut telah membuat surat permintaan untuk mengurangi setoran bulanannya karena dari prognosa yang mereka buat hingga akhir tahun terlihat adanya penurunan penerimaan. "Mereka diberikan hak untuk memohon pada kami, untuk menyelamatkan cash flow dan agar mereka mengurangi sesuai prognosa. Mereka sudah membuat prognosa sampai akhir 2012 itu dan terlihat adanya penurunan," cetusnya

Namun, penerimaan PPh non migas ini secara keseluruhan per Agustus mencapai 57,37 % atau sekitar Rp255,7 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp445,7 triliun.

Dikatakan Fuad, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai 60,79 % atau Rp204,2 triliun dari target APBN-P 2012 sebesar Rp336,05 triliun. "Di tengah-tengah penurunan penghasilan mereka tapi transaksi ekonomi yang kemudian over invoicing itu hilang, sehingga ini bisa menyelamatkan penerimaan pajak kita dari PPN. Ini jauh melampaui tren lima tahun sebelumnya," katanya.

Sementara, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan dan hanya tercatat 18,42 % atau Rp5,4 triliun dari target APBN-P 2012 sebesar Rp29,68 triliun karena adanya pengalihan kepada pemerintah daerah dan perubahan sistem administrasi."PBB ini tahun lalu juga sudah menurun karena disini memang terjadi perubahan dalam administrasi PBB,” pungkasnya. **bari