Tekan Ekspor Bahan Baku, Pemerintah Minta Dukungan Pengusaha

Hilirisasi Industri Pertambangan

Kamis, 20/09/2012

NERACA

Jakarta - Pemerintah meminta pelaku usaha mendukung program hilirisasi di sektor pertambangan untuk mengurangi ekspor bahan baku yang merugikan negara. Kementerian Perindustrian memastikan, program hilirisasi harus dilakukan karena puluhan tahun sektor pertambangan di dalam negeri telah dieksploitasi dengan mengekspor bahan baku. Namun, pelaku usaha pertambangan mengeluhkan rencana tersebut.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui, pengawalan program hilirisasi belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah.“Program hilirisasi di sektor pertambangan baru dimulai 50% dan memerlukan investasi yang cukup besar,” papar Hidayat di Jakarta, Rabu (19/9).

Saat ini sudah ada 153 investor yang tertarik untuk berinvestasi smelter (pabrik pemurnian) mineral dan batu bara di Indonesia. “Investor China, Hong Kong, Singapura dan Korea Selatan telah menyatakan minatnya membangun smelter di Indonesia. Sementara, pemerintah Jepang masih komplain soal penerapan pelarangan ekspor bahan mentah mineral oleh pemerintah Indonesia,” paparnya.

Hidayat menambahkan, pemerintah ingin industri pengolahan mineral di Jepang direlokasikan ke dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. “Sudah saatnya investasi mereka dipindahkan ke Indonesia dan ekspor bahan mentah harus dihentikan agar sumber daya alam di Indonesia tidak habis,” tandasnya.

Sebelumnya Pemerintah Jepang masih komplain soal penerapan pelarangan ekspor bahan mentah mineral oleh pemerintah. Pasalnya, industri pengolahan mereka mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Terkait dengan hilirisasi industri, maka pemerintah mendorong Jepang merelokasi pabriknya ke Indonesia.

“Minggu depan, saya akan berbicara dalam acara Jakarta Japan Club untuk menjelaskan kebijakan hilirisasi pemerintah. Pemerintah ingin industri pengolahan Jepang direlokasikan ke dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah,” ujar Hidayat.

Lebih jauh lagi Hidayat menambahkan, berdasarkan keputusan presiden, maka industri hilirisasi mineral diserahkan kepada Kementerian Perindustrian. “Untuk program hilirisasi mineral, kami tetap bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena mereka yang mengerti pasokan bahan bakunya,” tandasnya.

Hidayat juga mengklaim sudah ada 153 investor yang tertarik untuk berinvestasi smelter (pabrik pemurnian) mineral dan batubara di Indonesia. “Ada 153 investor yang tertarik untuk mengembangkan industri mineral dan batu bara di dalam negeri,” jelas Hidayat.

Hidayat menuturkan, investor tersebut berasal dari China, Hongkong, Singapura dan Korea Selatan.“Beberapa perusahaan dari Asia mendukung program hilirisasi mineral dan batu bar yang dicanangkan pemerintah. Hal tersebut membuat nilai tambah produk mineral semakin tinggi,” paparnya.

Nilai Tambah

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengungkapkan, yang menjadi filosofi dalam penaikan nilai tambah mineral adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Peningkatan nilai tambah dilakukan untuk sumber daya alam yang jumlahnya memadai dan memungkinkan dari sisi teknologi.

“SDA yang bisa ditingkatkan nilai tambahnya melalui proses hilirisasi adalah yang mengandung mineral ikutan yang sangat berharga, seperti keberadaan logam sebagai mineral ikutan pada komoditas tambang tertentu,” tambah dia.

Sementara itu Dirjen Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, masih terdapat kesenjangan struktur industri berbasis mineral logam. Yakni, industri hilir sudah tumbuh, sedangkan industri hulu sebagai pemasok bahan baku memiliki pertumbuhan yang sangat lamban.

“Ketersediaan cadangan mineral relatif terbatas. Jika terus dilakukan eksploitasi dan ekspor mineral tidak dikendalikan, dikhawatirkan dalam waktu dekat cadangan mineral akan cepat habis. Inilah pentingnya hilirisasi,” jelas dia.

Di tempat berbeda, Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Persaingan Usaha Supriyadi mengungkapkan, hilirisasi sektor pertambangan mineral melalui pengembangan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) bisa menambah penguasaan teknologi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Di samping dipastikan meningkatkan nilai tambah dari bahan tambang sehingga kontribusi finansial kepada negara juga melonjak. “Sedang disiapkan inpres tentang hilirisasi industri tambang. Dengan inpres ini proses hilirisasi akan lebih mudah dijalankan di lapangan,” ungkapnya.

Supriyadi menjelaskan, kebijakan hilirisasi pertambangan memang sejatinya untuk menekan ekspor mineral yang kini cenderung berlebihan. Meski begitu bukan berarti hal itu menjadi ancaman bagi industri pertambangan, apalagi sampai pada tahap merusak iklim investasi di sektor tersebut. Kebijakan itu justru menjadi peluang positif yang bisa dimanfaatkan perusahaan tambang untuk masuk ke industri hilir.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, ekspor beberapa komoditas mineral meningkat sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas nikel meningkat delapan kali lipat dari 5 juta ton pada 2008 menjadi 33 juta ton per tahun pada 2011. Hal yang sama juga terjadi pada bijih bauksit yang naik lima kali lipat dari 10 juta ton menjadi 40 juta ton per tahun. Padahal jika diolah, penerimaan negara dari nikel naik 19 kali lipat dan bauksit naik 30 kali lipat.