Pembayaran Dana Pensiun Makin Bebani APBN - Alokasi Capai Rp50 T Pada 2011

Alokasi Capai Rp50 T Pada 2011

Pembayaran Dana Pensiun Makin Bebani APBN

Jakarta—Pembayaran dana pensiun dalam APBN dalam 10 tahun ke depan diperkirakan akan mengalami peningkatan significant. Sehingga dikawatirkan bisa membebani APBN pada saatnya nanti. “Beban APBN terhadap pembayaran pensiun akan makin besar karena mekanisme beban dalam APBN," kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawatidi Jakarta,20/4.

Menurut Anny, alokasi pembayaran untuk pensiun pada tahun 2011 mencapai sekitar Rp 50 triliun. Oleh karena perlu ada kajian mendalam terhadap sistem pensiun yang berlaku saat ini. "Perlu dilakukan perbaikan sistem pensiun dengan tetap memperhatikan agar pensiunan menerima jumlah yang layak sehinggga mereka tenang dan nyaman namun beban terhadap APBN tetap managable," tambahnya.

Lebih jauh Anny mengkhawatirkan kemungkinan terjadi masalah dalam pembayaran tabungan hari tua (THT) pensiunan di kemudian hari"Ini karena gaji pokok PNS mengalami kenaikan lebih cepat dibanding kenaikan iuran yang dibayarkan PNS," katanya.

Yang jelas, kata Anny, kondisi seperti bisa membuat bengkaknya tunggakan pembayaran THT makin besar. "Oleh karena itu ke depan, sebaiknya perlu dipikirkan sehingga tidak menimbulkan masalah di masa mendatang," tandasnya.

Sementara itu Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengungkapkan, tunggakan pembayaran THT hingga saat ini mencapai sekitar Rp 1,6 triliun. "Ini antara lain sebagai dampak dari adanya kenaikan gaji pokok berdasar Peraturan Pemerintah pada tahun 2003," kata Mustafa.

Menurut mantan Dirut Bulog ini, keuangan Taspen berada dalam berada dalam kondisi sehat. "Kondisi Taspen sehat sekali," tambahnya.

Dari sisi pelayanan, Mustafa menyebutkan Taspen memperoleh peringkat 4 perusahaan terbaik. "Dari sisi pelayanan, Taspen terbaik ke empat di Indonesia, itu berrdasarkan survei pelayanan publik oleh KPK," tandasnya.

Sementara itu, PT Taspen (Persero) yang mengelola 2,2 juta penerima dana pensiun, sepanjang 2010, mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp 581,2 miliar atau naik 73,34% dibandingkan akhir 2009. "Laba bersih Rp581,2 miliar, naik 73,34% dibanding 2009," kata Direktur Utama Taspen Agus Haryanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/4)

Sedangkan untuk aset dan likuiditas, lanjutnya, juga mengalami kenaikan pada 2010 yaitu sebesar Rp 77,2 triliun atau naik 27,32% dari pada tahun 2009. Hingga hari ini, Taspen mengelola sekitar 2,2 juta penerima dana pensiun dengan menggandeng lebih dari 40 mitra dalam melakukan pembayaran dana pensiun tersebut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan, Agus Suprijanto pernah mengatakan PT Taspen menomboki pembayaran tunjangan hari tua yang harus disalurkan kepada para pensiunan pegawai negeri sipil sejak 2007 senilai Rp 8 triliun. Akan tetapi, hingga saat ini Kementerian Keuangan belum mengakui utang tersebut dan belum memasukkannya dalam neraca laporan keuangan pemerintah pusat.”Jumlahnya terus meningkat. Hal itu mulai muncul sejak 2007 hingga saat ini,” katanya.

Menurut Agus, jumlah tunjangan hari tua (THT) yang ditangani PT Tabungan Asuransi Pensiun (PT Taspen) tersebut terus meningkat karena hingga 2009, jumlahnya masih mencapai Rp 7,4 triliun. Namun, sepanjang 2010, jumlahnya meningkat menjadi Rp 8 triliun. ”Kami akan melaporkan kepada Menteri Keuangan. Nanti, Menteri Keuangan yang akan menetapkan sebagai utang pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, dalam audit laporan keuangan pemerintah pusat 2005, Badan Pemeriksa Keuangan mencatat kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT sebesar Rp 306,33 triliun. Jumlah tersebut menjadi kewajiban pemerintah pada PT Taspen yang timbul sebagai akibat kekurangan pendanaan pemerintah atas dana pensiun sejak 1981.

PT Taspen mengusulkan agar pemerintah membayar utangnya dengan menggunakan surat utang negara sehingga tidak perlu membayar tunai sesuai jumlah utangnya Rp 306,33 triliun karena hal itu akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembayaran dengan obligasi diharapkan menyelesaikan masalah perhitungan kewajiban pemerintah yang belum tuntas sejak 35 tahun lalu. **cahyo

Related posts