Lebih Baik Naikan BBM Ketimbang TDL

NERACA

Jakarta--Pemerintah diminta menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ketimbang menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 15 % pada 2013. Alasanya TDL akan memberatkan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). "Selama ini, industri serat pemintalan menggunakan komponen energi listrik yang sangat besar," kata Direktur Industri Tekstil dan Aneka Ditjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ramon Bangun di Jakarta,18/9

Menurut Ramon, sektor industri TPT meminta pemerintah menaikkan BBM bersubsidi karena peningkatan biaya listrik membuat biaya produksi semakin tinggi. Selain dihadapkan pada tingginya biaya TDL, menurut Ramon, industri TPT juga terkena dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan 253/2011.

Kinerja industri TPT nasional di 2013 akan menurun seiring krisis yang melanda Amerika Serikat dan Eropa. "Selain itu, sektor TPT dihadapkan pada aturan PMK 253/2011 tentang pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor," paparnya.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, mengatakan pelaku industri TPT menolak kenaikan TTL pada 2013. "Kenaikan TTL sangat diskriminatif karena pengguna listrik 900 watt ke bawah tidak mengalami peningkatan. Pelaku usaha akan mengajukan 'judicial review' atau kajian terhadap produk hukum ke Mahkamah Konstitusi tentang tingginya tarif TTL," ujarnya

Lebih jauh Ade menambahkan, tingginya biaya TDL membuat kinerja ekspor TPT semakin menurun. "Peningkatan biaya TTL membuat industri TPT di Indonesia semakin terpuruk. Tahun ini saja, kinerja ekspor sudah turun 6 % dan tahun depan diperkirakan lebih rendah dari realisasi 2012," tandasnya.

Ditempat terpisah, Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini mengatakan, pemerintah optimis kuota BBM bersubsidi dalam RAPBN 2013 sebesar 46,01 juta kiloliter tidak berlebih. "Kami yakin dengan angka-angka asumsi yang ada," jelasnya

Menurut Rudi, optimisme kuota tersebut dikarenakan program penghematan pelarangan kendaraan dinas, pertambangan, dan perkebunan memakai BBM bersubsidi bakal berjalan penuh mulai 1 Januari 2013.

Sementara, pada 2012, program serupa hanya efektif 2-3 bulan terakhir saja."Di tambah lagi, pemakaian BBM di Kalimantan pada tahun depan akan makin diperketat," ucap Guru Besar ITB ini.

Lalu, program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan juga makin luas dan meningkat. Sebenarnya konsumsi BBM tanpa program optimalisasi bisa mencapai 48,76 juta kiloliter. "Kalau 'business as usual' konsumsi bisa 48,76 juta kiloliter, namun dengan skenario optimalisasi menjadi 46,01 juta kiloliter," ujarnya.

Dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM, Jero Wacik, Senin malam, Komisi VII DPR menyetujui penambahan kuota BBM bersubsidi tahun 2012 sebesar 4,04 juta kiloliter. Dengan tambahan kuota tersebut, maka kuota BBM bersubsidi 2012 yang sebelumnya 40 juta kiloliter menjadi 44,04 juta kiloliter.

Kuota 44,04 juta kiloliter terdiri dari premium 27,84 juta kiloliter atau meningkat 3,43 juta kiloliter dibandingkan kuota APBN Perubahan 2012 sebesar 24,41 juta kiloliter.

Lalu, minyak tanah 1,2 juta kiloliter atau turun 500 ribu kiloliter dibandingkan 1,7 juta kiloliter, dan solar 15 juta kiloliter atau naik 1,11 juta kiloliter dari 13,89 juta kiloliter. Pada raker juga disepakati penambahan kuota elpiji 3 kg sebesar 220.000 ton menjadi 3,83 juta ton dibandingkan sebelumnya 3,61 juta ton. **iwan/bari

BERITA TERKAIT

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

Kondisi Bank Muamalat Masih Baik

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi Bank Muamalat saat ini masih dalam kondisi yang baik dan…

Cara Agar Smartphone Lebih Awet

Smartphone telah menjadi barang yang wajib dimiliki oleh pengguna internet di berbagai usia. Karena dianggap sangat berharga, pengguna smartphone sedapat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…