Dana APBD Jangan Untuk Kampanye

NERACA

Jakarta—Pemilukada DKI Jakarta harus menjadi momentum Indonesia bersih dari politik uang dan sebagainya. Harus ada budaya baru dalam pengumpulan dana kampanye, terutama pada APBD "Lihat cara mencari dana, tidak ambil APBN atau APBD tapi menjual baju kotak-kotak. Ini mengajarkan politik bersih. Ini revolusional," kata pengamat Politik FISIP UI, Thamrin Amal Tomagola pada dialog Empat Pilar Negara yang diselenggarakan MPR di gedung MPR/DPR/DPD di Senayan Jakarta, Senin

Dialog empat pilar yang diselenggarakan MPR tersebut mengambil tema "Pemilukada yang Bersih" dan menghadirkan nara sumber, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, anggota tim kerja sosialisasi MPR Rahadi Zakaria dan sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola.

Lebih lanjut Thamrin menjelaskan fenomena Joko Widodo telah memberikan pelajaran politik yang baik bagi masyarakat. Dengan cara seperti itu maka akan menjadi contoh bagi daerah lainnya untuk meniru.

Sementara Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan ada wacana pemilihan kepada daerah diserahkan kepada daerah-daerah untuk menentukan sendiri caranya apakah melalui pemilihan langsung, dipilih DPRD atau bentuk lainnya. "Bagi saya pemilihan tidak harus langsung atau tidak atau lewat DPRD, itu dikembalikan saja apa kemauan rakyat. Jadi di setiap daerah tidak harus sama, justru kebhinekaan kita, yang akan muncul," ujarnya

Lebih lanjut Lukman menjelaskan untuk menampung keinginan masyarakat itu bisa diatur dalam peraturan daerah. "Jadi tidak perlu diatur sama dalam UU. UU hanya mengatur pokok-pokoknya saja,” kata Lukman.

Namun tambah Lukman untuk merancang perda tersebut perlu melibatkan tokoh masyarakat, adat setempat. "Jadi tidak diserahkan pada DPRD saja tapi juga melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat dsb," tutupnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Menteri Kelautan dan Perikanan - Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif

Susi Pudjiastuti  Menteri Kelautan dan Perikanan Lawan Mafia Jangan Dengan Cara Normatif Depok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…

KSPPS/USPPS Bisa Kelola Dana Zakat dan Wakaf

KSPPS/USPPS Bisa Kelola Dana Zakat dan Wakaf NERACA Bogor - Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

Menyampaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Lewat Kesenian

    NERACA   Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menyampaikan bahwa pendiri bangsa…

Grand Eschol Residences & Aston Karawaci Hotel Kembali Dibangun - Sempat Tertunda

    NERACA   Jakarta - PT Mahakarya Agung Putera, pengembang Grand Eschol Residence & Aston Karawaci City Hotel, menegaskan…