Rencana Kenaikan TTL Ditolak

NERACA

Jakarta—Rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) pada 2-13 sekitar 15% mendapat penolakan keras dari Fraksi PDIP. Bahkan PLN diminta memperbaiki kinerjanya. sehingga tidak perlu ada kenaikan TDL. "Kami tidak setuju kenaikan tarif listrik karena rencana kenaikan ini akan merugikan rakyat banyak,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani di Jakarta,11/9

Namun demikian, kata Puan, jika pada akhirnya DPR meloloskan kenaikan TTL tersebut, maka listrik bagi rakyat kecil tetap tak boleh naik. “Kalau sebagai anggota DPR akhirnya harus menyetujuinya karena kami berada dibawah kendali mayoritas fraksi-fraksi di Komisi VII. Bagi kami segala kebijakan yang berkaitan menguntungkan rakyat kami dukung. Tapi kalau merugikan rakyat, kami akan menolak kebijakan itu," tegasnya.

Sementara itu, menurut Daryatmo Mardiyanto, Anggota Komisi VII dari FPDIP yang turut hadir dalam jumpa pers itu, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PLN pada 2009-2010 membuat kerugian Rp 36 triliun dan kerugian tersebut dibebankan ke negara. "PLN diminta segera mengalihkan konsumsi pembangkitnya dari BBM ke gas tetapi tidak dilakukan dengan baik. Akibatnya PLN rugi hingga Rp 36 triliun dalam dua tahun. Apakah dibebankan kepada masyarakat. Posisi PLN adalah mewakili negara," paparnya

Namun, lanjut Daryatmo, untuk kuota BBM bersubsidi, Puan menegaskan FPDIP bersikap mendukung penambahannya. "Kalau terjadi kelangkaan BBM, negara harus bertanggungjawab. Jadi, kalau ada pengacuan penambahan kuota BBM bersubsidi, FPDIP setuju," ujarnya

Sedangkan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menilai alasan pemerintah menaikan tarif listrik tahun depan sebesar 15% tak beralasan. Karena kinerja PLN yang buruk dan negara dirugikan Rp 36 triliun dalam dua tahun. "Alasannya tidak tepat, karena takut APBN jebol, karena besaran subsidi listrik yang terlampau tinggi," jelasnya

Dari kenaikan tarif listrik 15% tahun depan, kata Bambang, jumlah penghematan anggaran yang didapat jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan besarnya kerugian akibat kinerja PLN yang kurang baik. "Kalau naik, rakyat yang merasakan. Kalau dengan memperbaiki kinerja PLN saja rakyat tidak perlu susah, jangan dibebankan ke rakyat, tinggal membebankan ke PLN saja dengan memperbaiki kinerja mereka," ucapnya

Bambang mengatakan, fraksinya meragukan kenaikan tarif listrik tahun depan bakal membuat kinerja PLN jauh lebih baik, dan bisa efisien dalam penggunaan bahan bakar. "Kita ini menyusun RAPBN 2013 untuk menjalankan rencana-rencana tahun depan, tujuannya agar APBN tidak jebol dan rakyat tidak sengsara, bukan tujuannya untuk memperbaiki kinerja PLN, bukan untuk energi tahun-tahun yang akan datang," ungkapnya.

Jadi saat ini tidak ada alasan kalau pemerintah ingin menaikkan tarif listrik dengan alasan untuk menjaga, mengurangi atau apapun besaran subsidi. "Tidak ada alasan menaikkan tarif listrik tahun depan," tegas Bambang.

Pada pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2013 di depan DPR Agustus lalu, Presiden SBY mengatakan pemerintah mengusulkan kenaikan tarif listrik tahun depan. Agar tidak memberatkan masyarakat, tarif listrik tahun depan akan dilakukan bertahap tiap tiga bulan. **cahyo

BERITA TERKAIT

The Fed Prediksi Tak Ada Kenaikan Suku Bunga

      NERACA   Washington - Federal Reserve AS atau The Fed kemungkinan akan membiarkan suku bunga tidak berubah…

Tuntut Kenaikan HPP Gula, Pemerintah Diminta Kurangi Biaya Produksi

  NERACA   Jakarta - Petani gula kembali menuntut kenaikan HPP setelah sebelumnya juga sudah menuntut hal serupa. Namun kali…

Menyorot Rencana Insentif Pajak Super Kegiatan Vokasi

  Oleh: Edmalia Rohmani, AR KPP Pratama Jakarta Cilandak *) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan gambaran pokok kebijakan terkait…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…