Ironi Reformasi Pajak

Selasa, 11/09/2012

Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Kendati sudah satu dekade reformasi sektor perpajakan dijalankan, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Teramat sulit mengatakan, reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang ditandai dengan kenaikan gaji, tunjangan, remunerasi, serta upaya perbaikan sistem perpajakan telah berjalan sesuai harapan.

Indikatornya pun gamblang, korupsi masih menggurita. Penangkapan sejumlah pejabat pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebut saja pencokokan pajak Dhana Widyatmika (DW) menjadi bukti shahih betapa budaya korupsi tidak mengenal kenaikan gaji. Pun, sejumlah oknum pajak yang dicokok KPK kian menegaskan bahwa modernisasi sistem, termasuk pengembangan whistleblower system, belum optimal dalam mengerem syahwat penyelewengan para penyelenggara negara di internal Ditjen Pajak.

Tanpa bermaksud mengecilkan upaya Ditjen Pajak mereformasi dirinya, perselingkuhan oknum pajak dengan wajib pajak yang berujung pada hengki pengki kewajiban membayar pajak harus diberantas secepat mungkin dan harus jadi musuh bersama institusi yang kini dikomandani Fuad Rahmany.

Ke depan, Ditjen pajak mempunyai tantangan yang cukup berat dari sisi target penerimaan pajak. Seperti diketahui, target penerimaan pajak tahun 2012 dipatok sebesar Rp1.000 triliun. Dan ironisnya, realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada semester I/2012 mencapai Rp233,56 triliun atau 45,5% dari target APBN-P 2012 sebesar Rp513,65 triliun atau lebih kecil dari realisasi target semester I/2011 yang mencapai 48,1%.

Fakta ini tentu patut diwaspadai, mengingat, realisasi target penerimaan pajak bakal mempengaruhi banyak hal. Tentu saja, semua pihak telah sepakat ruang gerak APBN kita sangat bergantung pada penerimaan pajak. Dengan target penerimaan Rp 1.011,73 triliun pada 2012 ini, maka itu sama artinya dengan sekitar 70% dari pendapatan nasional berasal dari pajak.

Lebih-lebih, pemerintah telah mematok target penerimaan pajak dalam RAPBN 2013 hingga Rp 1.031,7 triliun atau naik 5,2 % dari target APBN-P 2012. Angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi tahun 2007. Seperti yang sudah-sudah, PPh terus menjadi andalan penerimaan pajak. Rinciannya, penerimaan PPh berperan lebih dari 50%, sedangkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) menopang lebih dari 40% total penerimaan pajak secara nasional.

Sementara itu, rasio perpajakan Indonesia, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto, hingga saat ini tak kunjung optimal. Rasio perpajakan Indonesia baru mencapai 12,1%, berada di bawah Malaysia dan Thailand yang sudah mencapai 17%, atau Korea Selatan yang telah mencapai 24%.

Hal ini diperparah dengan posisi tunggakan atau piutang pajak yang hingga kini masih mencapai Rp 48 triliun. Dari jumlah tersebut cuma Rp 29 triliun yang masih bisa ditagih. Itu sebabnya, pemerintah mesti punya jurus jitu untuk menagih piutang tersebut. Karena, jika hal itu tak mampu dilakukan, apalagi ditambah dengan masih maraknya perilaku korup oknum pajak, maka publik bakal semakin murka dengan Ditjen Pajak.