Pesiar ke Luar Negeri

Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Banyak alasan para pejabat negara, baik itu eksekutif ataupun legislatif melakukan kunjungan ke luar negeri atau ke daerah, baik itu undangan, promosi maupun studi banding. Mengingat perjalanan yang bersifat dinas, maka ongkosnya gratis tanpa harus mengeluarkan dari kocek pribadi, karena di fasilitasi oleh negara yang sumber dananya berasal dari pajak rakyat. Sehingga wajar jika setiap perjalanan dinas diminta pertanggungjawabannya untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), menyebutkan negara harus mengeluarkan dana sebesar Rp 6,6 miliar untuk perjalanan dinas pertemuan G-20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) sebesar Rp 15,2 miliar. Alokasi anggaran ini dinilai mengalami peningkatan yang sangat drastis, bila dibandingkan dengan anggaran G-20 tahun lalu hanya mencapai Rp 4,2 miliar.

Hal ini tentu dianggap sebagai pemborosan besar, yang semestinya bisa ditekan di tengah kondisi rakyat banyak kesulitan ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, perilaku sejumlah pejabat negara belum menunjukkan rasa keprihatinan terhadap kondisi rakyat tersebut. Malah yang terjadi pemborosan uang negara terus terjadi tiap tahun dengan volume yang makin meningkat.

Bayangkan, jika seandainya dana tersebut diperuntukkan untuk hal yang produktif untuk kepentingan subsidi pendidikan dan kesehatan rakyat, tentunya berapa banyak rakyat yang bakal tertolong nasibnya. Ironisnya, budaya pertanggungjawaban perjalanan dinas banyak "dilupakan" pejabat negara sehingga lupa akan tujuannya ketika melakukan dinas keluar kota ataupun ke luar negeri.

Akibatnya, birokrasi pemerintahan seperti ini tidak menghasilkan kinerja yang produktif, bahkan ada yang berperilaku negatif dengan membuat perjalanan dinas fiktif hanya untuk kesenangan pribadi dengan mengajak keluarga menghabiskan anggaran negara.

Setidaknya contoh buruk inilah yang selalu dipamerkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melakukan plesiran keluar negeri dengan mengatas namakan studi banding. Tidak mau disalahkan, anggota dewan tersebut tetap ngotot cara mereka sudah benar dan sesuai aturan dalam UU-nya.

Seharusnya pejabat negara ini harus lebih bijak dalam menggunakan fasilitas negara. Bila kunjugan keluar negeri dirasakan mendesak, seharusnya bisa dilakukan satu atau dua pejabat saja tanpa perlu rombongan besar. Pasalnya, semakin banyak rombongan yang dibawa tentunya banyak dana yang dikeluarkan. Sebaliknya, nilai yang cukup besar ini tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan.

Pejabat negara ini, sebaiknya banyak belajar dari perjalanan dinas tamu negara yang berkunjung ke Indonesia. Misalnya kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Jakarta, ternyata mambawa misi "dagang" untuk kepentingan negaranya, baik untuk kepentingan militer maupun pengusaha Negara Paman Sam itu. Langkah konkret seperti ini patut dicontoh oleh petinggi Indonesia jika melakukan perjalanan ke luar negeri.Semoga!

BERITA TERKAIT

Kerja Sama Ekonomi Prioritas Kebijakan Luar Negeri

NERACA Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan berbagai perkembangan upaya diplomasi ekonomi yang merupakan salah satu prioritas…

Menteri Luar Negeri RI - 2019 Tahun Sibuk Bagi Diplomasi Indonesia

Retno LP Marsudi Menteri Luar Negeri RI 2019 Tahun Sibuk Bagi Diplomasi Indonesia Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno…

Membangun Untuk Negeri - Bukalapak Ajak Diaspora Untuk Bergabung

NERACA Jakarta – Sebagai bentuk kontribusi pada pembangunan Indonesia, Bukalapak menaruh kepedulian terhadap kualitas sumber daya manusia khususnya kepada talenta-talenta…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Debat Capres

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Debat pilpres tahap pertama akan dilaksanakan pada 17…

Sharia Good Governance

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Tata kelola perusahaan yang baik selama ini dikenal dalam istilah Good Corporate Governance…

Lagi-lagi Gula

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef   Dalam satu minggu terakhir pembahasan mengenai gula kembali mencuat. Pasalnya adalah impor gula…