Impor Produk Pangan Makin Tak Terbendung

Ironi Negara Agraris

Rabu, 05/09/2012

NERACA

Jakarta - Sebagai negara agraris dan mempunyai kekayaan akan hasil alam yang melimpah, Indonesia sampai saat ini dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Lebih ironis lagi, pemerintah hingga kini masih terus mengandalkan mengimpor dari negara lain untuk memenuhi pangan dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengungkapkan impor produk-produk pangan Indonesia setiap tahun makin tidak terbendung dan sudah pada tahap kronis. Hampir 65% dari semua kebutuhan pangan di dalam negeri kini dipenuhi dari impor.

Sektor pangan, menurut Natsir, terus dibanjiri produk impor karena pemenuhan suplai dalam negeri terus berkurang akibat produksi yang rendah. Faktor inovasi menjadi salah satu penyebab produktivitas selalu rendah.

“Masalah diversifikasi pangan saat ini hanya slogan saja. Pemerintah hanya mengejar target swasembada pangan diberbagai bidang seperti swasembada daging, namun hanya dipatok berdasarkan target-target normatif tanpa proses merealisasikan target yang konkret dan sistematis,” papar Natsir di Jakarta, Selasa (4/9).

Sedangkan pengamat pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin mengatakan, kesalahan pemerintah telah berlangsung sejak lama, sehingga ketergantungan pada bahan pangan impor tidak dapat dihindari. Pertanian merupakan landasan atau fondasi dari pertumbuhan ekonomi dan pemerintah harus berpikir komprehensif dalam membangun pertanian.

“Pemerintah diharapkan meningkatkan sektor pertanian mulai dari hulu seperti lahan, input, kredit, infrastruktur, pemberdayaan manusia hingga ke hilir yakni industri yang menimbulkan nilai tambah dan efisiensi bagi petani. Selain itu, pemerintah tidak hanya berbicara fisik atau hasil produksi pertanian,” katanya.

Bustanul menambahkan, kesejahteraan petani merupakan masalah utama yang harus menjadi prioritas. Meningkatkan produksi bukan suatu pekerjaan yang sulit, pengembangan teknologi baru dengan varietas unggul serta membudidayakannya merupakan salah satu cara meningkatkan produksi.

“Jika pemerintah pusat bisa melaksanakannya, tinggal mendesain sedemikian rupa kebijakan itu agar bisa dilaksanakan di lapangan (petani) atau pemerintah daerah. Swasembada merupakan target yang sulit dilakukan, namun yang paling penting adalah mensejahterakan petani, sebab swasembada hanya ekspor, impor dan masalah produksi,” tandasnya.

Impor Pangan

Sementara itu Gabungan pengusaha makanan dan minuman Indonesia (GAPMMI) menyatakan sebanyak 70% bahan produk pangan berasal dari impor. Sementara, untuk bahan tambahan pangan (BTP) yang ada Indonesia, 80% juga masih impor.

Wakil Ketua Umum Bidang Program dan Kerjasama GAPMMI, Lena Prawira, menjelaskan bahan pangan yang paling banyak diimpor adalah terigu dan gandum. Meski tak menyebutkan angka pasti, Lena menjelaskan hingga saat ini impor terigu masih lebih besar dibanding gandum.

Sementara untuk produk bahan tambahan pangan, meliputi sekuestran pewarna sintetik, pengeras, pengawet, antioksidan, pengatur keasaman, penyedap atau penguat rasa, pemutih, pemanis. Untuk produk lokal hanya pemanis saja yang cukup memiliki peran.

Namun itu hanya sebatas gula tebu, bukan pemanis buatan. Sementara sisanya impor lebih mendominasi. "Produk bahan tambahan pangan yang cukup baik dari dalam negeri adalah kecap, dan varian penyedap rasa," ujar Lena.

Beberapa bahan produk pangan yang masih bisa bertahan adalah tepung terigu, meski sebagian kebutuhan masih diimpor. Produk lainnya yaitu tepung beras, cokelat, dan kopi. Mayoritas pengusaha memilih impor bahan makanan karena tidak belum ada produksi dalam negeri. Sementara produk dari luar negeri menawarkan barang dengan pilihan lebih banyak. Bila pabrik lokal menyediakan, harus bersaing dengan produk impor dari segi kualitas dan harga.

Sedangkan untuk produk pangan jadi, presentase impor masih relatif kecil yaitu sekitar 20 % dari keseluruhan produk pangan yang beredar. Namun beberapa tahun ini produk pangan jadi impor semakin banyak, terutama berasal dari Malaysia dan China.

Lena menyampaikan kalangan pengusaha umumnya mendatangkan bahan pangan dari kawasan Eropa, Amerika, dan China. "Namun dari China, meskipun lebih murah kita masih bermasalah dengan sertifikasi halal," ujar Lena.

Padahal jika saja bahan baku pangan bisa diproduksi dan diperoleh dari dalam negeri, harga produk pangan di Indonesia bisa turun sampai kisaran 10-20%. Lena mengungkapkan, para pengusaha produk pangan masih sering berhadapan dengan masalah impor. Selain tarif tinggi yang harus dibayarkan untuk produk yang didatangkan dari luar negeri, pengusaha makanan juga senantiasa berhadapan dengan ketidakpastian nilai tukar rupiah. Kedua hambatan itu yang membuat para pengusaha produk pangan ini menghadapi ketidakpastian harga.

Idealnya, ujar Lena, pemerintah membuka keran lebih lebar bagi para investor yang ingin mengalokasikan dananya untuk membangun pabrik bahan pangan. Langkah itu akan banyak membantu para pengusaha makanan dan minuman di tanah air. "Tentu, jika ada produksi dalam negeri itu bisa lebih memberikan kepastian harga bahan pangan," kata dia.