Econit : Telat Mereview CAFTA

 Jakarta—Pemerintah dinilai terlambat melakukan renegosiasi ACFTA. Padahal seharusnya setahun lalu (April 2010). Namun pemerintah terlampau cuek dan mengabaikannya. “Ada kesan Menteri Perdagangan tak serius melakukan re-negosiasi CAFTA ini. Seharusnya sudah dilakukan sejak April 2010 lalu, dan dibawa pada Asian Summit beberapa waktu lalu, “ kata ekonom ECONIT, Hendri Suparini kepada wartawan di Jakarta,13/4.

 Lebih jaub kata Hendri, Wapres Beodiono sudah jauh hari mengingatkan Indonesia butuh investasi dana Cina, begitupun dengan Cina yang mengatakan akan melakukan investasi infrastruktur di Indonesia untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari CAFTA tersebut. "Sebenarnya sudah ada masukan-masukan dari departemen-departemen terkait agar menteri perdagangan melakukan re-negosiasi, tetapi hal ini tidak diindahkan", tambahnya.

 Dia menyampaikan percepatan industrialisasi yang dilakukan menunjukkan bahwa Indonesia belum matang dalam memajukan industrinya. Karena saat ini yang terjadi adalah cost sudah nyata dan sudah dibayarkan, tetapi benefit yang akan didapat belum ada kejelasan.

 Hendri berpendapat kalaupun sekarang akan dilakukan re-negosiasi, maka harus jelas siapa yang mengusulkan, industri yang mana, dan atas dasar kebijakan apa. Hal ini berkaitan dengan Industrial Policy and Strategy, sehingga dapat dicari sub sektor industri mana yang akan dikuatkan. "Selain itu, sebelum melakukan re-negosiasi harus ada dulu kesepakatan antara Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perekonomian, agar ada sinergi dan tidak menimbulkan konflik nantinya," tukasnya.

 Hal yang sama juga dikatakan Ketua Komisi VI DPR, Ir H Airlangga Hartarto yang menilai  Kementrian Perdagangan terlambat  memberikan perlindungan kepada konsumen. Karena akibat ACFTA) membuat sejumlah industri dalam negeri tidak mampu berproduksi secara maksimal sesuai dengan kapasitasnya.

 Penurunan  produksi ini terjadi akibat  produk lokal  kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah di pasar domestik dari produk asing, terutama produk dari China. “Dengan diberlakukannya ACFTA ini setahun lalu, jauh-jauh hari kami di Komisi VI DPR sudah memprediksi beberapa industri akan kesulitan bersaing dengan produk murah, tapi kualitas rendah yang diimport dari China,” katanya.

 Menurut Airlangga, saat ini Kementerian Perdagangan  terlambat mengantisipasi mekanisme early warning system (sistem peringatan dini) yang dimiliki dan kurang antispatif menotifikasi SNI (Standart Nasional Indonesia) untuk perlindungan konsumen. “Dari segi investasi belum ada investasi yang signifikan masuk ke Indonesia dar investor China,” tandasnya.

 BPKM juga berharap  pemberlakuan CAFTA, diharapkan investasi dari China meningkat di Indonesia. “Dari sisi investasi China belum besar, saat ini investasi China sekitar US$173 juta pada 2010 dengan posisi nomor 11," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wiryawan di kantornya, Minggu (23/1).

 Gita menuturkan, investasi China sebesar US$65,5 juta pada 2009 di posisi 13, dengan posisi tersebut memang ada peningkatan pada 2010. Selain itu, pemberlakukan CAFTA diharapkan juga dapat meningkatkan investasi di Indonesia. China diharapkan dapat memperbesar investasi di sektor manufaktur di Indonesia. **cahyo