NERACA

Jakarta--Pemerintah mengalokasikan anggaran "public service obligation/PSO" sebesar Rp2 triliun pada RAPBN 2013 untuk memberikan kompensasi finansial kepada BUMN yang diberikan tugas menjalankan kewajiban pelayanan umum. “Jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pagu belanja subsidi PSO dalam APBNP 2012 sebesar Rp2,2 triliun,” demikian dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2013 yang diperoleh di Jakarta, Kamis,23/8

Anggaran belanja subsidi PSO dalam tahun 2013 tersebut, dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp804,8 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi. Jumlah tersebut meningkat dibanding alokasi APBNP 2012 sebesar Rp770,1 miliar.

PT Pelni mendapat alokasi anggaran sebesar Rp826,5 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi. Jumlah tersebut turun dibanding alokasi dalam APBNP 2012 sebesar Rp1,02 triliun.

PT Posindo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp309,2 miliar untuk tugas layanan jasa pos di daerah terpencil. Jumlah tersebut naik dibanding alokasi pada APBNP 2012 sebesar Rp 272,5 miliar.

Sementara Perum LKBN Antara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp89,8 miliar untuk penugasan layanan berita berupa teks, foto, radio, multimedia, "english news", dan televisi. Jumlah itu meningkat dibanding pada APBNP 2012 sebesar Rp84,8 miliar.

Alokasi belanja subsidi PSO sebesar Rp2 triliun itu merupakan bagian dari alokasi anggaran subsidi dalam RAPBN 2013 sebesar Rp316,1 triliun (3,4 persen terhadap PDB). Jumlah tersebut meningkat Rp71,0 triliun bila dibandingkan dengan pagu belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBNP sebesar Rp245,1 triliun. Sebagian besar dari alokasi anggaran belanja subsidi dalam RAPBN tahun 2013 tersebut direncanakan akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM, LPG tabung tiga kg, dan "Liquified Gas for Vehicles (LGV)" sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun.

Sementara itu untuk subsidi nonenergi mencapai Rp41,4 triliun, yang meliputi subsidi pangan sebesar Rp17,2 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp15,9 triliun, subsidi benih sebesar Rp137,9 miliar, subsidi PSO sebesar Rp2,0 triliun, subsidi bunga kredit program sebesar Rp1,2 triliun, dan subsidi pajak sebesar Rp4,8 triliun.

Dalam pengalokasian belanja subsidi tahun 2013, kebijakan belanja subsidi akan diarahkan untuk pengendalian subsidi dalam rangka meningkatkan belanja modal secara signifikan dalam jangka menengah dan meningkatkan daya saing. Selain itu belanja subsidi juga diarahkan untuk penurunan pemakaian BBM pada pembangkit listrik dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi penggunaan batubara, gas,panas bumi, air, dan biodiesel termasuk energi tata surya.

Belanja subsidi juga diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing usaha dan akses permodalan UMKM melalui bantuan subsidi bunga kredit program seperti kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE), (kredit pengembangan energi nabati & revitalisasi perkebunan (KPEN-RP), dan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS).