Perpres Tak Jelas, Proyek JSS Jadi Wacana

Brifing

Perpres Tak Jelas, Proyek JSS Jadi Wacana

Jakarta—Presiden SBY tampaknya belum mau menjadikan mega proyek infrastruktur Jembatan Selat Sunda (JSS) sebagai prioritas percepatan pembangunan ekonomi. Karena Perpres soal JSS hingga kini belum jelas terbitnya. “Sekarang masih tahap Perpes, tender habis ini, tapi gak tahu juga kapan perpresnya keluar," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak kepada wartawan di Jakarta,13/4.

Namun diakui Hermanto Dardak, draft Perpres tersebut sudah ada di Sekretariat Kabinet. Tapi studi kelayakanya masih terus diperdalam. “Kajian feasibility studi terkait masalah teknis pembangunan proyek JSS masih dilakukan,” tambahnya.

Hermato yang juga Ketua Tim Nasional JSS, menambahkan kajian dan survei yang saat ini masih dilakukan adalah mengenai lokasi pembangunan yang tepat, serta jarak ideal dengan Gunung Krakatau. "Tujuannya untuk dicari jarak sebaik mungkin secara teknologi bisa diimplementasi misalnya jarak terdekat tapi menghindari gunung, lalu palung terdalamnya kan 140 meter, jadi kita cari pilarnya," jelas dia.

Dia mengatakan, pemerintah berupaya agar JSS menjadi proyek anak bangsa, meskipun dari segi pendanaan diperkenankan mendapat bantuan dari asing. Proyek ini diharapkan mulai dibangun secara fisik pada 2014. “Jembatannya (nanti) di tengah, juga ada jalur kereta api, ada utilitas seperti listrik, air baku, telekomunikasi, dan gas. Jadi multifungsi dan ini dipaketkan," tambahnya.

Menteri Perkerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan saat ini sudah ada tiga investor asing berasal dari Malaysia, China, dan Korea Selatan. “JSS sudah banyak yang tertarik, saya gak bisa sebut namanya ya, yang jelas dari Malaysia, China, dan waktu itu juga ada Korea," ujarnya di kesempatan yang sama.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan peran serta pengusaha swasta dalam membantu para investor cukup significant. "Kadin dan Pemerintah Indonesia siap membantu investor yang tertarik berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia,"ujarnya.

Seperti diketahui Proyek JSS diperkirakan menelan dana sekitar US$25 miliar. Saat ini pemerintah menawarkan 16 proyek infrastruktur yang mencapai US$ 32,36 miliar. Berikut ini proyek-proyek yang ditampilkan:

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappenas/Menteri PPN Armida Alisjahbana mengatakan bahwa terkait pengembangan infrastruktur di dalam negeri, peran investor swasta dibutuhkan. Namun, untuk mendukung hal tersebut, pihak pemerintah perlu menyelesaikan masalah lahan, insentif, dan sebagainya.

"Tapi kalau dari pemerintah kan terbatas juga. Sebagian dari infrastruktur tersebut akan ditawarkan dalam bentuk PPP (Public Private Partnership), jadi dengan masterplan tersebut potensi pengembangan makin berkembang sehingga kebutuhan infrastuktur semakin berkembang, itulah kaitan konferensi sekarang ini, untuk percepatan," jelas Armida. **cahyo

Related posts