Perpres Tak Jelas, Proyek JSS Jadi Wacana

Brifing

Perpres Tak Jelas, Proyek JSS Jadi Wacana

Jakarta—Presiden SBY tampaknya belum mau menjadikan mega proyek infrastruktur Jembatan Selat Sunda (JSS) sebagai prioritas percepatan pembangunan ekonomi. Karena Perpres soal JSS hingga kini belum jelas terbitnya. “Sekarang masih tahap Perpes, tender habis ini, tapi gak tahu juga kapan perpresnya keluar," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak kepada wartawan di Jakarta,13/4.

Namun diakui Hermanto Dardak, draft Perpres tersebut sudah ada di Sekretariat Kabinet. Tapi studi kelayakanya masih terus diperdalam. “Kajian feasibility studi terkait masalah teknis pembangunan proyek JSS masih dilakukan,” tambahnya.

Hermato yang juga Ketua Tim Nasional JSS, menambahkan kajian dan survei yang saat ini masih dilakukan adalah mengenai lokasi pembangunan yang tepat, serta jarak ideal dengan Gunung Krakatau. "Tujuannya untuk dicari jarak sebaik mungkin secara teknologi bisa diimplementasi misalnya jarak terdekat tapi menghindari gunung, lalu palung terdalamnya kan 140 meter, jadi kita cari pilarnya," jelas dia.

Dia mengatakan, pemerintah berupaya agar JSS menjadi proyek anak bangsa, meskipun dari segi pendanaan diperkenankan mendapat bantuan dari asing. Proyek ini diharapkan mulai dibangun secara fisik pada 2014. “Jembatannya (nanti) di tengah, juga ada jalur kereta api, ada utilitas seperti listrik, air baku, telekomunikasi, dan gas. Jadi multifungsi dan ini dipaketkan," tambahnya.

Menteri Perkerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan saat ini sudah ada tiga investor asing berasal dari Malaysia, China, dan Korea Selatan. “JSS sudah banyak yang tertarik, saya gak bisa sebut namanya ya, yang jelas dari Malaysia, China, dan waktu itu juga ada Korea," ujarnya di kesempatan yang sama.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan peran serta pengusaha swasta dalam membantu para investor cukup significant. "Kadin dan Pemerintah Indonesia siap membantu investor yang tertarik berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia,"ujarnya.

Seperti diketahui Proyek JSS diperkirakan menelan dana sekitar US$25 miliar. Saat ini pemerintah menawarkan 16 proyek infrastruktur yang mencapai US$ 32,36 miliar. Berikut ini proyek-proyek yang ditampilkan:

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappenas/Menteri PPN Armida Alisjahbana mengatakan bahwa terkait pengembangan infrastruktur di dalam negeri, peran investor swasta dibutuhkan. Namun, untuk mendukung hal tersebut, pihak pemerintah perlu menyelesaikan masalah lahan, insentif, dan sebagainya.

"Tapi kalau dari pemerintah kan terbatas juga. Sebagian dari infrastruktur tersebut akan ditawarkan dalam bentuk PPP (Public Private Partnership), jadi dengan masterplan tersebut potensi pengembangan makin berkembang sehingga kebutuhan infrastuktur semakin berkembang, itulah kaitan konferensi sekarang ini, untuk percepatan," jelas Armida. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemprov DKI : 6 Proyek Tol Diambil Pemerintah Pusat

    NERACA  Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan enam proyek tol dalam kota telah diambil alih oleh…

Ekonom: Genjot Penerimaan Jika Tak Ada APBN-P

NERACA Pekanbaru - Ekonom Universitas Andalas Prof Elfindri mengingatkan pemerintah terus menggenjot sisi penerimaan agar "tax ratio" meningkat jika tidak…

DEWA Ekspansi Tiga Proyek Tambang Logam - Diversifikasi Bisnis Usaha

NERACA Jakarta – Tidak hanya bergantung pendapatan dari penjualan batu bara, emiten kontraktor tambang PT Darma Henwa Tbk (DEWA) berencana…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

Serikat Pekerja Dukung Pemberantasan Korupsi Di PLN

      NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut PLN Syofyan Basir terkait dengan OTT…

Peserta Gerakan OK Oce Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peserta gerakan One Kecamatan One…