NERACA

Jakarta--Pemerintah Indonesia mentargetkan angka prevalensi (permasalahan) gizi pada balita turun dari 17,% tahun 2012 ini menjadi 15,5 % pada 2015 untuk mencapai target sasaran MDG's pada 2015. "Permasalahan kekurangan gizi mikro seperti kurang vitamin A (KVA), anemia gizi pada balita, serta kekurangan yodium sudah dapat dikendalikan, sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan di masyarakat," kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Jakarta.

Menkes menambahkan, masalah gizi lain yang harus diantisipasi adalah mulai meningkatnya prevalensi balita gemuk. "Dalam kurun waktu tiga tahun dari 2007 hingga 2010, prevalensi anak yang mengalami kelebihan berat badan meningkat dari 12,2 persen menjadi 14,3 persen," tambahnya

Dikatakan Nafsiah, pada usia dewasa prevalensi gizi lebih bahkan sudah mencapai 21 %. "Selain itu, yang masih menjadi masalah utama saat ini adalah tingginya prevalensi anak pendek (stunting)," kata Menkes.

Nafsiah menjelaskan, saat ini sekitar 35 % anak-anak Indonesia memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Pemerintah telah menetapkan strategi prioritas perbaikan gizi pada 1000 hari kehidupan dengan berbagai kebijakan mulai tahun 2012 sampai 2014.

Nafsiah mencontohkan, terdapat program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kehamilan dan persalinan, sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan UU nomor 36/2009 tentang Kesehatan dan PP nomor 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Selain itu, kemenkes mengupayakan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. Seperti penyediaan dukungan tenaga, penyediaan obat gizi dan suplementasi yang cukup. "Dan yang tak kalah penting adalah kegiatan edukasi kesehatan dan gizi melalui budaya perilaku hidup bersih dan sehat," kata ujarnya

Semua itu bisa dilakukan dengan adanya peningkatan komitmen berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, dunia usaha, serta masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Berdasarkan catatan hasil Riset Kesehatan Dasar 2010, ditemukan disparitas (kesenjangan) masalah gizi kurang antar provinsi.

Beberapa provinsi memiliki prevalensi gizi kurang di bawah 15 %, seperti Sulawesi Utara, Yogyakarta, Bali, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara beberapa provinsi lainnya memiliki prevalensi gizi kurang yang masih tinggi, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat.

Sebelumnya, Presiden SBY mengungkapkan jaminan kesehatan untuk rakyat miskin dan hampir miskin (near poor) dalam bentuk Jamkesmas terus diperluas. Masyarakat kini dapat berobat dan dirawat secara gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit. "Ada Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," kata SBY.

Menurut SBY secara bertahap, lima jenis jaminan sosial yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian akan dapat dinikmati oleh rakyat. **bari