NERACA

Jakarta—Pemerintah berencana menaikan gaji PNS dan TNI/Polri. Namun kenaikan gaji ini terlihat tidak significant dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013. "Kenaikan gaji PNS ini wajar karena mengikuti laju inflasi untuk menaikkan daya beli yang menurun. Tetapi jumlahnya tidak signifikan (memadai,red) dengan total biaya yang dianggarkan pada RAPBN 2013," kata  Pengamat ekonomi Lembaga Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Enny Sri Hartati di Jakarta, Rabu,15/8.

Rumor yang berkembang, pemerintah berencana akan menaikkan gaji PNS sebesar 7% atau lebih rendah dari kenaikan tahun lalu sebesar 10 %.

Menurut Enny, kenaikan tersebut masih terlalu rendah dari alokasi RAPBN 2013 untuk belanja pegawai yang diperkirakan 20 % hingga 25 % atau hampir seperempat dari total anggaran. "Kenaikan sebesar 7 % itu sama saja tidak naik jika mengikuti laju inflasi yang mana harga barang-barang juga naik," tambahnya

Selain itu, Enny menilai adanya ketidakseimbangan kenaikan gaji antara pejabat eselon I dengan bawahannya. "Eselon I dan eselon II umumnya meningkat drastis, namun untuk eselon III ke bawah tidak terlalu signifikan, kecuali untuk Kementerian Keuangan saya lihat peningkatannya merata,” terangnya

Kinerja pegawai,  Enny mengatakan kenaikan gaji PNS juga tidak diikuti dengan peningkatan kinerja pegawainya. Dia menjelaskan terdapat sektor-sektor yang distribusi pegawainya tidak seimbang artinya ada yang kelebihan dan kekurangan pegawai. "Sektor pendidikan dan kesehatan yang umumnya kuotanya selalu penuh, sementara untuk sektor pelayanan cenderung kekurangan pegawai," tuturnya

Lebih jauh Enny menilai ketidakseimbangan tersebut menyebabkan kinerja yang tidak sesuai dan pola pikir masyarakat harus diubah tentang kinerja PNS. "Sebagian besar orang menilai PNS itu kerjanya santai, karena itu mereka banyak yang tertarik untuk menjadi PNS," ucapnya

Namun Enny berharap adanya keselarasan atau sinkronisasi dan efisiensi birokrasi dalam sistem kerja PNS untuk menyesuaikan anggaran belanja pegawai yang tinggi. "Anggaran belanja pegawai kita sudah 'overweight' (berlebihan,red)sehingga harus ada kesusaian dengan kinerjanya," paparnya

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menyatakan ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam enam tahun terakhir berada dalam tahap yang mengkhawatirkan yang terlihat dari meningkatnya angka Gini Ratio. "Angka Gini Ratio meningkat dari 0,33 pada tahun 2004 menjadi 0,41 pada tahun 2011," ujarnya

Menurut Arif, jika trend tersebut terus berlanjut maka akan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial yang akhirnya dapat memunculkan gejolak sosial. Rasio Gini merupakan salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Rasio Gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (%tase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (%tase kumulatif pengeluaran perkapita).

Arif Budimanta mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara tentang konsep pembangunan inklusif yang lebih terukur dalam Pidato Kenegaraan atau Pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2013 pada 16 Agustus 2012 sebagai respon atas meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat. "Presiden diharapkan akan lebih banyak berbicara mengenai sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tuturnya

Menurut Arif, problematika sosial dan ekonomi Indonesia saat ini ada pada masalah ketimpangan pendapatan termasuk adanya ketimpangan pembangunan kawasan barat dan timur, ketimpangan pendapatan, hingga persoalan penegakan hukum. **bari/cahyo