NERACA

Depok—Langkah ekspansi BUMN menjadi pemain global sangat sulit diharapkan. Alasannya terlalu banyak perkerjaan rumah yang harus dikerjakan. Sehingga sulit bersaing dengan perusahaan BUMN Cina, Malaysia, atau Brazil. "Pekerjaan rumah yang krusial bagi pengelolaan BUMN untuk mengoptimalkan sumber penerimaan negara penyokong postur APBN yakni melakukan efisiensi ekstrim bagi BUMN-BUMN yang hanya membebani potensi penerimaan Negara," kata Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim  di Depok, Minggu.

Lebih lanjut Rixal menjelaskan kalkukasi sumber daya yang hanya merupakan liability perlu dilakukan segera jika BUMN ingin didudukkan sebagai salah satu motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Bahkan Intervensi politik kerap kali menjadi batu sandungan dan mimpi buruk bagi pengelolaan BUMN yang diharapkan,” tambahnya.

Menurut Rizal,   ambiguitas ini bisa ditemui pada dorongan untuk menghasilkan laba layaknya Perseroan Terbatas (PT) lainnya, dan perintah untuk melayani kebutuhan publik (Public Service Obligation).

Dikatakan Rizal, potret realitas di atas kemudian berbuah pada pengelolaan atau manajemen BUMN yang berorientasi jangka pendek (short-termism) atau lebih dikenal dengan Myopic Management dengan 2 model yakni the hidden action models dan the hidden information model.

Rizal mengutarakan kedua model ini tentunya merupakan tembok baja bagi governance BUMN, transparansi yang rendah, model rekrutmen yang buruk, evaluasi kinerja yang abu-abu (bahkan terkesan manipulatif "bila ada isu pergantian direksi, maka dalam sekejap profit meningkat", dan direksi "aman").

Diakui Rizal, tindakan-tindakan atau manajemen yang tidak terkontrol oleh pemegang saham kerap kali terjadi pada aktifitas BUMN di Indonesia seperti pengelolaan pajak, persediaan pangan, pengalihan lahan milik Negara, dan lain sebagainya.

Malah Rizal memperkirakan kontribusi BUMN hingga saat ini belum dikelola secara optimal. "Tidak efisiennya pengelolaan BUMN merupakan salah satu faktor yang patut diduga menjadi alasan tidak optimalnya pengelolaan BUMN," ungkapnya

Dari kajiannya, kata Rizal, pajak BUMN hanya menyumbang 13 % dalam total penerimaan pajak dan deviden hanya berkontribusi 9 % terhadap total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Yang menarik kalau diamati kontribusi pajak BUMN terhadap penerimaan perpajakan dalam 3 tahun terakhir statis pada kisaran 13 persen," ujarnya.

Sedangkan operational Expenditure (Opex) BUMN tahun 2011 mencapai Rp1.226 triliun merupakan potret tidak efisiennya pengelolaan BUMN, sementara capital expenditure hanya berkisar Rp142 triliun.

Dosen FEUI ini menambahkan yang lebih fantastis adalah rasio deviden (PNBP) terhadap penerimaan 2011 hanya sebesar 2,4 %. Stagnasi penerimaan deviden terhadap postur penerimaan Negara juga dapat dilihat selama 2005-2011 yang hanya berkontribusi di rentang 2,6 % hingga 3,4 %.

Padahal,  sambung Rizal, asset BUMN hingga 2011 mencapai Rp3.000 triliun dengan 140 BUMN dimana 18 diantaranya telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kapitalisasi pasar 23 %  di tahun 2011. "Data diatas menunjukkan betapa tidak bergeraknya BUMN di tengah momentum pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam 2-3 tahun terakhir," paparnya

Untuk itu, kata dia, peran strategis BUMN dalam APBN juga menjadi alasan yang cukup fundamental dalam melakukan pembenahan pengelolaan BUMN di Indonesia. Pada tahun 2011 kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara berada pada angka Rp143,7 triliun.

Dengan perincian penerimaan pajak Rp115,6 triliun dan non pajak atau deviden sebesar Rp28,1 triliun. Penerimaan BUMN ini setara dengan 12,3 % dari total penerimaan dalam negeri yang tercatat di APBN-P tahun 2011. **cahyo