Presiden, Perhatikan Defisit

Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Menyambut pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus mendatang, ada beberapa hal yang patut jadi perhatian kita semua. Pertama, soal transaksi berjalan triwulan II/2012 dalam neraca pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit US$6,9 miliar, atau setara 3,1% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini melesat tinggi dibandingkan triwulan I/2012 yang tercatat US$ 3,2 miliar, atau setara dengan 1,5% PDB.

Derasnya defisit itu disebabkan oleh menipisnya surplus neraca perdagangan, sehingga tidak dapat mengimbangi defisit neraca jasa dan neraca pendapatan yang melebar. Menurut data BPS, sektor migas memberikan kontribusi negatif karena defisit neraca perdagangan minyak lebih besar daripada surplus neraca perdagangan gas.

Di sisi neraca jasa, kenaikan defisit disebabkan oleh meningkatnya pembayaran jasa transportasi barang impor dan jumlah warganegara Indonesia yang bepergian ke luar negeri.

Adapun kenaikan defisit neraca pendapatan terjadi karena laba dan bunga yang diperoleh investor asing atas investasi mereka di dalam negeri meningkat, seiring dengan nilai investasi mereka yang terus bertambah.

Ini menggambarkan kondisi triwulan II/2012 terlihat sangat signifikan akibat pertumbuhan impor yang sangat tinggi dengan kondisi ekspor Indonesia yang terus merosot. Walau Bank Indonesia (BI) memprediksi defisit transaksi berjalan pada triwulan III-IV/2012 akan menurun ke arah 2% dari PDB, pemerintah mau tidak mau harus bekerja keras mengurangi ketergantungan impor.

Kedua, terjadi defisit anggaran pemerintah sebesar Rp 36 triliun per 21 Juni yang perlu diwaspadai sebagai sinyal goyahnya likuiditas anggaran pemerintah. Apalagi di tengah situasi melemahnya perekonomian global, pertumbuhan penerimaan potensial lebih lambat ketimbang percepatan belanja yang ujung-ujungnya bisa memperlebar defisit anggaran.

Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu terungkap, realisasi penerimaan dan belanja negara per 21 Juni adalah Rp 629,4 triliun dan Rp 593 triliun. Ini berarti terjadi defisit anggaran pemerintah senilai Rp 36 triliun.

Porsi terbesar realisasi belanja adalah gaji pegawai negeri sipil, yakni Rp 104,1 triliun atau 49%, sementara realisasi belanja modal baru mencapai Rp 30,6 triliun, atau 18,2% dari total APBN. Ini jelas menunjukkan likuiditas anggaran pemerintah kedodoran. Apalagi, porsi terbesar belanja berasal dari belanja pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut hemat kami, surplus maupun defisit yang terlalu besar pada prinsipnya kurang baik terhadap prinsip APBN yang sehat. Karena ukuran deviasi surplus atau defisit yang favourable adalah maksimal tidak lebih dari Rp 10 triliun.

Hal yang perlu dicemati Presiden SBY ke depan, pemerintah harus menggenjot penerimaan negara supaya dapat mengimbangi belanja negara yang mayoritas bersifat rutin. Presiden harus berani mengumumkan tidak ada lagi kenaikan gaji PNS pada RAPBN 2013 di tengah kondisi penerimaan negara melambat, akibat turunnya ekspor menyusul pelemahan ekonomi global. Semoga!

BERITA TERKAIT

Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia Menurut Presiden

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni…

Presiden: Sederhanakan Perizinan dan Sistem Perbankan - UNTUK MENINGKATKAN AKSES INKLUSI KEUANGAN

Jakarta-Presiden Jokowi mengatakan, perlunya penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet agar masyarakat dapat mengakses ke perbankan dan sektor jasa…

Defisit Transaksi Berjalan Turun

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan sepanjang 2017 sebesar 17,3 miliar dolar AS yang berarti 1,7…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Petahana & Terdakwa

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Riak pesta demokrasi berlabel pilkada serentak mulai satu…

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

Keuangan Inklusif yang Ekslusif

  Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus…