Pemerintah Anggarkan Pembelian Inalum Rp 5 Triliun - Tak Ingin Seperti Newmont

NERACA

Jakarta –Pemerintah berniat mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp5 triliun guna membeli saham PT Inalum. Pengajuan anggaran tersebut berada dalam APBN 2013. “Untuk anggaran pembelian saham PT Inalum, pada tahun depan yaitu 2013 kita menganggarkan sebesar Rp5 triliun. Anggaran inilah yang kita ajukan kepada DPR. Sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBN sebesar Rp2 triliun,” kata Menteri Keuanga, Agus D Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,1/8

Saat ini, lanjut Menkeu, dalam kas Inalum pemerintah memiliki saldo Rp6 triliun. Namun untuk memiliki saham Inalum lebih besar diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp1-1,5 triliun lagi. “Tapi kalau mau bayar langsung itu butuh Rp7 triliun,” ujarnya.

Menurut Agus, selama kerja sama yang sudah berlangsung 30 tahun dengan Jepang, Inalum mencatatkan kerugian pada 22 tahun. Atas pertimbangan inilah pemerintah berniat memiliki perseroan. “Inalum itu kalau kita punya bauksit bisa diolah jadi alumina kemudian bisa jadi aluminium. Nah, 1 ton bauksit itu sebanding dengan 148 nilai tambahnya untuk aluminium. Jadi kalau bisa kita ambil kembali maka akan bagus karena akan dapat nilai tambah,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui banyak perusahaan yang berminat untuk membeli saham Inalum. “Perusahaan asal Jepang, India, perusahaan-perusahaan swasta Indonesia, dan tentunya BUMN Indonesia berminat membeli Inalum,” katanya

Dengan demikian, lanjut Dahlan, BUMN Indonesia perlu menyiapkan diri dari sisi kapasitas maupun keuangan. Sehingga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

Dahlan menjelaskan konsep pembelian saham Inalum adalah terlebih dahulu diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan pendanaan yang sudah disetujui DPR. “Kemudian siapa yang menawar dengan harga tertinggi, maka perusahaan tersebut berhak memiliki Inalum,” cetusnya.

Seperti diketahui, pemerintah pada berbagai kesempatan menyatakan siap mengambil alih pengelolaan Inalum pasca berakhirnya Master Agreement dengan pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang pada Oktober 2013. Untuk itu pemerintah Indonesia dan Jepang akan berunding mulai Agustus 2012 untuk melakukan negosiasi yang diharapkan hasilnya dapat diputuskan pada Oktober 2012.

Pemerintah sendiri telah mempersiapkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang akan melakukan investasi pembelian saham Inalum. Adapun sumber dana diharapkan dari APBN, sebanyak Rp2 triliun diambil dari APBN 2012 dan sisanya dari APBN 2013.

Berdasarkan perhitungan kewajiban yang harus dibayar pemerintah Indonesia untuk mengambil alih Inalum pasca berakhirnya kesepakatan pengelolaan Inalum oleh NAA adalah sebesar USD 762 juta. Selain itu untuk pengembangan Inalum, juga dibutuhkan anggaran sekitar USD 1,2-1,4 miliar yang akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi aluminium dari 200.000 ton menjadi 410.000 ton. **bari

BERITA TERKAIT

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

Fatayat NU Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Maraknya Aksi Penyerangan Pesantren

Jakarta, Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan maraknya teror terhadap ulama…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…