NERAC

Jakarta-Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan peningkatan penetrasi broadband di tanah air akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Agar selaras dengan target pertumbuhan maka rencana pengembangan broadband nasional akan segera dipacu dengan adanya momentum konteks MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Ini harus sejalan, sehingga pengembangan broadband bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," kata Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta,31/7

Menurut Lukita, tingkat penetrasi broadband di Indonesia saat ini masih terbilang rendah dan masih tertinggal dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. "Oleh karena itu, untuk memacu broadband Nasional tersebut kita harus dapat bekerja sama dengan baik dengan menyusun rancangan yang terkoordinasi," ujarnya.

Sementara Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informasi Kementerian PPN/Bappenas, Jadhie Judodiniar Ardajat menambahkan rencana pengembangan broadband ini dilatarbelakangi oleh beberapa isu utama infrastruktur.

Menurut Jadhie, isu utama infrastruktur tersebut, antara lain, pertama, adanya ketertinggalan penggunaan broadband di Indonesia dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, seperti Vietnam dan Filipina, yaitu kurang dari 1,0 persen (fixed) dan kurang dari 5,0 %(wireless). "Padahal kenaikan sepuluh persen tingkat penetrasi broadband di negara berkembang akan memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38 persen, lebih tinggi dari seluler, 0,81%  dan internet, 1,12 %," jelasnya.

Isu ke dua adalah menyangkut ketersediaan backbone serat optik yang belum merata. Berdasarkan data yang ada, pada 2011 baru 66 %kabupaten/kota yang terjangkau dengan jaringan backbone serat optik. Jaringan tersebut bahkan belum menjangkau Maluku dan Papua. Sedangkan isu ke tiga, semakin terbatasnya ketersediaan spektrum frekuensi radio, dengan 97 % akses telekomunikasi nasional menggunakan nirkabel. Tidak memadainya spektrum frekuensi akan mempengaruhi kualitas layanan eksisting dan kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru.

Selain itu juga masih tingginya harga layanan broadband, menjadi isu keempat dengan harga broadband di negara berkembang tetap 10 kali lebih mahal daripada harga layanan seluler, walaupun dikatakan telah menurun dalam tiga tahun terakhir.

Menurutnya, harga broadband di negara berkembang termasuk Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 10 % dari PDB/kapita, sedangkan di negara maju kurang dari 3,0 .

Melihat berbagai kondisi tersebut, mengharuskan pemerintah untuk segera menata ulang strategi pembangunanan broadband nasional melalui sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor maupun wilayah untuk mendorong adopsi broadband dengan menggunakan sumber daya secara efisien. **bari