DPR Nilai Kenaikan Harga Kedelai Butuh Respons Darurat

Kamis, 26/07/2012

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menjelaskan, masalah kenaikan harga kedelai masuk dalam kategori “darurat” sehingga harus ada respons yang tepat dan cepat. “Terkait persoalan dengan naiknya harga kedelai yang mempengaruhi produksi tempe dan tahu, Presiden sudah memerintahkan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk mengurus masalah ini, dan kami DPR akan memantaunya secara seksama. Persoalan ini masuk dalam katagori emergency, harus ada emergency response (respons darurat) yang tepat dan cepat,” kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/7).

Herman menjelaskan, pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian harus memastikan betul akar masalahnya dimana dan publik harus tahu perihal ini. “Jika menyangkut stock tentunya perlu ada penambahan stok yang aman untuk jangka waktu tertentu, tetapi jika ini permainan spekulan, harus ditindak tegas,” jelasnya.

Selain itu, dia menegaskan, kemampuan produksi kedelai nasional masih sangat jauh di bawah kebutuhan dalam negeri. “Perlu diketahui bahwa kebutuhan kedelai dalam negeri sekitar 2,25 juta ton, dimana kita baru mampu produksi dalam negeri sekitar 779 ribu ton. Jadi masih kekurangan sekitar 1,4 juta ton, yang dipenuhi melalui impor dari amerika serikat. Saat ini Amerika sedang musim kering, sehingga ada penurunan produktifitas dan harganya menjadi naik, ini yang menyebabkan harga di Indonesia juga menjadi tinggi,” tandasnya.

Lebih jauh Herman mengatakan, polemik kenaikan harga kedelai yang begitu gegap gempita ini seharusnya menjadi momen untuk memperbaiki produktivitas dan tata niaga kedelai nasional. “Di balik semua ini kita ambil hikmahnya untuk saatnya kita berpikir dan bekerja keras bahwa yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, kita harus mandiri dan berdaulat, serta dalam pencapaian swasembadanya harus mempunyai renstra yang tepat dan realistis. Karena negara kita juga cocok untuk pertanaman kedelai,” terang Herman.

Petani Beralih

Sementara pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengatakan, melonjaknya harga kedelai saat ini diakibatkan beralihnya petani ke komoditas jagung. Komoditas jagung dinilai lebih menjanjikan karena harganya lebih tinggi. "Jagung dan kedelai ditanam dalam waktu yang sama. Saat ini petani cenderung beralih ke jagung. Sebab dengan harga kedelai Rp5.000, petani berat untuk kedelai," ujarnya.

Pada Januari lalu harga eceran kedelai hanya Rp5.500 hingga Rp5.600 per kilogram. Namun, saat ini harganya sudah mencapai Rp9.000 per kilogram dampak dari kondisi kekeringan yang menyebabkan produksi kedelai di Amerika Serikat menurun. Harga kedelai yang melonjak ini akan memberikan dampak terhadap pembuat tempe dan tahu, yang seperti diberitakan akan berniat mogok kerja karena harga kedelai telah mencekik usaha mereka. "Inilah persoalan ketika harga kedelai tinggi, maka produsen tempe dan tahu yang akan berteriak, karena kita masih impor kedelai 60% dan 40% lokal," ujar Suswono.

Harga kedelai impor mulai bergerak sejak Mei dari kisaran Rp8.300 pada bulan sebelumnya menjadi Rp8.400 per kg. Demikian pula dengan kedelai lokal yang naik dari kisaran Rp8.800 menuju Rp8.900 per kg. Secara tahunan, harga kedelai impor dan lokal pada Juni 2012 naik dibanding periode sama 2011, masing-masing 1,6% dan 2,54%.

Rencana kerja Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada kedelai pada 2014, maka produksi harus mencapai 2,7 juta ton. Namun, upaya swasembada ini masih terkendala masalah lahan. Menurut Suswono, swasembada kedelai memerlukan tambahan lahan minimal 500 ribu hektare. Saat ini, pihaknya sedang mengupayakan menambah lahan yang diinventarisasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Pertanian dan BPN sepakat untuk meretribusi lahan untuk kebutuhan pertanian.

Suswono juga punya rencana lain untuk meningkatkan produksi kedelai, dengan melakukan penanaman sistem tumpang sari. Potensi penanaman sistem tumpang sari ini bisa setara perluasan lahan 200 ribu hektare. Musim kemarau dianggap cocok untuk mulai menanam kedelai.

Agar tidak bergantung pada penambahan lahan, Kementerian Pertanian akan mengupayakan peningkatan produktivitas dari 1,3 ton per hektare menjadi 1,54 ton per hektare. Lalu pemberian bantuan benih unggul, meningkatkan penggunaan pupuk, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. "Dalam dua tahun masih memungkinkan untuk swasembada," katanya.