Ada 400 Rencana Aksi

 Inpres Percepatan Pembangunan Ditarget April

 Jakarta, Pemerintah ngebut menyelesaikan Inpres Program Percepatan Prioritas Pembangunan 2011 pada April 2011. Dalam Inpres Percepatan Pembangunan tersebut memuat tidak lebih dari 400 rencana aksi guna menjadi dasar evaluasi kinerja kementrian dan lembaga. "Ya, untuk menjaga kesehatan sebaiknya jangan lebih dari 400 (rencana aksi)," kata Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta,6/4

 Kuntoro mengaku optimis  rencana aksi tersebut tidak berbeda jauh dengan Inpres 2010. Pada 2010, Inpres No 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010 yang dikeluarkan oleh Presiden SBY pada 19 Februari 2010 memuat 365 rencana aksi.

 Lebih jauh kata mantan Mentamben ini, menambahkan pada April ini diharapkan Inpres 2011 telah selesai sehingga dapat segera menjadi dasar evaluasi. "Pas toh. April jalan. Jadi saya kira ada laporan April untuk yang 3 bulan pertama. Selalu begitu kan," katanya

 Menurut Kuntoro, Inpres yang diperkirakan baru terbit pada akhir April 2011 tidak terlambat sebagai dasar evaluasi, meski pada 2010 Inpres tentang percepatan pembangunan terbit sejak Februari.

 Dikatakan Kuntoro, draft Inpres sudah hampir final. "Tinggal menunggu keputusan Wapres. Insyaallah minggu ini, tapi kan masih ada langkah lagi untuk memberi Inpres itu. Jadi sekarang substansinya sudah mendekati final. Mudah-mudahan seminggu ini bisa tuntas, minggu depan sudah bisa diangkat menjadi suatu bentuk Inpres," katanya.

 Menurut dia, ada beberapa rencana aksi yang tidak terealisasi, namun ia enggan mengungkapkan berapa jumlahnya. "Tidak hapal saya angkanya. Ada beberapa lah, tapi yang belum selesai pada 2010 akan tetap kami ikuti terus," katanya.

 Sementara itu, pada 2010, UKP4 dalam melakukan evaluasi pembangunan mendasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010 yang dikeluarkan oleh Presiden SBY.  Inpres ini juga sebagai penajaman program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

 Yang jelas inpres tersebut memuat 369 rencana aksi dari kementerian/lembaga yang dilaksanakan pada 2010. Rencana aksi itu antara lain terdiri atas 16 rencana aksi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola, 18 rencana aksi di bidang pendidikan, dan 19 rencana aksi di bidang kesehatan.

 Seperti diketahui pemerintah melalui Menko Perekonomian memiliki viisi ekonomi Indonesia 2025. Karena Indonesia adalah salah satu pengekspor pangan terbesar dunia. Sebab itulah, konsep Sentra Pangan (Food Estate). Dalam visi 2025, Indonesia akan menjadi salah satu negara pengekspor pangan terbesar dunia, seperti beras dan padi. Guna mencapai tujuan ini, harus ada ajakan kepada para investor kelas kakap agar mereka mulai berbisnis.

 Sentra Pangan merupakan salah satu konsep pembangunan ekonomi nasional, yang mencakup pertanian, perkebunan dan bahkan hewan yang terletak di satu area. Dengan kata lain, konsep Sentra Pangan persis seperti pusat industri makanan.

 Pengembangan Sentra Pangan bertujuan untuk meningkatkan cadangan pangan seperti beras menjadi 1,95 juta ton, tapioka 2,02 juta ton, kedelai 167 ribu ton, 64 ribu sapi, 2,5 juta ton gula dan minyak kelapa sebanyak 937 ribu ton.

 Kemudian juga mengekspor kelebihan cadangan pangan, menyediakan lapangan kerja di sektor pertanian untuk 44.900 orang, peningkatan pendapatan komunitas lokal sebanyak US$3.500 per rumah tangga per tahun, serta menyeimbangkan neraca perdagangan dengan impor makanan hingga Rp481 miliar.

 Visi Ekonomi Indonesia 2025 menunjuk Merauke sebagai lokasi Sentra Pangan. Proyek pembangunan wilayah yang nantinya akan disebut Merauke Integrated Food Energy Estate ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$4,37 miliar.

 Namun begitu, masih banyak perbaikan yang dibutuhkan. Seperti membuka akses jalan menuju sentra, pembangunan pelabuhan transportasi dan distribusi, pembangunan sistem irigasi dan listrik. **cahyo