Industri Perbankan Sambut Baik Bank Umum Jadi AB

NERACA

Jakarta – Industri perbankan menyambut baik rencana Bapepam-LK memperluas keanggotaan bursa (AB) dengan membuat perbankan umum dapat berpartisipasi dalam perdagangan Surat Utang Negara (SUN) pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Yahya Setiaatmadja mengatakan rencana ini tentunya akan memudahkan perbankan umum dari segi efisiensi. "Jadi tidak perlu bayar fee lagi pada sekuritas," ujarnya di Jakarta, Senin (23/7).

Sementara itu pengamat perbankan Deni Danuri menjelaskan langkah Bapepam-LK ini dianggap sudah sangat tepat, dimana dengan begitu proses "settlement" terhadap transaksi pada pasar obligasi menjadi semakin likuid. "Jadi akan lebih baik dan transparan sehingga dapat menambah transaksi perbankan dalam hal pendanaan," tutrnya.

Deni menambahkan dalam pelaksaannya, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah regulasi yang jelas. “Dengan begitu bank umum yang masuk menjadi AB dapat lebih banyak,” jelasnya.

Dalam usaha ini sendiri sebagai regulator Bapepam-LK sedang menyiapkan instrastruktur hukum yang memungkinkan perbankan umum berpartisipasi dalam perdagangan dengan menjadi AB.

Sebelumnya Kepala Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK, Robinson Simbolon pernah mengatakan, dengan adanya perdagangan SUN di BEI melalui mekanisme transaksi bursa maka diperlukan adanya infrastruktur hukum yang memungkinkan bank umum berpartisipasi dalam perdagangan di BEI dengan menjadi anggota bursa. “Bank umum yang menjadi anggota bursa hanya dapat bertransaksi di pasar obligasi saja,” katanya.

Menurutnya, dalam rancangan undang-undang tentang Pasar Modal Juli 2012. Dia mengemukakan, sejak Undang-Undang Pasar Modal diresmikan pada tahun 1995, surat berharga negara (SBN) merupakan efek yang dikecualikan dari ketentuan aturan pasar modal dan ditransaksikan di luar bursa (over the counter).

Kemudian, lanjut dia, terbit UU Nomor 24/2002, pemerintah menetapkan surat utang negara (SUN) dapat diperdagangkan di Bursa ataupun di luar bursa. Peraturan itu juga menyebutkan, pelaku perdagangan SUN dapat dilakukan bank umum dan perusahaan efek.

Dia memaparkan, dengan menjadikan bank umum sebagai anggota bursa maka proses “settlement” terhadap transaksi di pasar obligasi menjadi semakin likuid. Dalam rancangan UU Pasar Modal itu, akan memuat penguatan kewenangan pengawas pasar modal dengan meminta Pengadilan Negeri agar pihak BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), atau perusahan efek dapat melarang pihak yang pernah dikenakan sanksi di bidang jasa keuangan melakukan kegiatan di pasar modal dan melarang suatu pihak menjadi pengendali perusahaan efek atau pemeringkat. (didi)

BERITA TERKAIT

BPD Bank Kalsel Rencanakan IPO di 2020

Bila tidak ada aral melintang, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel rencanakan melakukan penawaran umum saham perdana…

Bank Mandiri Kembangkan Peran Ekonomi Pesantren

  NERACA Surabaya - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus memperkuat peran ekonomi pondok pesantren untuk menumbuhkan usaha mikro kecil dan…

Sektor Pengolahan - Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Terus Meningkat

NERACA Jakarta – Industri manufaktur terus menyerap tenaga kerja dalam negeri seiring adanya peningkatan investasi atau ekspansi. Ini menjadi salah…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Lima Emiten Belum Bayar Listing Fee

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah emiten yang mengalami gangguan keberlangsungan usaha atau going concern dan berakibat tidak mampu…

Rayakan Imlek - Kobelco Berikan Special Promo Konsumen

NERACA Jakarta - Rayakan Imlek 2570, PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (DK CMI),  menggelar  customer gathering dari seluruh Indonesia.…

WSBP Pangkas Utang Jadi Rp 4,7 Triliun

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah menerima pembayaran termin pada Januari 2019 yang digunakan perseroan untuk pelunasan pinjaman perseroan.…