DPR Dituding Jadi Hambatan IPO BUMN

Polemik Soal SK

Jumat, 20/07/2012

NERACA

Jakarta – Tudingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) takut menawarkan saham perdana melalui IPO dan juga sikap Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempertanyakan dukungan pemerintah terhadap BUMN yang sulit melepas sahamnya kepublik, mendapatkan respon dari Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan, tidak mudah memang melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) untuk BUMN karena banyak sekali hambatannya, “Banyak sekali hambatan BUMN dan semuanya terkait dengan perizinan, khususnya dari DPR,”katanya di Jakarta, Kamis (19/7).

Meski sulit untuk mendapatkan perizinan, namun Dahlan tetap optimis dapat memperbanyak perusahaan BUMN untuk melakukan IPO di BEI. Saat ini, pihaknya masih memiliki rencana memperbanyak IPO di kalangan BUMN. Selain memudahkan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lebih murah, juga menghindari intervensi dari pihak luar dan mengembangkan pasar modal Indonesia."Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak turun ke pasar modal. Khusus untuk Semen Baturaja dizinkan atau tidak, terserah saja," tukas Dahlan.

Asal tahu saja, tahun ini pemerintah menargetkan ada 5 BUMN yang dapat melantai di bursa, diantaranya PT Semen Baturaja, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Driling Services, PT GMF Aeroasia dan PT PLN Enginering. Namun hingga saat ini belum ada satupun proposal perusahaan plat merah masuk dalam meja BEI untuk menawarkan saham perdananya.

Sementara PT Semen Baturaja yang direncanakan IPO pada tahun ini, masih terhalang izin DPR dan bahkan terancam tertunda. Pasalnya, rencana tersebut terkendala izin dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Parlemen belum memberikan izin IPO Semen Baturaja lantaran menganggap Surat Keputusan (SK) terkait pengangkatan direksi tidak sah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan, tidak akan mengubah struktur kalimat dalam SK terkait Pengangkatan Direksi Semen Baturaja.

Merespon kondisi tersebut, Dahlan Iskan memastikan tidak akan mengganti SK Pengangkatan direksi Semen Baturaja. Alasannya, struktur kalimat dalam SK tersebut tidak akan diubah lantaran pemegang saham BUMN tersebut menganggapnya sah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana mengatakan, SK tersebut bertentangan dengan UU BUMN pasal 14 ayat 1, pasal 15 ayat 1 dan 2 serta pasal 17."Kami menganggap keputusan pengangkatan direksi Semen Baturaja itu tidak sah," ujar dia.

Pengangkatan direksi tersebut tidak melalui persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seharusnya, pengangkatan direksi dilakukan dalam RUPS. Karena itu, Erik menegaskan, seharusnya dalam SK tersebut dijelaskan SK Menteri selaku RUPS. Akibat masalah tersebut, Semen Baturaja belum mendapatkan izin untuk melaksanakan IPO dari DPR hingga saat ini.

Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartato menilai, jika Menteri BUMN tidak mengubah struktur kalimat dalam SK akan menyebabkan tertundanya IPO Semen Baturaja. "Tanpa perubahan SK pengangkatan direksi dikhawatirkan akan terganjal prosesnya di Bapepam-LK atau Bursa," tandasnya.

Sebagai informasi, Semen Baturaja menargetkan bisa menggelar IPO pada kuartal III-2012 dengan melepas 35% saham, dengan perkiraan dana hasil IPO sekira Rp1,2 triliun. Untuk melaksanakan gelaran IPO tersebut, perusahaan semen pelat merah itu telah menunjuk PT Bahana Securities, Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas selaku penjamin pelaksana (underwriter) IPO. (bani)