Transformasi BPJS Harus Tanpa PHK

NERACA

Jakarta-Pemerintah terus mematangkan pembahasan peraturan turunan Undang-Undang Badan Penyelengggara Jaminan Sosial (BPJS) terkait aspek peningkatan manfaat jaminan sosial bagi para peserta sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja. "Ini yang paling penting, pemerintah memastikan tak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan terkait transformasi kelembagaan badan penyelenggara," kata Sekjen Kemnakertrans Muchtar Lutfie di Jakarta, Minggu.

Muchtar Lutfie mengatakan dalam pembahasan peraturan pelaksanaan UU BPJS ini ada beberapa prinsip dasar yang menjadi patokan dan tak boleh dilanggar. Prinsip-prinsip tersebut adalah manfaat jaminan sosial yang diterima peserta tidak boleh berkurang dari sebelumnya dan pelayanan jaminan sosial yang saat ini tengah berjalan tidak boleh berjalan atau berhenti.

Pembahasan peraturan pelaksanaan UU BPJS itu diperlukan sebagai payung hukum yang dibutuhkan dalam operasionalisasi BPJS ketenagakerjaan. Pembahasan peraturan pelaksanaan itu menekankan aspek peningkatkan manfaat jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja.

Muchtar mengatakan saat ini pemerintah bawah koordinasi Menko Kesra terus melakukan pembahasan dan penyiapan secara intensif peraturan pelaksanaan UU BPJS dengan melibatkan para ahli dan pakar hukum serta kalangan akademisi. "Saat ini aktuaris sedang menghitung dan membuat simulasi-simulasi nilai premi sekaligus manfaat dari program jaminan sosial yang diamanatkan Undang. Undang,” tuturnya.

Tim penyusunan peraturan pelaksanaan UU BPJS bidang ketenagakerjaan terdiri atas dua pokja (kelompok kerja) yaitu pokja pembiayaan, iuran dan manfaat yang dipimpin Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) Kemnakertrans Muji Handaya dan pokja regulasi, transformasi kelembagaan dan program yang dipimpin Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans R. Irianto Simbolon.

Tim penyusunan peraturan pelaksanaan UU BPJS bidang ketenagakerjaan saat ini tengah merancang secara intensif empat Peraturan Pemerintah (PP) dan tiga Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi peraturan pelaksanaan UU No. 24/ 2011 tentang BPJS ini. " Pemerintah optimis dapat menjalankan dengan baik program kerja BPJS ketenagakerjaan yang akan mulai beroperasi paling lambat 1 Juli 2015," kata Muchtar menambahkan. **cahyo

BERITA TERKAIT

BID Zona Empat Harus Menjadi Opsi Pilihan Dalam Pembangunan Desa

BID Zona Empat Harus Menjadi Opsi Pilihan Dalam Pembangunan Desa NERACA Kuningan – Bursa Inovasi Desa (BID) Zona empat yang…

Tanggapan BPJS Kesehatan

  Sehubungan dengan surat pembaca sdr. Hadi Mulyanto, Bekasi Timur, yang dimuat Harian Neraca edisi 5 Juli 2019, terkait dengan…

Harus Lebih Fokus Membangun Koperasi

Harus Lebih Fokus Membangun Koperasi NERACA Jakarta – Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Teguh Boediyana mengungkapkan, secara nyata…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

Presiden Minta Menteri Antisipasi Dampak Kekeringan

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi…

BPS : Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Jiwa

    NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai sebesar 25,14…