Memprihatinkan BPIH Belum Ditetapkan

NERACA

Jakarta—Masyarakat mengeluhkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau dahulu ongkos naik haji (ONH) hingga kini belum juga ditetapkan pemerintah, padahal sudah bulan Sa'ban dan segera masuk Ramadhan. "Baru sekali ini sejarah BPIH ditetapkan menjelang Ramadhan. Sungguh keterlaluan, karena umat Islam yang sudah menyetor uang muka menantikan segera ada ketegasan dari pemerintah," kata Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), KH. Muhtar Ilyas kepada Antara di Jakarta, Kamis (5/7).

Secara pribadi dan umat Muslim jelas sangat kecewa dengan kinerja pemerintah. Jika saja dalam 10 hari ke depan tak juga ada ketegasan dan kepastian akan BPIH itu, maka pihaknya mengancam akan mengerahkan massa dan mendatangi pihak-pihak yang berwenang.

Para pemangku kepentingan harus bertanggung jawab, karena hal ini sudah menimbulkan keresahan bagi para calon haji yang akan berangkat pada musim haji 1433 H/2012 M. “Dalam sejarah perhajian, baru sekali ini pembahasan BPIH bertela-tele. Keterlaluan," kecamnya

Pihaknya pada 2 Juli sudah melakukan pertemuan dengan pihak terkait di Komisi VIII DPR. Saat itu Forum Komunikasi mengerahkan massa dan menuntut agar BPIH segera dibahas dan ditetapkan. "Kita mengerahkan 1.200 orang saat itu, nanti jika tak juga segera diselesaikan dalam 10 hari ke depan, kita akan kerahkan massa yang lebih besar," ujarnya

Bukan hanya DPR yang didatangi, pihaknya juga akan berunjuk rasa di kantor Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng. "Kami sudah kecewa," ia menegaskan

Terkait dengan lambatnya pembahasan BPIH tersebut, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggita Abimanyu, belum lama ini, menyatakan, BPIH masih dalam proses pembahasan antara Ditjen PHU dengan Komisi VIII DPR. Jika sudah disetujui, kemudian dibawa ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditetapkan.

Anggito mengakui ada beberapa hambatan pada pembahasan tersebut. Salah satunya pada persoalan komunikasi. Untuk itu diharapkan dapat dibuatkan suatu sistem sehingga pembahasan ke depan tidak bertele-tele. "BPIH diharapkan sudah dapat ditetapkan pada 13 Juli nanti," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Abdul Hakim menegaskan, badan khusus haji harus berbentuk badan hukum publik karena institusi itu akan mengelola dana-dana publik secara independen dan profesional. "Pengelolaan badan haji ini harus berdasarkan prinsip nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan prinsip tersebut dibutuhkan lembaga yang independen dan profesional tanpa campur tangan pemerintah lagi," ujarnya

Sebelumnya, wacana pembentukan badan khusus haji yang bergulir di DPR semakin mengerucut. Hingga saat ini ada dua wacana yang diusulkan untuk pembentukan badan khusus haji ini, yaitu dalam bentuk lembaga pemerintah nonkementerian dan badan hukum publik.

Menurut Hakim, apabila badan haji berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), maka akan banyak permasalahan yang menghadang. Selain itu kerap tumpang-tindih dengan fungsi dan tugas lembaga kementerian negara, LPNK juga dituding membuat pemborosan anggaran negara. **cahyo

BERITA TERKAIT

Harga Kebutuhan Pokok di PSM Kabupaten Sukabumi Belum Turun - Masuki Pekan Kedua Januari

Harga Kebutuhan Pokok di PSM Kabupaten Sukabumi Belum Turun Masuki Pekan Kedua Januari NERACA Sukabumi - Memasuki pekan kedua Januari…

Pertumbuhan Industri Pelayaran Ditaksir Belum Optimal

NERACA Jakarta – Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) menilai pertumbuhan industri tersebut belum terlalu optimal di 2019, karena masih…

Enam Emiten Belum Rilis Kinerja - BEI Berikan Sanksi Denda Rp 150 Juta

NERACA Jakarta – Di awal tahun 2019 ini, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan tertulis III…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Gandeng Jamdatun, PII Terapkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik

      NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dan Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama terkait…

Pajak E-Commerce Dinggap Moderat

      NERACA   Jakarta - Peraturan perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik…

Kemudahan Berinvestasi Diharap Tingkatkan Investasi

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan kemudahan perizinan yang diberikan melalui sistem…