NERACA

Jakarta---Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan realisasi pendapatan negara hingga semester I telah mencapai Rp593,3 triliun atau 43,7 %dari target dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar Rp1.358,2 triliun. "Pendapatan ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2011 sebesar 42,5%," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di  Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis,5/7

Lebih jauh Agus menambahkan realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp456,8 triliun atau 44,9 %dari target sebesar Rp1.016,2 triliun, sementara tax ratio terhadap PDB mencapai Rp11,51 triliun atau 96,8 %dari target Rp11,9 triliun.

 Kemudian, lanjut dia, penyerapan pajak dalam negeri mencapai Rp432,2 triliun atau 44,6 %dari target Rp968,3 triliun dan pajak perdagangan internasional tercatat mencapai Rp24,6 triliun atau 51,3 %dari target Rp47,9 triliun. "Realisasi semester I dipengaruhi oleh tetap terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingginya transaksi ekonomi serta kenaikan tarif cukai tembakau rata-rata 16,3 %sejak awal tahun dan tingginya realisasi impor hingga pertengahan tahun," kata Menkeu.

 Menkeu mengatakan penerimaan negara bukan pajak tercatat mencapai Rp135,8 triliun atau 39,8 %dari target sebesar Rp341,1 triliun, dimana penerimaan terbesar berasal dari pendapatan non migas yang mencapai Rp11,3 triliun atau 59,7 %dari target Rp18,8 triliun.

Dikatakan Mantan Dirut Bank Mandiri inim penerimaan negara dari sektor migas hingga pertengahan tahun telah mencapai Rp68,7 triliun atau 34,7 %dari target sebesar Rp198,3 triliun. "Realisasi penerimaan negara bukan pajak dipengaruhi kenaikan harga ICP, meskipun lifting mengalami penurunan dan realisasi panas bumi yang mencapai lebih dari 100 %dari target karena adanya peningkatan produksi," ujarnya

Agus menambahkan kinerja pencapaian penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak secara keseluruhan pada semester I lebih baik daripada tahun sebelumnya. "Tahun lalu penerimaan pajak hanya tercatat 44,1 %dari target, sedangkan penerimaan negara bukan pajak hanya 38,2%," tukasnya.

Disisi lain, Agus mengakui jumlah tunggakan pajak yang belum ditagih pemerintah per 31 Desember 2011 mencapai Rp 86,8 triiun. Dari jumlah tersebut, Rp 46,2 triliun masuk dalam katagori Piutang Pajak Tidak Tertagih. "Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih tersebut dikarenakan adanya piutang pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih," ucapnya

Dia menyebutkan, Piutang Pajak Tidak Tertagih itu meliputi Piutang PPN ditanggung pemerintah (DTP) Pertamina, Piutang Pajak Bank-Bank Likuidasi, Piutang PBB Migas, dan Piutang Pajak Penanggung Pajak lainnya yang tidak dapat ditagih lagi. "Terhadap piutang pajak yang tidak tertagih akan tetap dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan tingkat ketertagihan," urainya

Khusus terhadap Piutang PPN DPT Pertamina Rp 28,1 triliun, lanjut Agus Marto, sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di 2011, maka PPN DTP Pertamina tersebut tidak dapat tertagih lagi dan telah dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaiman diatur dalam Pasal 24 UU KUP dan PMK Nomor 68/PMK.03/2012.

Bahkan Agus mengungkapkan untuk meningkatkan efektifitas penagihan piutang pajak, maka pemerintah melalui Ditjen Pajak telah merumuskan strategi dan kebijakan penagihan pajak di 2012 sebagaimana diatur Surat Edaran Jenderal Pajak nomor SE29/PJK/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak. **cahyo