Publik Tolak Rencana Tambah Modal IMF - Rakyat Lebih Butuh

NERACA

Jakarta---Rencana Pemerintah Indonesia ikut menambah modal Dana Moneter Internasional (IMF) hingga satu miliar dolar AS (sekitar Rp9,4 triliun) harus ditolak. Karena masyarakat Indonesia lebih membutuhkan dana tersebut. "Kami berbagai organisasi masyarakat sipil menentang komitmen pemerintah untuk menambah modal IMF," kata Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan di Jakarta,Minggu, 1/7.

Selain KAU, LSM lain yang ikut menolak adalah Lingkar Madani Indonesia (Lima), Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) , Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), dan Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI).

Menurut Dani, alasan lain adalah masih dominannya peran negara maju dalam pengambilan keputusan di IMF sehingga menunjukkan reformasi di lembaga keuangan internasional tersebut belum sempurna.

Meskipun terjadi penambahan persentasi hak suara bagi anggota dari negara berkembang, namun jika dibandingkan dengan total hak suara masih sangat kecil. Negara-negara maju masih mendominasi pengambilan keputusan dewan eksekutif IMF.

Alasan lain ialah deregulasi, lanjut Dani, privatisasi dan pengetatan anggaran sosial masih menjadi resep generik IMF kepada negara peminjam. Kebijakan pengetatan fiskal dan moneter masih diberlakukan terhadap negara-negara "pasien" IMF termasuk Eropa saat ini, sebagaimana pengalaman Indonesia pada masa lalu.

Dani juga menyatakan bahwa utang IMF untuk mengatasi krisis Eropa hanya akan menguntungkan bank-bank besar penyebab utama krisis di Amerika dan Eropa, sementara rakyat di negara penerima utang akan menanggung beban krisis lewat pemotongan anggaran sosial dan pembayaran utang. "Sebagaimana terjadi pada Indonesia tahun 1997-1998, yang menunjukkan bahwa resep ekonomi IMF telah menyebabkan beralihnya utang swasta menjadi utang pemerintah bahkan hingga sekarang hampir Rp60 triliun setiap tahun dana APBN digunakan untuk membayar obligasi rekapitalisasi," paparnya. **bari

BERITA TERKAIT

Kopi Yor Berhasil Buka 100 Outlet Setahun

    NERACA   Jakarta - Industri kopi tengah berkembang pesat. Saat ini muncul banyak kedai kopi yang menyuguhkan berbagai…

LPSK Dinilai Gagal Lindungi Pelapor Kasus Korupsi Hambalang

    NERACA   Jakarta - Sejatinya, Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK berkewajiban memberikan perlindungan maksimal…

Inovasi Ritase Didorong Generasi Milenial

    NERACA    Jakarta - Generasi milenial, mereka yang lahir antara 1980 hingga 2000, semakin nyata kehadirannya di masyarakat,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Media Podcast Makin Diminati Masyarakat

    NERACA   Jakarta – Media podcast (siniar) belakangan ini makin diminati oleh masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kehadiran…

Disuntik Modal Rp12,84 Triliun, Apa Rencana Grab Selanjutnya?

  NERACA Jakarta - Grab, akan semakin kuat setelah menerima investasi sebesar US$ 856 juta (Rp12,84 Triliun) dari Mitsubishi UFJ…

Pakar SEO Dunia Bagikan Segudang Ilmu di SEOCON 2020

    NERACA Jakarta - Ajang SEOCON Conference 2020 yang menghadirkan sederet pakar Search Engine Optimatization (SEO) dunia dan juga…