Publik Tolak Rencana Tambah Modal IMF - Rakyat Lebih Butuh

NERACA

Jakarta---Rencana Pemerintah Indonesia ikut menambah modal Dana Moneter Internasional (IMF) hingga satu miliar dolar AS (sekitar Rp9,4 triliun) harus ditolak. Karena masyarakat Indonesia lebih membutuhkan dana tersebut. "Kami berbagai organisasi masyarakat sipil menentang komitmen pemerintah untuk menambah modal IMF," kata Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan di Jakarta,Minggu, 1/7.

Selain KAU, LSM lain yang ikut menolak adalah Lingkar Madani Indonesia (Lima), Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) , Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), dan Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI).

Menurut Dani, alasan lain adalah masih dominannya peran negara maju dalam pengambilan keputusan di IMF sehingga menunjukkan reformasi di lembaga keuangan internasional tersebut belum sempurna.

Meskipun terjadi penambahan persentasi hak suara bagi anggota dari negara berkembang, namun jika dibandingkan dengan total hak suara masih sangat kecil. Negara-negara maju masih mendominasi pengambilan keputusan dewan eksekutif IMF.

Alasan lain ialah deregulasi, lanjut Dani, privatisasi dan pengetatan anggaran sosial masih menjadi resep generik IMF kepada negara peminjam. Kebijakan pengetatan fiskal dan moneter masih diberlakukan terhadap negara-negara "pasien" IMF termasuk Eropa saat ini, sebagaimana pengalaman Indonesia pada masa lalu.

Dani juga menyatakan bahwa utang IMF untuk mengatasi krisis Eropa hanya akan menguntungkan bank-bank besar penyebab utama krisis di Amerika dan Eropa, sementara rakyat di negara penerima utang akan menanggung beban krisis lewat pemotongan anggaran sosial dan pembayaran utang. "Sebagaimana terjadi pada Indonesia tahun 1997-1998, yang menunjukkan bahwa resep ekonomi IMF telah menyebabkan beralihnya utang swasta menjadi utang pemerintah bahkan hingga sekarang hampir Rp60 triliun setiap tahun dana APBN digunakan untuk membayar obligasi rekapitalisasi," paparnya. **bari

BERITA TERKAIT

Kebijakan Impor Beras Butuh Sinkronisasi Data

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan yang membuka masuknya beras impor agar jangan sampai…

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi NERACA Sukabumi - Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kota Sukabumi ternyata…

BEI Bilang Delisting Butuh Proses Panjang - Sikapi Kasus Bank of India

NERACA Jakarta- PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) tengah meminta PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghapus sahamnya (delisting)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

PHE Serahkan Pengelolaan Sukowati ke Pertamina EP

    NERACA   Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…