NERACA

Jakarta - Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia (INAPlas) mengeluhkan tingginya keuntungan atau margin yang diambil PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) saat memutuskan kenaikan harga gas hingga 55%. "Kami tidak ingin PGN rugi, tetapi marginnya juga yang wajar. Jadi, sama-sama, jangan kemudian industri yang dikorbankan," kata Sekjen INAPlas, Fajar Budiyono dalam keterangan tertulisnya,yang diterima Neraca, Kamis (28/6).

Dia menilai, persentase laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) dengan pendapatan rata-rata di atas 50% dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perusahaan mengambil margin terlalu besar. "Persentase EBITDA dengan pendapatan PGN pada 2009 itu 51,61 %, 2010 54,29 %, dan 2011 sekitar 48,41 %. Jadi, rata-rata di atas 51 %. Itu merupakan margin tertinggi untuk ukuran perusahaan gas," ungkap Fajar.

Apalagi, Fajar melanjutkan, jika melihat laba operasi perusahaan yang rata-rata di atas Rp7 triliun, yakni pada 2009 sebesar Rp7,6 triliun, 2010 (Rp9 triliun), dan 2011 (Rp7,7 triliun), seharusnya PGN tidak menaikkan harga hingga US$10,2 per MMBTU tahun ini.

"Jangan sampai margin dipertahankan sebesar itu, namun industri yang dipaksa menanggung bebannya. Kami kira, kalau target laba tidak sebesar itu, kenaikan harga gas akan wajar dan tidak lantas mencapai 55 persen yang dipaksakan pada Juni 2012," ujarnya.

Fajar melanjutkan, pernyataan PGN yang menyebutkan kenaikan harga untuk menjamin ketersediaan gas sesuai kuota juga tidak masuk akal. Sebab, hal itu tergantung kemampuan PGN dalam mencari pasokan gas dari hulu.

Masih Merugi

Anehnya, pihak PT PGN mengaku tidak mengambil margin lebih besar pascakenaikan harga gas yang diberlakukannya per 15 Mei 2012. Bahkan, PGN menyatakan masih merugi untuk membeli gas di beberapa perusahaan hulu. "Mesti diluruskan kita tidak ambil keuntungan, margin masih yang lama, toll fee sudah US$ 1,47 sisanya itu margin Rp 750 per meter kubik. Jadi kami tetap margin lama, itu tidak berubah," ujar Dirut PT PGN Tbk Hendi Prio Santoso.

Menurut Hendi, saat ini pihaknya masih merugi dengan beberapa perusahaan hulu dalam membeli gas. "Misalnya dengan Conocco Phillips, kalau kita hitung harga dengan Conocco yang tadinya US$ 1,85 menjadi US$ 5,6 ada selisih US$ 3,8. Lalu harga jual PGN tadinya US$ 6,7 menjadi US$ 10,1, selisihnya US$ 3,6, artinya kita naik US$ 3,6 masih ada sekitar 2 sen selisihnya dengan harga beli. Artinya kita sudah subsidi, sudah nombok," ujarnya.

PGN membeli gas paling banyak dari Conocco Phillips, yakni mencapai sekitar 64%. Sisanya, sekitar 21% dari Pertamina Pagardewa dan 5% dari Pertamina Jawa Barat, 5% dari Medco Lematang, 4% dari Medco Keramasan, dan Ellipse 1%.

Dia juga mengaku akibat plemik kenaikan harga gas, harga saham perseroan turun. Akibatnya, perseroan telah merugi sekitar Rp 12 triliun, yakni kerugian negara sebagai pemegang saham utama mencapai Rp 7 triliun. "Saya khawatir masalah perspektif dan persepsi, saya cek kekayaan negara turun hampir Rp 7 triliun gara gonjang ganjing isu harga ini di media, investor kita pada ketakutan. Jadi kapitalisasi pasar itu adalah cerminan kekayaaan pemegang saham di PGN, itu sudah turun Rp 12 triliun lebih," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi Siswaja Lukman mengungkapkan berapapun yang diputuskan Pemerintah, kami hanya mau menerima kenaikan harga gas sebesar 10-15% tiap tahun secara bertahap. Lebih jauh lagi Adhi memaparkan kalangan industri pengguna gas berharap PGN segera menerbitkan keputusan baru yang isinya mendukung kepentingan nasional.

"Saat ini kan sedang dibahas pemerintah, jika sudah keluar keputusannya dan PGN segera mengeluarkan keputusan baru yang intinya mendukung pertumbuhan industri yang menyangkut kepentingan nasional," tegasnya.

Ketika ditanyakan bahwa ada kabar revisi harga gas yang akan ditetapkan pemerintah hanya berkisar turun 5-10% atau naik sebesar 45-50%. "Tentu kami keberatan, keinginan kami hanya 10-15% secara bertahap tiap tahun. Kalau ternyata naiknya masih 45-50% bahkan tetap naik 55% seperti keinginan PGN, kami kalangan industri sangat keberatan," tegasnya.

Apalagi seperti diketahui, tiap tahun laba PGN terus meningkat, laba bersih PGN 2011 mencapai Rp 5,9 triliun dengan Ebitda (Deprection and Amortization/pendapatan sebelum dihitung bunga, pajak dan lain-lain) sebesar Rp 9,4 triliun dengan persentase Ebitda terhadap pendapatan sebesar 48,48%.

"Mereka sudah banyak untungnya, sekarang kami hanya berharap PGN mengeluarkan keputusan kenaikan yang wajar, yang berpihak pada industri dengan berperan dalam pengembangan industri dalam negeri," tandasnya.

Di tempat berbeda, Juru Bicara BP Migas Gde Pradnyana mengatakan, soal harga gas ke hilir ditentukan sendiri oleh PGN. "Harga gas ke hilir bukan diatur BP Migas, melainkan PGN yang menetapkan," kata Gde.

BP Migas, kata dia, tidak menyangka PGN menetapkan kenaikan harga hingga 55% untuk wilayah Sumsel dan Jabar. Padahal, BP Migas hanya memberikan review dan rekomendasi kenaikan harga gas di hulu menjadi sekitar US$ 5-6 dolar per juta British Thermal Unit (MMBTU).

Penjelasan BP Migas itu bertentangan dengan penjelasan PGN yang mengaku mendapat restu dari BP Migas menaikkan harga gas. Gde melanjutkan, kenaikan harga terlalu tinggi bagi hilir ini akibat peran ganda PGN, sebagai transporter dan trader. Sebagai transporter, seharusnya harga yang dibebankan kepada industri hilir hanya terdiri dari biaya angkut dan toll fee. "Soal harga ini PGN berfungsi sebagai trader," ujarnya.

Tapi ketika terjadi masalah kekurangan volume, PGN berubah menjadi transporter. Seharusnya, kata Gde, kalau mau trader juga, kekurangan volume menjadi tanggung jawab PGN dengan mencari sumber lain. Bukan memilih menaikkan harga di hilir. Kenaikan harga gas yang mencapai 55% diperkirakan karena PGN juga mengenakan biaya keuntungan atau service cost kepada pembeli hilir.