Oleh : A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Pencopotan Joyo Winoto dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan langkah berani dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan Presiden menunjuk Hendarman Supandji, mantan Jaksa Agung sebagai penggantinya. Tentu masyarakat banyak berharap kepada Hendarman mampu melaksanakan tugas mulia yang diembannya.

Masalahnya, persoalan utama BPN adalah memperbaiki kinerja terutama mempercepat legalisasi/sertifikasi tanah dan mempercepat penyelesaian kasus-kasus atau sengketa tanah di berbagai daerah, baik skala kecil maupun besar.

Yang tak kalah penting juga adalah masih maraknya mafia tanah yang melibatkan orang dalam BPN terutama BPN di daerah-daerah. Karena itulah,  Hendarman mau tidak mau harus dituntut mampu menyelesaikan beberapa persoalan tersebut.  Tentu dengan pengalaman menjadi penegak hukum, Hendarman punya kesempatan membersihkan "pemain-pemain" tanah di institusinya.

Pekerjaan besar Hendarman lainnya, adalah melanjutkan misi reforma agraria yang selama ini tidak konsisten dilaksanakan oleh BPN. Salah satu reforma agraria yang hingga sekarang belum dilaksanakan serius adalah redistribusi tanah bagi masyarakat miskin. Tentang redistribusi tanah  ini, yang hingga kini belum kelihatan progress report-nya.

Segudang harapan kini ditujukan kepada Hendarman. Semoga pengganti Joyo ini lebih baik dalam melaksanakan tugas, merealisasikan program-program yang ada di BPN dan menjalin kemitraan dengan DPR dengan prinsip equality dan menjunjung transparansi dan akuntabilitas

Meski ada yang berhadap positif. Namun tak sedikit pula yang pesimistis. Masalahnya, langkah pencopotan Joyo Winoto sebagai Kepala BPN dinilai terlambat. Sebab, sejak Januari lalu Komisi II DPR sudah melayangkan surat ke presiden untuk mengganti Joyo Winoto. Sebab selama mengepalai BPN, kinerja Joyo dianggap mengecewakan terutama dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan.

Bahkan sebenarnya sejak Januari lalu sudah ada desakan kepada Presiden SBY agar mengganti Kepala BPN tersebut. Tapi baru direspon sekarang. Ya, ada kesan sangat lambat pemerintah menyikapi hal ini.

Apalagi selama ini Komisi II yang menjadi mitra BPN, sering menerima banyak komplain tentang penanganan konflik tanah yang tak kunjung selesai. Selalu ada persoalan baru. Administrasi tanah pun juga tidak berjalan baik.

Yang jadi persoalan, tiap kali rapat selalu berbeda penjelasan. Banyak juga masukan dari internal BPN bahwa manajemen institusi itu amburadul. Tapi nggak ada yang berani ngomong karena banyak "siluman" dan "hantu" di DPR. Maka, sampailah pada kesimpulan Komisi II mesti menyurati resmi kepada Presiden SBY agar mengevaluasi kinerja Kepala BPN (lama) tersebut

Dengan wajah baru di BPN ini tentu publik menaruh harapan agar pimpinan BPN yang baru dapat segera membenahi manajemen BPN. Sosok itu harus responsif terhadap persoalan dan mesti mampu menuntaskan berbagai karut-marut pertanahan.  Karena itu masyarakat berharap kinerja yang memimpin BPN itu benar-benar terlihat saat DPR menghadapi situasi banyak konflik pertanahan di daerah yang muncul.