Ekonomi Politik vs Piala Eropa

Krisis ekonomi politik yang melanda sejumlah negara pengguna Euro tampaknya tidak mempengaruhi penyelenggaraan Piala Eropa 2012. Pertandingan sepak bola terakbar di benua biru itu tetap menyedot jutaan penggemar. Dampaknya, jangan heran jika miliaran dolar AS bakal mengucur deras membanjiri kegiatan empat tahunan olah raga tersebut.

Namun, berkat kekuatan sepak bola juga, suatu pemerintahan bisa menemukan sudut pandang baru dalam mengomunikasikan persoalan-persoalan sosial, politik, maupun ekonomi yang dihadapi. Saat Prancis menjadi juara dunia 1998, dan dua tahun kemudian merebut Piala Eropa, komposisi multietnis para pemainnya menjadi jawaban untuk mementahkan isu antiimigran yang muncul dari dunia politik. Kini, beberapa negara di Eropa juga membutuhkan pengalaman Perancis tersebut.

Benua yang saat ini dililit krisis utang berkepanjangan dalam empat tahun terakhir ini, juga tidak lepas dengan aroma politik yang memanas menekan salah satu tuan rumah Piala Eropa, Ukraina. Isu hak azasi manusia memang tak mungkin dikekang. Penahanan terhadap pemimpin oposisi Yulia Tymoshenko membuat para politisi sejumlah negara Eropa meradang.

Tidak hanya itu. Sedikitnya delapan dari 16 negara peserta Piala Eropa 2012 terimbas hantaman krisis. Mulai dari pemerintah yang terpaksa melempar “handuk” dan meminta bantuan dana talangan dari Uni Eropa dan IMF hingga pemerintahan yang lengser karena diboikot rakyat.

Yunani adalah negara pertama yang menyerah terhadap krisis dan terpaksa meminta bantuan IMF, dua tahun silam. Pemerintahan PM George Papandreou tumbang setahun kemudian dan hingga kini negeri juara Piala Eropa 2004 itu belum berhasil menyusun pemerintahan.

Juara bertahan Spanyol di Grup C juga tak luput jadi sorotan. Pemerintahan Jose Luis Rodriguez Zapatero di Spanyol tumbang akhir 2011. Penggantinya, Mariano Rajoy, kini berjuang keras mengatasi bangkrutnya sejumlah bank dan pengangguran yang cukup tinggi di negeri itu.

Empat negara papan atas di kancah sepak bola Eropa, yakni Belanda, Italia, Perancis, dan Inggris, juga tak luput dari krisis. Rakyat yang geram terhadap kinerja pemerintah menghukum partai penguasa dalam pemilu. PM Italia yang bos klub AC Milan, Silvio Berlusconi; PM Belanda Mark Rutte yang belum dua tahun memerintah; PM Inggris Gordon Brown; dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy yang terkena kasus seks, semuanya tersingkir.

Meski demikian, masih ada 23 pemain sepakbola terbaik dari setiap negara menguji batas kemampuan mereka. Mereka mengerti pola permainan yang menghibur, apalagi kemenangan akan menjadi pelipur lara bagi rakyat negeri mereka. Kendati bermain keras, mereka tetap sportif bertanding dalam laga internasional tersebut.

Di sisi lain, persatuan sepak bola Eropa (UEFA) menyebutkan total pendapatan komersial pertandingan mencapai US$ 1,6 miliar atau US$ 51,6 juta per pertandingan. Pendapatan ini berasal dari sponsor, penjualan tiket, hingga kontrak hak siar.

Pastinya, sebanyak 203 perusahaan penyiaran membeli hak siar pertandingan ini. Mereka berani membeli kontrak dengan harga tinggi, karena Piala Eropa merupakan salah satu pertandingan olahraga yang sudah pasti menguntungkan. UEFA memperkirakan, rata-rata 150 juta penggemar akan menonton setiap pertandingan. Jumlah itu akan meningkat menjadi 273 juta saat final.

Kita jangan hanya terpukau dengan menonton bola semata, namun spirit Piala Eropa sejatinya bermanfaat bagi pemerintah Indonesia. Ingat, bahwa sepakbola adalah olahraga yang menghibur, mampu menembus batas sekat lapisan masyarakat dan bisa menjadi pemersatu bangsa. Bahkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi politik di tengah hiruk pikuknya di negeri ini.

BERITA TERKAIT

Infrastruktur Pondasi Ekonomi

Fakta pengalaman pembangunan di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa…

OECD : Ekonomi Negara Berkembang Asia Stabil

    NERACA   Jakarta - Laporan proyeksi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terbaru menyatakan perekonomian di…

Asumsi Ekonomi Makro 2019 Disetujui DPR

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik Badan Anggaran DPR telah menyetujui sejumlah asumsi…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Ubah Diversifikasi Tekan Impor

Memotret fluktuasi ekonomi Indonesia saat ini tentu sangat kontras jika dibandingkan era booming harga komoditas pada 2003‐2008, lalu menukik ke…

Infrastruktur Pondasi Ekonomi

Fakta pengalaman pembangunan di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa…

APBN 2018 Cermin Kepastian

Kepastian pemerintah tidak mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 merupakan cermin rasa percaya diri penyelenggara negara. Pasalnya,…