BPK Segera Audit Utang Pemerintah - Mulai Semester II

NERACA

Jakarta-- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan segera memulai melakukan audit manajemen utang pemerintah secara keseluruhan. Bahkan langkah audit ini akan dimulai pada semester-II 2012 mendatang. "Kita mulai di semester-II," kata Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/6)

Lebih jauh kata Hasan lagi, tindakan audit yang akan dilakukan BPK nantinya, bukan hanya surat utang semata. Namun, merupakan audit manajemen utang secara keseluruhan. Hasan menambahkan, data yang akan diaudit BPK tersebut merupakan data-data manajemen utang pemerintah pada 2011 ke belakang. "Kita akan menilai apakah saat ini manajemen utang yang sudah dimiliki pemerintah sudah efisien, untuk memperoleh pembiayaan yang paling kompetitif untuk membiayai defisit negara?" tambahnya

Seperti diketahui sebelumnya, BPK akan mengaudit pengelolaan utang pemerintah Indonesia. Baik utang luar negeri maupun dalam negeri pada 2012 mendatang. "Kita akan lakukan (audit utang pemerintah) ke depan, sebab 2011 belum. Tahun-tahun yang akan datang, mungkin di 2012," ungkapnya

Keuangan negara, terdiri dari aset kewajiban dari aset, kewajiban, dan ekuitas. "Kalau pendapatannya kan ada nonpajak. Termasuk, pendapatan SDA (Sumber Daya Alam), pendapatan termasuk utang luar negeri," ujar dia.

Objek pemeriksaan BPK, tambahnya, mengenai manajemen pengelolaan utang baik itu luar maupun dalam negeri menjadi prioritas ke depan.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengakui pemerintah berencana untuk menambah utang hingga Rp 134 triliun di tahun ini untuk pembiayaan anggaran. Sebanyak 80% dari total utang berasal dari investor dalam negeri.

Rahmat menejelaskan penambahan utang pemerintah tersebut relatif aman yaitu 20% dari total pembiayaan APBN di tahun ini. "Anda hitung saja, 20% dari total kebutuhan pembiayaan kita," imbuhnya.

Penambahan utang pemerintah terbesar rencananya melalui penerbitan surat utang. Penerbitan surat utang di pasar dalam negeri menurut Rahmat akan menciptakan iklim keuangan yang baik. "Penerbitan surat utang negara (SUN) di pasar domestik itu justru sangat bagus ikut dalam pengembangan pasar keuangan di dalam negeri," tambahnya.

Dikatakan Rahmat, utang pemerintah akan digunakan untuk pembiayaan infrastrukur. Utang harus ditambah karena adanya defisit anggaran. "Kenapa kita masih menambah utang? Pertama APBN kita masih defsit, yang kedua kita harus melakukan refinancing utang karena masih ada utang-utang lama yang dibuat 10 sampai 15 tahun lalu," sebutnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

BPS Nilai Mulai Terjadi Pemerataan di Indonesia

    NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini…

Pemerintah Perlu Lobi Amerika Terkait Ancaman Pencabutan GSP - Strategi Niaga

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas…

Pemprov DKI : 6 Proyek Tol Diambil Pemerintah Pusat

    NERACA  Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan enam proyek tol dalam kota telah diambil alih oleh…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…