Harga Gas Naik 55%, Daya Saing Industri Makin Terpuruk

NERACA

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meyakini, kenaikan harga gas untuk industri yang mencapai 55% dinilai sangat memberatkan sektor industri, dan akan menyebabkan daya saing industri dalam negeri semakin menurun akibat naiknya biaya produksi. Naiknya harga gas untuk industri dari US$6 per million metric standard cubic feet per day (mmscfd) menjadi US$10 per mmscfd membuat sektor industri semakin terpuruk.

“Pasalnya, dengan harga yang cukup tinggi dan tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan daya saing industri,” kata Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi pada acara konferensi pers di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Sofjan, ada sekitar 30 asosiasi yang menaungi industri-industri yang terancam kenaikan harga gas. “Diperkirakan tiga juta tenaga kerja disektor industri terancam di-PHK karena produsen harus mengeluarkan biaya produksi yang besar dan pasar di Eropa dan Amerika Serikat mulai melemah. Sedangkan pasar dalam negeri dipenuhi produk impor sehingga produsen banyak yang berpikir menjadi trader,” paparnya.

Apindo, lanjutnya, meminta semua pihak termasuk Perusahaan Gas Negara (PGN) turut berkonsolidasi demi mendukung industri nasional. “Selama ini, 60-70% perekonomian nasional mengandalkan konsumsi domestik. Jika porsi itu tertekan akan menggoyang kondisi ekonomi nasional,” ujarnya.

Sofjan menambahkan, pelaku usaha akan mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menurunkan harga gas untuk sektor industri. “Pemerintah harus peduli kepada industri dalam negeri dan PGN jangan seenaknya sendiri menaikkan harga gas tanpa persetujuan dari pelaku usaha. Selama ini, PGN memonopoli pasar gas di dalam negeri,” katanya.

Biaya Produksi

Di tempat yang sama, Sekertaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani memaparkan industri makanan dan minuman memperkirakan kenaikan harga gas industri hingga 55% akan mengerek biaya produksi hingga 25%. Dalam jangka panjang kenaikan biaya produksi ini bisa mempengaruhi harga produk jadi makanan. "Dengan kenaikan ini cost production kita naik 25%," kata Franky.

Franky mengungkapkan dengan kenaikan ini, sebanyak 66 perusahaan makanan dan minuman yang menggunakan gas dalam produksinya, akan terkena dampak yang nyata dengan kenaikan gas ini. "Ada sekitar 66 perusahaan, ada perusahaan biskuit, roti. Dan ongkos produksinya naik, nanti harganya mungkin akan naik juga atau tingkat produksinya dikurangi," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan olehWakil Ketua Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Suhat Miyarso. Dia mengungkapkan kalangan industri kecewa terhadap sikap PGN yang tidak memenuhi usulan mereka agar kenaikan harga gas diberlakukan bertahap, tidak sekaligus seperti sekarang ini.

Lebih jauh lagi, Suhat mengatakan, yang menjadi keberatan kalangan industri adalah tingginya beban produksi yang ditanggung akibat lonjakan harga gas yang sangat tinggi. Di sisi lain, produsen tidak bisa otomatis menyesuaikan harga jual produk ke konsumen karena sudah terikat kontrak. “Kami tidak menolak kenaikan harga yang diberlakukan PGN,namun agar industri tetap hidup,kenaikan harga seharusnya bertahap dan jangan ambil profit yang terlalu besar,” kata Suhat.

Suhat merujuk usulan PLN agar kenaikan harga gas untuk tahap awal sebesar US$7,75 per MMBTU, barulah setiap dua sampai tiga bulan disesuaikan 10–20%, hingga mencapai harga US$ 10,2 per MMBTU. Menurut Suhat,seiring dengan kenaikan gradual tersebut diharapkan PGN juga secara bertahap menambah pasokan sesuai kebutuhan industri. “Harus ada win-win solution” jangan hanya industri saja yang disuruh menanggung risiko, PGN juga harus ikut memikul beban yang sama,”ujar Suhat.

Menurut Suhat, apabila kondisi sekarang tetap dipaksakan, yaitu harga naik US$ 10,2 per MMBTU sedangkan volume masih 50%, akan membuat kalangan industri rugi. Sebab, volume gas yang terbatas membuat utilitas mesin pabrik tidak bisa optimal sehingga hasil akhirnya menjadi tidak efisien. “Kalau dibiarkan seperti ini, bisa pingsan kita. Tetapi jika naik bertahap, setidaknya masih ada untung walau tidak banyak. Berilah kesempatan industri untuk bernafas, baru PGN dapat menaikkan menjadi 10,2 dolar AS per MMBTU,” jelas dia.

Sementara, Kepala Divisi BBM dan Gas PLN Suryadi Mardjoeki mengatakan, kenaikan harga gas juga akan meningkatkan beban subsidi listrik.PLN akan segera mengirimkan permintaan harga khusus tersebut ke PGN. Kenaikan harga tersebut berlaku bagi pelanggan termasuk PLN yang mendapat pasokan gas melalui pipa Sumsel-Jabar (South Sumatera- West Java/SSWJ) milik PGN.Alasan kenaikan dikarenakan harga beli PGN dari ConocoPhillips dan PT Pertamina EP yang memasok SSWJ juga naik per 1 April 2012. Suryadi mengatakan, harga gas yang melalui pipa SSWJ mestinya memakai skema terbuka (open access).

Dengan skema open access, maka Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan sejumlah ongkos (toll fee) tertentu untuk gas yang melewati pipa tersebut. “Sekarang pun SSWJ sudah open access yang dipakai sejumlah perusahaan. Dengan demikian, kami minta harga gas langsung dari ConocoPhillips dan ditambah toll fee yang ditetapkan BPH Migas,” kata Suryadi.

BERITA TERKAIT

Laba Perbankan Di AS Naik 5,2%

    NERACA   Jakarta – Berdasakan keterangan yang dikutip kantor berita Antara, Rabu (22/11), laba bank-bank AS naik 5,2…

Campina Bidik Dana Segar IPO Rp 354 Miliar - Harga Rp 310-Rp 400 Per Saham

NERACA Jakarta - PT Campina Ice Cream Industry Tbk telah menetapkan rentang harga penawaran umum saham perdana alias initial public…

OJK Ingin Industri Keuangan Turunkan Ketimpangan

  NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjajikan akan mendorong industri jasa keuangan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

KKP Sebut Bantuan Alat Tangkap Sesuaikan Kondisi Nelayan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bantuan alat tangkap yang disalurkan ke berbagai daerah telah disesuaikan dengan kondisi…

Akuakultur - Optimalisasi KJA Disebut Picu Usaha Budidaya Laut Kepri

NERACA Bintan- Optimalisasi   Karamba Jaring Apung (KJA) yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui dukungan sarana budidaya hingga saat…

Tahun 2019 - Pemerintah Targetkan Satu Juta Tenaga Kerja Bersertifikat

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 1.142.752 tenaga kerja yang tersertifikasi pada tahun 2017-2019. Upaya ini akan ditempuh melalui…