NERACA

Jakarta--Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah tengah memproses konversi Surat Utang Pemerintah tidak bebas diperjualbelikan (non tradable bonds) menjadi Surat Berharga Negara (SBN) yang "tradable". Namun demikian untuk melaksanakan hal itu, ada tahapan yang diproses.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI, Hendar,  perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 2003 tentang Surat Utang Pemerintah (SUP), serta perubahan pokok-pokok untuk konversi ke Surat Berharga Negara (SBN). "Kita berharap pembahasan SKB-nya akan selesai dalam waktu dekat. Setelah itu meminta persetujuan kepada Presiden kemudian ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," tambahnya

SUP yang akan dikonversi, yakni SU-002, SU-004 dan SU-007. Namun, BI dan Pemerintah belum menyepakati berapa jumlah yang dapat dikonversi. "Jumlahnya bisa mendekati Rp80 triliun," tegasnya

Setelah dikonversi, dikatakan Hendar, kumpulan SBN tradable itu akan digunakan untuk kepentingan instrumen moneter. Dengan begitu, BI secara perlahan mengurangi porsi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai instrumen moneter yang diganti dengan SBN.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menambahkan, konversi itu diharapkan dapat membuat Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter bisa lebih mengoptimalkan penggunaan instrumen SBN untuk operasi pasar. "Konversinya akan dilakukan secara bertahap untuk menambah suplai di pasar SBN," ujarnya

Lebih jauh Rahmat menjelaskan dengan begitu kredibilitas BI dapat lebih kuat dan memberikan kepercayaan diri pada pasar yang saat ini masih volatile (mudah berbah).

Kendati demikian, lanjut Rahmat lagi, penerbitan SBN tetap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN meski ada konversi SUP ke SBN. Pemerintah merencanakan penerbitan SBN bruto sebesar Rp 271 triliun.

Ketua Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun) Royke Tumilaar mengatakan pelaku pasar mengharapkan stabilitas moneter dan tren suku bunga serta nilai tukar yang jelas.

Dalam situasi perekonomian saat ini, kara Royke, pihaknya meyakini, pemerintah dan Bank Indonesia akan mengeluarkan kebijakan yang terbaik dan kodusif bagi perkembangan pasar keuangan di tanah air. "Dengan “level of confidence investor” terutama domestik tetap terjaga dengan baik,” ungkapnya.

Bahkan, kata Royke, pihaknya mengaku bisa memberikan dukungan untuk pelaksanaan program nasional. “Kami optimis akan dapat memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam memperoleh pembiayaan pembangunan nasional, terutama untuk program-program mendesak," paparnya. **cahyo