Pemerintah Hanya “Jaminkan” Pembebasan Lahan

Nasib 24 Jalan Tol

Pemerintah Hanya “Jaminkan” Pembebasan Lahan

Jakarta—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai pemerintah bertanggung jawab atas pembebasan lahan terkait dengan perluasan 24 jalan tol trans Jawa yang saat ini jalan ditempat. "Yang jelas tanggung jawab pemerintah itu pembebasan tanah. Seratus persen pembebasan tanah," ungkap Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono kepada wartawan di Jakarta,23/3.

Namun soal dana tambahan pembangunan jalan tol tersebut, kata Bambang, itu menjadi kewenangan investor dan bukan kewajiban pemerintah. “Sedangkan tambahan dana menjadi kewajibkan para investor.

Yang jelas, kata Bambang, pemerintah menargetkan pembebasan lahan ke-24 ruas tol trans Jawa yang terhambat ini bisa selesai 2011. Karena dananya sudah disetujui Kementrian Keuangan. "Targetnya tahun ini, kan menteri keuangan sudah membahas masalah ini," tambahnya.

Menyinggung soal ruas tol Cikampek-Palimanan sepanjang 116 km menjadi prioritas utama pemerintah untuk dituntaskan tahun ini, Bambang menegaskan pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar pembebasan lahan tuntas pada Agustus 2011 dan konstruksinya bisa dimulai pada September 2011. Proyek tersebut merupakan pilot project pemerintah-swasta.

Dikatakan Bambang, PT Lintas Marga Sedaya (Linmas) milik konglomerat Edwin Soeryadjaya merupakan pemilik konsensi dari pihak swasta atas ruas tersebut. "Kita pilih karena pembebasan jalan sudah 80 persen," tegasnya.

Saat ini, sebesar 82% lahan berhasil dibebaskan untuk proyek tol Cikampek-Palimanan, terdiri tanah milik warga yang sudah dibebaskan mencapai 62%, sedangkan lahan milik Perum Perhutani mencapai 20%. Pada awalnya, proyek tol Cikampek-Palimanan diperkirakan menelan investasi Rp7 triliun dan rencananya dibangun menjadi 6 seksi pekerjaan. Untuk pembebasan tanah sendiri digunakan dana Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp350 miliar.

Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah menganggarkan dana untuk prasarana jalan sebesar Rp29 triliun. Bila nantinya proyek tersebut meleset dari target jadwal, pemerintah telah mempersiapkan rencana kedua. Sayangnya, Bambang urung mengungkapkannya. "Kita lagi proses membahasnya termasuk mengajak BUMN karya," imbuhnya.

Sebelumnya, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ruas Cikampek-Palimanan ditandatangani 21 Juli 2006 Plus Expressway Bhd, sebuah BUMN Malaysia di bidang jalan tol, tercatat menguasai 55% pemilikan saham Linmas, menyusul mundurnya PT Jasa Marga Tbk dari Linmas. Selain Plus Expressway, sisa saham Linmas dikuasai PT Lintas Sedaya.

Ruas tol Cikampek-Palimanan merupakan bagian dari ruas tol trans jawa. Pemerintah menargetkan pada akhir 2012, seluruh tanah untuk tol ruas Jawa dapat dibebaskan. Pada 2014, tol Trans Jawa diharapkan dapat diselesaikan. Dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia sebesar Rp1.900 triliun pemerintah hanya dapat menyediakan dana Rp500 triliun dari APBN hingga tahun 2014. Sisa dana sebesar Rp1.400 triliun akan dipenuhi dari pihak swasta.

Kerjasama Pemerintah Swasta atau Public Private Partnership merupakan salah satu cara pemenuhan target itu. Adapun alokasi sektor transportasi sebesar Rp500 triliun dengan dana Rp200 triliun diambil dari APBN. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Tetapkan Penjualan SBR006 Sebesar Rp2,2 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan hasil penjualan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR006 sebesar Rp2,2 triliun yang…

Pemkab Tangerang Survei Lahan Pesisir Tanam Bakau

Pemkab Tangerang Survei Lahan Pesisir Tanam Bakau   NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, melakukan survei lahan di kawasan…

Kontribusi Manufaktur Masih Besar - Pemerintah Bantah Terjadi Deindustrialisasi di Indonesia

NERACA Jakarta – Kontribusi industri manufaktur Indonesia sebagai penopang perekonomian dinilai masih cukup besar. Hal ini terlihat melalui pertumbuhan sektor,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementerian Ragu Gunakan Anggaran, Alihkan Saja ke PUPR

NERACABogor - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum…

Defisit APBN Capai Rp102 Triliun

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga 31 Maret 2019 mencapai Rp102 triliun atau 0,63…

Pemerintah Bakal Naikkan Iuran - Tekan Defisit BPJS Kesehatan

      NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tengah mengkaji kenaikan iuran…