Nasib Redenominasi Rupiah Bisa Tak Jelas - Tak Dibahas di RUU Mata Uang

Tak Dibahas di RUU Mata Uang

Nasib Redenominasi Rupiah Bisa Tak Jelas

Jakarta,

Nasib pembahasan redenominasi rupiah tampak makin tak jelas. Karena pembahasan itu tak masuk dalam Rancangan Undang-Undang Mata Uang (RUU-MU) sebagaimana yang diusulkan pemerintah. “Di RUU mata uang tidak ada pembahasan redemnominasi," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,21/3.

Lebih jauh Agus mengatakan pihaknya hingga kini belum mendapatkan laporan secara rinci, terkait RUU Mata Uang tersebut terkait tak adanya pembahasan redenominasi rupiah. "Saya belum cek lagi," tegasnya.

Masalahnya redenominasi ini memerlukan dukungan public. Sehingga menjadi sangat penting karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan sebaran geografis yang luas. Selain juga karena masyarakat juga masih trauma dengan kebijakan sanering pada masa lalu.

Seperti diketahui Pemerintah melalui Menko Perekonomian menegaskan belum ada rencana untuk melakukan percepatan redenominasi rupiah sebagaimana yang diusulkan oleh Bank Indonesia (BI). "Percepatan redenominasi belum. Presiden seingat saya tidak mengatakan sudah setuju," kata Hatta.

Dikatakan Hatta sampai saat ini, wacana redenominasi baru dalam tahap pembicaraan dengan Presiden namun bukan berarti Presiden sudah setuju akan hal tersebut. "Pemikiran-pemikiran itu harus didiskusikan, harus dibicarakan bukan berarti sudah menyetujui. Itu yang disampaikan presiden kepada saya," jelas Hatta.

Adapun, pembicaraan dengan Bank Indonesia masih terkait masalah redenominasi terus dilakukan namun belum mengarah ke percepatan implementasinya. "Kita bicara terus dengan BI, secara rutin. Namun masalah percepatan belum sampai kesitu lah," pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi menyatakan bahwa rencana redenominasi atau penyederhanaan dan penyetaraan nilai mata uang rupiah yang diusulkan Bank Indonesia (BI) disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Sudah ada perintah dari Presiden untuk melanjutkan pembahasan redenominasi bersama pemerintah. Kami rapatkan dulu bersama pemerintah,” ujarnya.

Diharapkan koordinasi dengan pemerintah akan selesai pada akhir 2011. Budi memaparkan, Presiden SBY telah menunjuk Wakil Presiden Boediono sebagai ketua tim koordinasi redenominasi antara pemerintah dengan BI.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) A Tony Prasetiantono mengkritisi langkah BI melakukan redenominasi. "Inflasi 2010 yang mencapai 6,96% mengejutkan kita. Kalau BI masih berpikir melakukan redenominasi, agak kabur,” tuturnya.

Dia memaparkan, BI sebelumnya pernah memiliki mimpi pada Juli 2010 dengan kondisi inflasi 2009 yang relatif rendah dan terkontrol pada level 2,78 persen sehingga kemudian Gubernur BI terpikir untuk melakukan redenominasi.

Namun, ketika inflasi Juli 2010 mencapai 1,7 persen, impian tersebut sepertinya harus dikubur untuk sementara waktu. "Saya mengerti BI kaget dengan melihat harga kenaikan TDL (tarif dasar listrik), Lebaran, dan inflasi bulan-bulan terakhir 2010 dengan kenaikan harga cabai, serta komoditas primer. Dengan demikian, kelihatannya Pak Darmin (Gubernur BI) tidak menyebutkan redenominasi. Karena itu, sementara ini lupakan saja,” ujarnya. **cahyo

Related posts