Uang Kertas RI  Ditanda Tangani 2 Lembaga

 NERACA

 Jakarta – Uang kertas di Indonesia akan ditandatangani dua institusi, yakni Bank Indonesia dan pemerintah. Dua tanda tangan tersebut akan membuat pemilik uang tidak ragu dengan uang yang dipegangnya. ”Dalam diskusi RUU mata uang terkait tanda tangan, dimana posisi terakhir adalah BI bersama pemerintah akan tandatangan di uang kertas. Dan uang kertas itu adalah uang kertas RI,” kata Agus Martowardojo usai pertemuan dengan Bank Indonesia di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (21/3).

 Agus mengatakan, tanda tangan dari pemerintah dan BI memiliki dua tujuan yang berbeda. Tanda tangan dari BI menunjukkan bahwa otoritas keuangan tersebut sebagai pihak yang berperan dalam pengendalian moneter dalam negeri. Sementara, tanda tangan dari pemerintah memberikan kesan bahwa uang yang digunakan masyarakat tersebut dijamin keberadaannya oleh pemerintah RI. ”Sehingga yang memegang uang itu tidak ragu,” ucapnya.

 Soal siapa yang menandatangani, Agus menyatakan pemerintah belum menunjuk pejabat yang akan membubuhkan tanda tangan pada uang kertas yang beredar di dalam negeri tersebut. ”Undang-undangnya kita harapkan bisa selesai sebelum 9 April,” ujarnya.

 Terkait usulan penyederhanaan nilai nominal uang atau redenominasi, Agus menyatakan belum masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) mata uang yang diusulkan pemerintah. Agus pun enggan memberikan komentar. ”Setahu saya di RUU mata uang tidak ada. Saya belum berkomentar mengenai hal itu,” tandasnya.

 Senada diungkapkan Gubernur BI, Darmin Nasution, yang mengakui bahwa pembahasan terkait redenominasi memang mulai dikoordinasikan di kantor Wakil Presiden. ”Nanti lah. Koordinasi sedang dimulai di Kantor Wakil Presiden. Tapi terakhir saya tidak ikut rapat. Saya belum bisa jawab,” kata Darmin.**ruhy