Uang Kertas RI Ditanda Tangani 2 Lembaga

Uang Kertas RI Ditanda Tangani 2 Lembaga

NERACA

Jakarta – Uang kertas di Indonesia akan ditandatangani dua institusi, yakni Bank Indonesia dan pemerintah. Dua tanda tangan tersebut akan membuat pemilik uang tidak ragu dengan uang yang dipegangnya. ”Dalam diskusi RUU mata uang terkait tanda tangan, dimana posisi terakhir adalah BI bersama pemerintah akan tandatangan di uang kertas. Dan uang kertas itu adalah uang kertas RI,” kata Agus Martowardojo usai pertemuan dengan Bank Indonesia di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (21/3).

Agus mengatakan, tanda tangan dari pemerintah dan BI memiliki dua tujuan yang berbeda. Tanda tangan dari BI menunjukkan bahwa otoritas keuangan tersebut sebagai pihak yang berperan dalam pengendalian moneter dalam negeri. Sementara, tanda tangan dari pemerintah memberikan kesan bahwa uang yang digunakan masyarakat tersebut dijamin keberadaannya oleh pemerintah RI. ”Sehingga yang memegang uang itu tidak ragu,” ucapnya.

Soal siapa yang menandatangani, Agus menyatakan pemerintah belum menunjuk pejabat yang akan membubuhkan tanda tangan pada uang kertas yang beredar di dalam negeri tersebut. ”Undang-undangnya kita harapkan bisa selesai sebelum 9 April,” ujarnya.

Terkait usulan penyederhanaan nilai nominal uang atau redenominasi, Agus menyatakan belum masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) mata uang yang diusulkan pemerintah. Agus pun enggan memberikan komentar. ”Setahu saya di RUU mata uang tidak ada. Saya belum berkomentar mengenai hal itu,” tandasnya.

Senada diungkapkan Gubernur BI, Darmin Nasution, yang mengakui bahwa pembahasan terkait redenominasi memang mulai dikoordinasikan di kantor Wakil Presiden. ”Nanti lah. Koordinasi sedang dimulai di Kantor Wakil Presiden. Tapi terakhir saya tidak ikut rapat. Saya belum bisa jawab,” kata Darmin.**ruhy

BERITA TERKAIT

Hilangkan Ego Sektoral Benahi Transportasi Jabodetabek! - PRESIDEN INGATKAN KEMENTERIAN, PEMDA DAN LEMBAGA LAIN

Jakarta-Presiden Jokowi meminta kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan transportasi Jabodetabek. Presiden mengingatkan kepentingan transportasi nasional…

Pemkot Depok Gandeng Peneliti Tangani Sampah

Pemkot Depok Gandeng Peneliti Tangani Sampah NERACA Depok - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Jawa Barat, melibatkan…

LPS Kaji Penjaminan Dana Nasabah Uang Elektronik

      NERACA   Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku sedang mengkaji untuk bisa melakukan penjaminan dana nasabah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pasca Dana Desa dan Kelurahan, Kini Muncul Dana Kecamatan

  NERACA   Jakarta – Dana desa dan dana kelurahan sudah digelontorkan oleh pemerintah, kini dana kecamatan ikut dikaji oleh…

Angkutan Barang Pakai Kereta Bikin Penghematan Rp3,5 Triliun

  NERACA   Jakarta - Penghematan peralihan angkutan barang dari moda jalan raya ke jalur kereta api bisa mencapai Rp3,5…

Pameran Industri TPT Siap Dongkrak Investasi di Indonesia

  NERACA   Jakarta - Peraga Expo kembali menggelar pameran industri TPT (Tekstil dan ProdukTekstil) terintegrasi bertaraf internasional terlengkap yakni…