Uang Kertas RI Ditanda Tangani 2 Lembaga

Uang Kertas RI Ditanda Tangani 2 Lembaga

NERACA

Jakarta – Uang kertas di Indonesia akan ditandatangani dua institusi, yakni Bank Indonesia dan pemerintah. Dua tanda tangan tersebut akan membuat pemilik uang tidak ragu dengan uang yang dipegangnya. ”Dalam diskusi RUU mata uang terkait tanda tangan, dimana posisi terakhir adalah BI bersama pemerintah akan tandatangan di uang kertas. Dan uang kertas itu adalah uang kertas RI,” kata Agus Martowardojo usai pertemuan dengan Bank Indonesia di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (21/3).

Agus mengatakan, tanda tangan dari pemerintah dan BI memiliki dua tujuan yang berbeda. Tanda tangan dari BI menunjukkan bahwa otoritas keuangan tersebut sebagai pihak yang berperan dalam pengendalian moneter dalam negeri. Sementara, tanda tangan dari pemerintah memberikan kesan bahwa uang yang digunakan masyarakat tersebut dijamin keberadaannya oleh pemerintah RI. ”Sehingga yang memegang uang itu tidak ragu,” ucapnya.

Soal siapa yang menandatangani, Agus menyatakan pemerintah belum menunjuk pejabat yang akan membubuhkan tanda tangan pada uang kertas yang beredar di dalam negeri tersebut. ”Undang-undangnya kita harapkan bisa selesai sebelum 9 April,” ujarnya.

Terkait usulan penyederhanaan nilai nominal uang atau redenominasi, Agus menyatakan belum masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) mata uang yang diusulkan pemerintah. Agus pun enggan memberikan komentar. ”Setahu saya di RUU mata uang tidak ada. Saya belum berkomentar mengenai hal itu,” tandasnya.

Senada diungkapkan Gubernur BI, Darmin Nasution, yang mengakui bahwa pembahasan terkait redenominasi memang mulai dikoordinasikan di kantor Wakil Presiden. ”Nanti lah. Koordinasi sedang dimulai di Kantor Wakil Presiden. Tapi terakhir saya tidak ikut rapat. Saya belum bisa jawab,” kata Darmin.**ruhy

BERITA TERKAIT

Perlu Aturan Uang Digital

Di tengah makin maraknya peredaran uang digital, hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat…

KKRI Minta Kejagung Serius Tangani Kasus Alsintan

KKRI Minta Kejagung Serius Tangani Kasus Alsintan NERACA Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk…

KERJASAMA TOP UP UANG ELEKTRONIK

SEVP Consumer & Transactions Bank Mandiri Jasmin (kedua kanan) bersama Direktur Keuangan PT Pos Indonesia Eddi Santosa (kanan), Deputi Direktur…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…