Daerah Diminta Motori Diversifikasi Pangan

Selasa, 22/03/2011

Daerah Diminta Motori Diversifikasi Pangan

Jakarta--Pola pengembangan diversifikasi pangan harusnya dimulai dari daerah. Sehingga swasembada pangan bisa tercapai. Namun sayangnya daerah tak punya pola perencanaan yang baik. "Diversifikasi pangan sebaiknya dari daerah, seperti di Taiwan, one village-one produk," kata ekonom Indef Aviliani dalam diskusi "Ekonomi NU : Benarkah Ekonomi Indonesia Terpuruk?" di Jakarta,21/3.

Menurutnya, padahal anggaran pembangunan pedesaan itu mencapai Rp5 miliar untuk setiap desa. Namun karena perencanaannya tidak jelas, maka hasil yang dicapai tak terlihat hasilnya. "Dulu sejak masih ada GBHN, pola yang mau dicapai selama 5 tahun ada sasarannya, makanya perencanaanya jelas,"tambahnya.

Menyinggung soal target swasembada beras, kata Aviliani lagi, sejumlah daerah mestinya jangan terlalu tergantung kepada beras. Karena beras yang berasal dari padi itu sangat banyak membutuhkan air. "Hal ini bisa menyebabkan krisis air pada suatu saat,"paparnya.

Namun demikian, lanjutnya, daerah yang akan mengembangkan diversifikasi pangan mesti menyediakan dulu infrastrukturnya. "Jangan sampai belum ada infrastrukturnya, lalu rakyat diminta mengembangkan diversifikasi, misalnya langsung disuruh tanam ubi atau singkong," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua umum PBNU,Drs Asad Said Ali mengakui kebijakan pemerintah terkait pertanian, khususnya perberasan belum berpihak kepada petani. Karena itu hingga saat ini nasib petani, yang sebagian besar warga NU dipedesaan kesejahteraannya belum terangkat. "Kebijakan pemerintah memang belum berpihak kepada petani, makanya petani belum bisa sejahtera,"ungkapnya.

Bahkan yang membuat kecewa, kata Asad lagi, kualitas beras Indonesia itu kurang laku untuk ekspor. Karena kalah dengan kualitas beras Philipina. "Ini masalahnya, karena teknologi pertanian, khususnya dalam proses pengeringan dan penggilingan. Trasformasi teknologi seperti ini mesti dikembangkan,"terangnya.

Yang jelas, kata mantan Wakil Kepala BIN, PBNU menginginkan agar beras tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Sebab, terlalu murah tak menguntungkan petani dan terlalu mahal membuat orang miskin tak bisa beli beras. "Yang penting beras itu, jangan terlalu murah dan jangan terlalu mahal, intinya terjangkau,"tegasnya.

Lebih jauh kata Asad, PBNU kini sedang mengembangkan pusat pengembangan ekonomi rakyat yang bekerja sama dengan Taiwan. "Namun Taiwan hanya memberikan bantuan teknis, bukan dana. Bantuan teknis berupa cara-cara model pertanian modern,"ujarnya.

Sementara itu, ahli pertanian UGM, Mochammad Maksum Machfoedz mengatakan banyak negara yang melakukan dengan beragam kepentingan yang biasa disebut goverment food policy (GFP). Kepentingan politik lebih menonjol. Tapi tidak ditegaskan sebagai kebijakan politis. Namun terbungkus dalam dalih social yang super populis dengan beragam tujuan dan instrumennya.

Padahal tujuan GFP, kata Maksum, meningkatkan pandapatan usaha tani pangan, dimana termasuk juga berusaha melindungi petani kecil dan mempertahankan untuk tetap dalam kehidupan pedesaan. “”Langkah ini juga bisa meningkatkan keswasembadaan dan mengurangi ketergantungan terhadap import,”pungkasnya. **cahyo