Aspek Politis Transportasi Publik

Oleh: Darmaningtyas

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia

Masalah transportasi di Indonesia sejatinya bukan hanya tersangkut kenyamanan dan keamanan, tapi juga sangat problematik menyangkut isu lainnya seperti sosial, ekonomi, politik dan juga intrik kepentingan industri otomotif. Bahkan, jangan salah, carut marut transportasi juga dapat berdampak pada disintegrasi bangsa.

Kita sering mendapati masalah transportasi yang umum diperbincangkan seperti kemacetan, kerusakan jalan, genangan air. Sejatinya, hal itu adalah masalah-masalah yang tampak di permukaan. Padahal di balik problem tranportasi juga ada permasalahan yang lebih serius, yaitu tiadanya komitmen pemerintah menyediakan transportasi publik.

Ini sudah terjadi dari dulu. Pada era Presiden Soekarno, transportasi trem di Jakarta dihapuskan karena alasan bentuknya tidak sesuai dengan estetika pembangunan kota. Seandainya, berjalan terus, Jakarta hingga kini memiliki jaringan transportasi massal. Jikapun diperbarui, konsep dan kemauan politik telah ada.

Kemudian pada jaman Orde Baru, yang terjadi adalah motorisasi yaitu massifnya transportasi kendaraan bermotor, baik mobil dan sepeda motor. Era 1970an, bersamaan dengan masuknya investasi Jepang, digulirkan pembangunan infrastruktur jalan raya. Waktu itu didukung dana dari Bank Dunia, sedangkan konsep perencanaan didukung Amerika Serikat dan Jepang. Hingga sekarang pun, peran Jepang masih sangat kuat dalam perencanaan transportasi nasional.

Motorisasi ini yang kemudian menggilas transportasi publik. Kereta api sebagai angkutan massal terkesampingkan dan malah tidak ada pengembangan KA secara signifikan untuk tidak dibilang mundur. Pemerintah lebih fokus pada transportasi kendaraan bermotor. Fasilitas jalan raya yang masuk ke desa-desa pun sejatinya untuk memanjakan kapasitas produksi industri otomotif.

Hingga detik inipun, pembangunan tol Trans Jawa juga demi menampung mobil-mobil keluaran industri otomotif yang berpusat di Jepang. Dampak negatif kehadiran integrasi tol ini juga mengancam ekosistem lingkungan Pulau Jawa yang masih sebagai sumber produksi beras nasional. Masalah sosial ekonomi juga muncul karena, misalnya, masyarakat desa yang dilalui jalan raya berlomba memiliki sepeda motor dan mobil pribadi meski diluar kemampuan ekonomi dan kebutuhan riil.

Soal Jembatan Selat Sunda (JSS) pun mesti dilihat dari sisi lain. Proyek ini tak lebih dari wujud ambisiusnya petinggi negara. Direncanakan pembangunan dimulai pada 2014, sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden SBY. Maka, nuansa politis begitu kuat tercium. Selain itu, telah banyak telaah dari pakar yang kompeten soal kendala alam dan teknologi.

Proyek ini juga mengusik integrasi bangsa. JSS akan semakin memanjakan infrastruktur di wilayah Indonesia bagian barat dan sekaligus menjauhkan transportasi di Indonesia timur dari prioritas pemerintah. Anggaran Rp 250 triliun yang bakal dikucurkan lebih baik sebagian untuk memperbaiki infrastruktur Pelabuhan Merak dan Bakauheni, revitalisasi jalan raya Lintas Sumatera, dan sebagian besar untuk memajukan transportasi laut kawasan timur.

(Disampaikan dalam diskusi transportasi yang digelar The Indonesian Institute, Kamis)

BERITA TERKAIT

Depok Lakukan Penyimpangan Standar Pelayanan Perizinan - Pengamat Kebijakan Publik

Depok Lakukan Penyimpangan Standar Pelayanan Perizinan Pengamat Kebijakan Publik NERACA Depok - Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan kewajibannya untuk pelayanan…

Go-Jek Lebih Dari Sekedar Alat Transportasi - Gelar Pelatihan Kewirausahaan

Sukses dan maju bersama para mitranya menjadi prinsip besar Go-Jek sebagai platform on-demand terdepan di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan Go-Jek…

Aspek Desak Gubernur Banten Laksanakan Putusan MA

Aspek Desak Gubernur Banten Laksanakan Putusan MA NERACA Jakarta - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mendesak Gubernur Banten segera melaksanakan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Revolusi Pertanian 4.0

  Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF   Sama seperti revolusi industri sebelumya, revolusi industri 4.0 merupakan suatu peristiwa yang tidak…

Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata - Oleh ; Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi kwartal III 2018 tumbuh 5,17%. Data itu juga menyebutkan kontribusi terbesar…

Kinerja Buruk PNS

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Melihat data kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang dipaparkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur…