Jaminan Kesehatan Keluarga Pejabat Ditanggung APBN

Kemenkeu Beri 7 Lembaga

Jaminan Kesehatan Keluarga Pejabat Ditanggung APBN

Jakarta—Kementrian Keuangan menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberikan jaminan kesehatan kepada para penyelenggaran negara di tujuh lembaga negara Adapun pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan itu ada 11 layanan kesehatan yang biayanya ditanggung pemerintah, alias APBN. “Ada tujuh lembaga yang mendapat jaminan, antara lain menteri, pejabat tertentu, Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim MK, dan Hakim Agung MA, beserta keluarganya,” kata Kepala Biro Humas Kemenkeu Yudi Pramadi kepada wartawan di Jakarta,17/3

Namun kata Yudi, pelaksanakan di lapangan tetap mengikuti aturan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan. “"Pelaksanaan pelayanan kesehatan menteri dan pejabat tertentu mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Kesehatan dan dilaksanakan dengan memperhatikan tugas dan wewenang Tim Dokter menteri dan pejabat tertentu," tambahnya.

Ada dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur jaminan kesehatan ini. Pertama PMK nomor36.PMK.02/2011 untuk pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat tertentu. Kedua, PMK nomor37/PMK.02/2011 soal pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim MK, dan Hakim Agung MA.

Adapun 11 layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah antara lain, pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, layanan gigi dan mulut, persalinan, penggantian alat kesehatan, pelayanan darah, general check up, kesehatan di luar negeri (sistem reimburse, tidak termasuk biaya transportasi), pelayanan ambulans dan evakuasi unit. "Dalam rangka pelaksaan jaminan ini, Menteri Keuangan setiap tahun membayar iuran jaminan pelayanan kesehatan kepada PT Askes," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) memberikan draft tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kedua…

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

Menteri Dalam Negeri - Gubernur dan Pejabat Saling Ingatkan Tidak Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Gubernur dan Pejabat Saling Ingatkan Tidak Korupsi Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LG Kampanyekan Teknologi TrueSteam

  NERACA   Jakarta - PT. LG Electronics Indonesia (LG) bekerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Hermina Bekasi…

Masih Banyak Perusahaan Publik Tak Peduli HAM - Studi FIHRRST

      NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), salah satu organisasi masyarakat…

Menkeu Proyeksi Defisit APBN Capai Rp310,8 Triliun

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 berpotensi…