Jaminan Kesehatan Keluarga Pejabat Ditanggung APBN

Kemenkeu Beri 7 Lembaga

Jaminan Kesehatan Keluarga Pejabat Ditanggung APBN

Jakarta—Kementrian Keuangan menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberikan jaminan kesehatan kepada para penyelenggaran negara di tujuh lembaga negara Adapun pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan itu ada 11 layanan kesehatan yang biayanya ditanggung pemerintah, alias APBN. “Ada tujuh lembaga yang mendapat jaminan, antara lain menteri, pejabat tertentu, Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim MK, dan Hakim Agung MA, beserta keluarganya,” kata Kepala Biro Humas Kemenkeu Yudi Pramadi kepada wartawan di Jakarta,17/3

Namun kata Yudi, pelaksanakan di lapangan tetap mengikuti aturan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan. “"Pelaksanaan pelayanan kesehatan menteri dan pejabat tertentu mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Kesehatan dan dilaksanakan dengan memperhatikan tugas dan wewenang Tim Dokter menteri dan pejabat tertentu," tambahnya.

Ada dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur jaminan kesehatan ini. Pertama PMK nomor36.PMK.02/2011 untuk pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat tertentu. Kedua, PMK nomor37/PMK.02/2011 soal pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim MK, dan Hakim Agung MA.

Adapun 11 layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah antara lain, pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, layanan gigi dan mulut, persalinan, penggantian alat kesehatan, pelayanan darah, general check up, kesehatan di luar negeri (sistem reimburse, tidak termasuk biaya transportasi), pelayanan ambulans dan evakuasi unit. "Dalam rangka pelaksaan jaminan ini, Menteri Keuangan setiap tahun membayar iuran jaminan pelayanan kesehatan kepada PT Askes," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

APBN 2020 Fokus ke Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus…

Allianz Luncurkan Perlindungan Kesehatan Tambahan

    NERACA   Jakarta - PT Asuransi Allianz Life Indonesia melalui Allianz Health & Corporate Solutions (AHCS), memperkenalkan manfaat…

KPK Dampingi Penerbitan Aset Rawan Dikorupsi Pejabat Pemprov Sumsel

KPK Dampingi Penerbitan Aset Rawan Dikorupsi Pejabat Pemprov Sumsel NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendampingi Provinsi Sumsel…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementerian Ragu Gunakan Anggaran, Alihkan Saja ke PUPR

NERACABogor - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum…

Defisit APBN Capai Rp102 Triliun

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga 31 Maret 2019 mencapai Rp102 triliun atau 0,63…

Pemerintah Bakal Naikkan Iuran - Tekan Defisit BPJS Kesehatan

      NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tengah mengkaji kenaikan iuran…