Jaminan Kesehatan Keluarga Pejabat Ditanggung APBN

Kemenkeu Beri 7 Lembaga

Jaminan Kesehatan Keluarga Pejabat Ditanggung APBN

Jakarta—Kementrian Keuangan menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberikan jaminan kesehatan kepada para penyelenggaran negara di tujuh lembaga negara Adapun pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan itu ada 11 layanan kesehatan yang biayanya ditanggung pemerintah, alias APBN. “Ada tujuh lembaga yang mendapat jaminan, antara lain menteri, pejabat tertentu, Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim MK, dan Hakim Agung MA, beserta keluarganya,” kata Kepala Biro Humas Kemenkeu Yudi Pramadi kepada wartawan di Jakarta,17/3

Namun kata Yudi, pelaksanakan di lapangan tetap mengikuti aturan yang dikeluarkan Menteri Kesehatan. “"Pelaksanaan pelayanan kesehatan menteri dan pejabat tertentu mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Kesehatan dan dilaksanakan dengan memperhatikan tugas dan wewenang Tim Dokter menteri dan pejabat tertentu," tambahnya.

Ada dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur jaminan kesehatan ini. Pertama PMK nomor36.PMK.02/2011 untuk pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan menteri dan pejabat tertentu. Kedua, PMK nomor37/PMK.02/2011 soal pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim MK, dan Hakim Agung MA.

Adapun 11 layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah antara lain, pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, layanan gigi dan mulut, persalinan, penggantian alat kesehatan, pelayanan darah, general check up, kesehatan di luar negeri (sistem reimburse, tidak termasuk biaya transportasi), pelayanan ambulans dan evakuasi unit. "Dalam rangka pelaksaan jaminan ini, Menteri Keuangan setiap tahun membayar iuran jaminan pelayanan kesehatan kepada PT Askes," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Masyarakat Dihimbau Lakukan Persiapan Hadapi Musim Peralihan

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus…

Lakukan Kajian di Ibukota Baru, Pemerintah Gandeng McKinsey

    NERACA   Jakarta - Pemerintah telah menetapkan McKinsey Indonesia sebagai konsultan terpilih dalam membantu Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan…

Permintaan Ekspor Meningkat, JSKY Genjot Produksi

    NERACA   Jakarta - PT Sky Energy Indonesia, Tbk (JSKY) terus tingkatkan produksi modul surya miliknya untuk penuhi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Raih Pendanaan Seri C, RedDoorz akan Tambah 300 Hotel

    NERACA   Jakarta – Perusahaan manajemen hotel berbasis teknologi, RedDoorz mendapatkan pendanaan seri C sebesar US$70 juta. Perusahaan…

LG Serius Garap Pasar Digital Signage

    NERACA   Jakarta – PT LG Electronics Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menggarap pasar produk elektronik bagi pendukung usaha…

Sosialisasi Penggunaan Kompor Induksi Perlu Konsisten

    NERACAJakarta - Sosialisasi dan cara teknis penggunaan kompor induksi perlu dilakukan secara berkala dan konsisten. Diharapkan pada akhirnya…