Kemenkeu Akui Siapkan Dana Resiko Fiskal - Cadangkan Rp14,2 T

Cadangkan Rp14,2 T

Kemenkeu Akui Siapkan Dana Resiko Fiskal

Jakarta-Pemerintah mengaku telah menyiapkan dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp14,2 triliun. Dana sebesar itu untuk mengantisipasi terjadinya deficit anggara terkait mendukung kinerja PLN. “"Dana Rp 14,2 triliun itu digunakan untuk berjaga-jaga atau risiko fiscal,” kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,16/3.

Lebih jauh kata Agus, anggaran tersebut lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat. "Yang harus kita perhatikan adalah kinerja PLN. Pertama, mengantisipasi kekurangan gas. Kedua, tak bisa membangun 10 ribu megawatt tepat waktu, sehingga harus meneruskan pakai BBM. Ketiga, kalau seandainya PLN gak bisa kurangi losses-nya. Kan gitu. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang musti kita jaga dan itu semua sifatnya itu u jaga-jaga. Risiko fiskal," tambahnya.

Yang jelas, tingginya harga minyak dunia membuat pemerintah berhati-hati menggunakan anggaran. Oleh karena itu, manta Dirut Bank Mandiri ini, meminta PLN lebih hati-hati menggunakan anggarannya di tengah kenaikan harga minyak saat ini. "PLN kan sekarang sedang bekerja, kalau dari keuangan biasa kasih tahu, eh hati-hati," tandasnya.

Bahkan Agus juga meminta agar Menteri ESDM Darwin Saleh optimistis bisa mencapai target produksi minyak rata-rata 970 ribu barel per hari (bph) di 2011, meskipun realisasi sangat rendah. "Menteri ESDM mengatakan, akan mencapai 970 ribu bph. Saya cuma katakan kita mesti hati-hati, mungkin kan perkiraan kita tak segitu," tegas Agus

Sebelumnya, ekonom Financial Reform Institute Ikhsan Modjo menilai ketatnya UU APBN dinilai tak memberi ruang gerak pemerintah untuk melonggarkan kebijakan fiskal. Buntutnya peluang dan potensi yang ada tak bisa digarap secara maksimal. "Ruang yang dimiliki pemerintah untuk manuver terhadap peluang-peluang tertentu sangat tipis," ujarnya.

Diakuinya, anggaran APBN sudah ditentukan dan kemudian dimasukkan kepada sejumlah pos-pos yang tak bisa diutak-atik. “Karena banyak pos-pos dalam anggaran ini dipatok dengan UU APBN," tambahnya.

Lebih jauh Ikhsan memberikan contoh beberapa aturan yang dianggap membebani pemerintah, antara lain anggaran pendidikan yang dipatok 20%. Langkah ini secara tidak langsung membatasi pemerintah mengembangkan gerak pendidikan. "Ya, contohnya anggaran pendidikan dipatok 20%. Jelas ini tidak fleksibel," terangnya.

Ikhsan menambahkan memang saat ini tersedia dana cadangan pemerintah untuk mengantisipasi peluang-peluang tersebut. Namun dana tersebut merupakan dana yang tidak bisa diganggu kecuali jika memang diperlukan. "Yang betul-betul dimiliki pemerintah Rp60 triliun sampai Rp70 triliun yang bisa dikutak-kutik pemerintah untuk hal-hal urgent," imbuhnya,

Sementara Regional Ekonom Royal Bank of Scotland, Su Sian Lim mengatakan kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jangan terlalu lama jadi wacana. Pemerintah jangan menunda kebijakan itu. Alasannya agar tak menimbulkan defisit APBN. ‘Jelas, defisit anggaran bisa bertambah, dan anggaran APBN pemerintah bisa terbebani," ungkapnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Sumbangkan Dana US$ 1 Juta - Google.org Bantu Persiapan Bencana di Indonesia

Menyadari Indonesia menjadi negara rawan bencana dan bencana sendiri tidak bisa diprediksi kapan datangnya, maka kesadaran masyarakat akan potensi bencana…

KAMPANYE HITAM KELAPA SAWIT - Indonesia Siapkan 5 Sikap Tegas Hadapi UE

Jakarta-Pemerintah Indonesia akan menempuh segala cara untuk menentang rencana kebijakan Uni Eropa tersebut, bahkan akan membawanya ke forum WTO, jika…

Lippo Karawaci Raup Dana Segar US$ 280 Juta

NERACA Jakarta – Perkuat likuiditas dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melakukan rights issue dan divesatasi aset.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cara PLN Dorong Ekonomi Indonesia Jadi Top Ten Dunia

  NERACA Jakarta - Konsumsi listrik yang besar selama ini dianggap sebagai pemborosan. Namun rupanya, data yang ada memperlihatkan, semakin…

Itang Yunasz Yakin Indonesia Jadi Kiblat Fasyen Muslim Dunia

  NERACA Tangerang – Salah satu desainer senior Indonesia, Itang Yunasz merasa yakin bahwa Indonesia bakal jadi kiblat fesyen muslim…

Pendataan Luas Lahan Sawit Harus Dipertajam Agar Valid

  NERACA Jakarta - Persoalan pendataan yang akurat terhadap luas lahan kelapa sawit yang terdapat di seluruh Nusantara masih dipermasalahkan berbagai pihak sehingga…