Kemenkeu Akui Siapkan Dana Resiko Fiskal - Cadangkan Rp14,2 T

Cadangkan Rp14,2 T

Kemenkeu Akui Siapkan Dana Resiko Fiskal

Jakarta-Pemerintah mengaku telah menyiapkan dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp14,2 triliun. Dana sebesar itu untuk mengantisipasi terjadinya deficit anggara terkait mendukung kinerja PLN. “"Dana Rp 14,2 triliun itu digunakan untuk berjaga-jaga atau risiko fiscal,” kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,16/3.

Lebih jauh kata Agus, anggaran tersebut lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat. "Yang harus kita perhatikan adalah kinerja PLN. Pertama, mengantisipasi kekurangan gas. Kedua, tak bisa membangun 10 ribu megawatt tepat waktu, sehingga harus meneruskan pakai BBM. Ketiga, kalau seandainya PLN gak bisa kurangi losses-nya. Kan gitu. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang musti kita jaga dan itu semua sifatnya itu u jaga-jaga. Risiko fiskal," tambahnya.

Yang jelas, tingginya harga minyak dunia membuat pemerintah berhati-hati menggunakan anggaran. Oleh karena itu, manta Dirut Bank Mandiri ini, meminta PLN lebih hati-hati menggunakan anggarannya di tengah kenaikan harga minyak saat ini. "PLN kan sekarang sedang bekerja, kalau dari keuangan biasa kasih tahu, eh hati-hati," tandasnya.

Bahkan Agus juga meminta agar Menteri ESDM Darwin Saleh optimistis bisa mencapai target produksi minyak rata-rata 970 ribu barel per hari (bph) di 2011, meskipun realisasi sangat rendah. "Menteri ESDM mengatakan, akan mencapai 970 ribu bph. Saya cuma katakan kita mesti hati-hati, mungkin kan perkiraan kita tak segitu," tegas Agus

Sebelumnya, ekonom Financial Reform Institute Ikhsan Modjo menilai ketatnya UU APBN dinilai tak memberi ruang gerak pemerintah untuk melonggarkan kebijakan fiskal. Buntutnya peluang dan potensi yang ada tak bisa digarap secara maksimal. "Ruang yang dimiliki pemerintah untuk manuver terhadap peluang-peluang tertentu sangat tipis," ujarnya.

Diakuinya, anggaran APBN sudah ditentukan dan kemudian dimasukkan kepada sejumlah pos-pos yang tak bisa diutak-atik. “Karena banyak pos-pos dalam anggaran ini dipatok dengan UU APBN," tambahnya.

Lebih jauh Ikhsan memberikan contoh beberapa aturan yang dianggap membebani pemerintah, antara lain anggaran pendidikan yang dipatok 20%. Langkah ini secara tidak langsung membatasi pemerintah mengembangkan gerak pendidikan. "Ya, contohnya anggaran pendidikan dipatok 20%. Jelas ini tidak fleksibel," terangnya.

Ikhsan menambahkan memang saat ini tersedia dana cadangan pemerintah untuk mengantisipasi peluang-peluang tersebut. Namun dana tersebut merupakan dana yang tidak bisa diganggu kecuali jika memang diperlukan. "Yang betul-betul dimiliki pemerintah Rp60 triliun sampai Rp70 triliun yang bisa dikutak-kutik pemerintah untuk hal-hal urgent," imbuhnya,

Sementara Regional Ekonom Royal Bank of Scotland, Su Sian Lim mengatakan kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jangan terlalu lama jadi wacana. Pemerintah jangan menunda kebijakan itu. Alasannya agar tak menimbulkan defisit APBN. ‘Jelas, defisit anggaran bisa bertambah, dan anggaran APBN pemerintah bisa terbebani," ungkapnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

BI Siapkan Rekening Simpanan untuk Devisa Ekspor

    NERACA Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyiapkan rekening simpanan khusus untuk memudahkan pengelolaan devisa hasil ekspor menyusul kebijakan memperkuat…

BEI Serius Bidik IPO Perusahaan Kecil - Siapkan Papan Akselesari

NERACA Solo – Pacu pertumbuhan likuiditas di pasar modal dan juga memperkuat basis investor ritel, kedepan PT Bursa Efek Indonesia…

Dana Desa Disebut Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Ekonom Ilya Avianti mengatakan bila pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pentingnya Informasi Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan

    NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya informasi geospasial bagi perencanaan pembangunan…

ADB Setujui Pinjaman US$500 juta untuk Pemulihan Bencana

      NERACA   Jakarta - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman bantuan darurat senilai 500 juta dolar AS…

Kawal Pengembangan Inovasi Obat dan Makanan Indonesia - Kolaborasi BPOM-RI &Kemenristek Dikti

    NERACA   Jakarta – Menurut Industry Facts and Figures 2017 yang dipublikasikan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2016 industri…