NERACA

Jakarta---Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan adanya peningkatan risiko perekonomian nasional tanpa langlah-langkah pengendalian subsidi. Masalahnya defisit APBN 2012 akan naik Rp176 triliun dari Rp124 triliun atau 1,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sekitar Rp300 triliun atau 3,6% terhadap PDB

Demikian keterangan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Senin,30/4.

Dalam keterangan itu menyebutkan Jika ditambah dengan total defisit APBD provinsi dan kabupaten/kota sebesar 0,5% terhadap PDB, maka total defisit APBN dan APBD menjadi 4,1% terhadap PDB. Kondisi tersebut berpotensi melanggar UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membatasi defisit APBN dan APBD maksimal 3,0% dari PDB.

Peningkatan beban subsidi energi, baik subsidi BBM maupun subsidi listrik yang sangat besar dengan implikasi pada pembengkakan defisit fiskal yang sangat tinggi (hingga di atas 3,0%) itu akan meningkatkan risiko bagi perekonomian nasional.

Risiko tersebut pertama, meningkatnya risiko fiskal yang mengancam kesinambungan fiscal. Kedua, menurunkan kepercayaan pelaku pasar terhadap pengelolaan ekonomi makro. Ketiga, dengan meningkatnya risiko maka minat berinvestasi di Indonesia akan melemah. Keempat, meningkatnya risiko investasi dan turunnya kepercayaan terhadap prospek perekonomian nasional akan menyebabkan terjadinya pelarian modal secara tiba-tiba obligasi negara atau meningkatnya aksi "flight to quality".

Pemerintah mengambil serangkaian langkah kebijakan dalam satu paket yang komprehensif dan terintegrasi dalam pengendalian defisit anggaran melalui penghematan subsidi, program kompensasi, pemotongan belanja kementerian/lembaga, serta stimulus fiskal untuk mengantisipasi krisis melalui pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL) untuk infrastruktur.

Langkah yang telah ditempuh antara lain mempercepat pengajuan RAPBNP 2012 agar dapat dilakukan berbagai langkah penyesuaian kebijakan fiskal secara komprehensif dan terintegrasi dalam pengendalian defisit anggaran. Pemerintah juga melakukan optimalisasi pendapatan negara yaitu melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pemerintah juga melakukan pengendalian subsidi BBM melalui penyesuaian harga BBM bersubsidi Rp1.500 per liter berdasar ketentuan yang ada di UU APBNP 2012.

Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga yang diasumsikan dalam APBN Perubahan 2012 (105 dolar AS per barel), maka pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.

Yang dimaksud harga rata-rata ICP dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama enam bulan terakhir. APBNP 2012 juga menetapkan bahwa besaran subsidi BBM termasuk LPG sebesar Rp137,4 triliun dengan volume sebanyak 40 juta kilo liter.

Menurut Kemenkeu, dengan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dalma pengendalian defisit anggaran melalui penghematan subsidi, program kompensasi, pemotongan belanja kementerian/lembaga, serta stimulus fiskal untuk antisipasi krisis melalui pemanfaatan SAL untuk infrastruktur maka postur APBN Perubahan 2012 akan lebih baik.

Defisit tetap terkendali menjadi 2,23 persen terhadap PDB dan jika ditambah dengan konsolidasi defisit daerah sebesar 0,5% maka total defisit akan mencapai 2,73% dari PDB. Artinya defisit masih di bawah toleransi yang diperkenankan oleh UU Keuangan Negara sebesar 3,0%. **bari/cahyo