Setelah pemerintah urung memberlakukan kenaikan harga BBM bersubsidi di waktu lalu, kini muncul gagasan kebijakan pembatasan BBM melalui ukuran cc kendaraan, dimana mobil 1.500 cc ke atas wajib menggunakan BBM non subsidi alias Petramax mulai 1 Mei mendatang. Artinya, hanya angkutan umum dan motor yang dapat menggunakan BBM bersubsidi.

Jika ketentuan pemerintah tersebut jadi diberlakukan, maka ada potensi terjadinya penyelewengan. Dengan beralih ke BBM non subsidi (pertamax dan pertamax plus), sudah pasti akan banyak sekali penyelewengan pembelian BBM bersubsidi yang harganya hanya setengahnya harga Pertamax.

Khusus di Jakarta misalnya, akan banyak sekali ditemui pembeli BBM bersubsidi menggunakan motor berkali-kali sehingga mencapai minimum 10 liter, atau akan beralih membeli BBM bersubsidi ke luar Jakarta (misal ke Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Kemudian, ada juga yang berusaha membeli BBM bersubsidi di eceran di tepi jalan.

Ini merupakan indikasi bahwa SPBU Pertamina masih diperbolehkan melayani penjualan dengan jerigen, padahal SPBU Pertamina selalu mengumumkan tidak boleh melayani pembelian dengan jerigen jika ada pasti diberikan sanksi. Namun kenyataan di lapangan bagaimana?

Persoalan lain, adalah akan menambah beban pengeluaran masyarakat. Akibat beralihnya dari BBM bersubsidi ke Pertamax dipastikan menambah pengeluaran bagi pengguna mobil, dari semula Rp 4.500 menjadi Rp 10.000 per liter. Jelas ini akan menambah besar laju inflasi yang diperkirakan menjadi 5,44% sesuai prediksi Bank Indonesia (BI).

Tidak hanya itu. Pada tahun ini pemerintah juga akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL), sehingga laju inflasi semakin meningkat lagi melebihi 5,44%. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap suku bunga acuan BI Rate bisa melambung lagi di atas 6% seperti terjadi tahun lalu, yang setidaknya akan mengerek lagi bunga kredit perbankan.

Yang tidak kalah penting, masyarakat juga perlu diberi alternatif untuk berpindah ke bahan bakar gas (BBG) yang sekaligus perlu dipersiapkan infrastrukturnya seperti pembangunan stasiun pengisian BBG oleh Pertamina. Mengingat pembangunan infrastruktur dari BBM ke BBG juga memerlukan waktu yang cukup serta biaya relatif tinggi.

Kendala utama inilah yang harus benar-benar dipikirkan oleh pemerintah, karena bagaimana mungkin stasiun pengisian BBG yang sangat terbatas hanya 2 buah di Jakarta akan mampu melayani keperluan kendaraan yang akan mengisi gas. Bayangkan seandainya dalam waktu singkat, ada sekitar 50% dari jumlah kendaraan di Jakarta beralih menggunakan BBG, tentu antrean kendaraan pasti sangat panjang dan mengganggu ketertiban lalu lintas di sekitarnya.

Di samping itu, untuk beralih ke BBM non subsidi (pertamax atau pertamax plus), masih ada kendala bagi SPBU lama. Menurut data Pertamina, dari 3.062 SPBU di Jawa dan Bali baru sekitar 2.080 SPBU yang telah dan bisa menjual BBM non subsidi.

Di wilayah Jabodetabek saja baru ada 666 yang sudah menjual pertamax dan pertamax plus. Sementara 13 SPBU lainnya yang bisa segera beralih ke pertamax dan pertamax plus. Sedangkan yang 41 SPBU harus investasi baru dengan modal cukup besar.

Jadi, kita melihat ada sejumlah potensi risiko yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi di kemudian hari. Ini tugas pemerintah yang tidak mudah dan perlu persiapan dari sosialisasi hingga pelaksanaan pada 1 Mei 2012.