NERACA

Jakarta--Rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan di atas 1500 CC dinilai sebagai bukti kebingungan pemerintah dalam memilih kebijakan terkait BBM. “Ini jelas mencerminkan kebingungan pemerintah terkait penerapan kebijakan BBM. Program pembatasan itu, ada tendensi memaksa kelompok tertentu memakai pertamax,” kata  anggota Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto di Jakarta,23/4

Menurut Daryatmo, hal ini dilatarbelakangi asumsi penggunaan BBM bersubsidi akan meningkat menjadi 43 juta kiloliter. Yang jelas angka itu meningkat sebesar 3 juta kiloliter dari asumsi di APBN Perubahan 2012 yang menyantumkan asumsi 40 juta kiloliter BBM bersubsidi. Perbedaan 3 juta kiloliter itu berarti menambah angka subsidi sebesar Rp 10,5 triliun, dan pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan 1500 CC ke atas dianggap sebagai solusi.

Masalah pertama adalah soal kesiapan Pemerintah dan Pertamina untuk melaksanakan pembatasan itu. "Pertamina pernah menyampaikan di Komisi VII DPR bahwa mereka butuh waktu persiapan 3 bulan sebelum pelaksanaan. Hiswana Migas bahkan menyatakan butuh 6 bulan persiapan. Belum lagi konsumen. Ini bisa jadi masalah besar," ujar Daryatmo lagi.

Lebih jauh kata Daryatmo, opsi konversi BBM ke gas itu jauh lebih strategis karena secara konkret akan mengeluarkan Indonesia dari masalah ketergantungan pada BBM dan problem membengkaknya subsidi akibat menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar. "Padahal kalau konversi ke gas dilaksanakan, sebenarnya Pemerintah bisa memberi masyarakat pilihan akan bahan bakar yang digunakan," tuturnya

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR F-PDIP lainnya, Dolfie OFP, menambahkan sebenarnya Pemerintah bisa saja tak melaksanakan program pembatasan itu apabila mau merealokasi dana Rp 30,5 triliun yang disiapkan untuk program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Masalahnya BLSM hanya akan dilaksanakan apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan, dan belum akan terjadi hingga beberapa bulan mendatang. "Jadi bisa saja diambil Rp 10,5 Triliun dari uang BLSM Rp 30,5 triliun itu untuk menutupi konsumsi kenaikan pemakaian BBM yang diasumsikan naik 3 juta kiloliter. Jadi dana BLSM itu bisa menutupinya," kata Dolfie.

Padahal, lanjutnya, Pemerintah juga bisa melaksanakan solusi alternatif lainnya yakni mengkonversi penggunaan BBM ke bahan bakar Gas (BBG) yang harganya lebih murah. "Pemerintah hanya perlu membangun stasiun pengisian gas di SPBU-SPBU milik Pertamina," kata Dolfie.

Di APBN sendiri disediakan dana sekitar Rp 2 trilliun untuk program konversi BBM ke BBG itu. Apabila harga pembangunan satu stasiun pengisian gas per-SPBU adalah Rp 2 miliar, lanjutnya, maka dengan dana Rp 2 triliun itu sudah bisa membangun stasiun gas di 100 SPBU milik Pertamina. "Dan kalau Pemerintah mau mengambil dana Rp 10,3 triliun dari BLSM untuk membangun lebih banyak lagi stasiun pengisian gas di SPBU Pertamina," tandas Dolfie. **cahyo