NERACA

Jakarta—Pemerintah berencana menerapkan kenaikan pajak ekspor tambang mentah, semata-mata agar industri hilir dapat berkembang lebih maju. "Ini mendorong agar perusahaan itu tidak mengekspor bahan mentah, akan tetapi mau untuk melakukan suatu processing," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu.

Menurut Hatta, rencana pengenaan bea keluar tersebut dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat lebih bertanggung jawab serta pemenuhan asas keadilan atas royalti bahan tambang dapat terpenuhi. "Banyak alasan, kita lebih bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam kita. Kemudian, agar lebih terdorong lebih cepat membangun industri hilir serta adanya asas keadilan," tambahnya

Hatta mengatakan perusahaan tambang yang termasuk dalam kontrak karya dan kepemilikan secara nasional berada di tangan pemerintah seperti PT Newmont, tidak terkena bea keluar ini karena telah membangun smelter untuk mengolah hasil tambang di Indonesia. "Kalau mereka sudah ada divestasi 50 persen seperti Newmont, kan sudah selesai administrasinya, itu sudah memenuhi apa yang sesuai dengan UU. Kalau dia processing disini tidak ada bea keluarnya," ujarnya.

Namun, Hatta menegaskan usulan pengenaan pajak ekspor tambang ataupun bea keluar tersebut masih dalam proses pembahasan dan belum ada angka ketetapan yang diputuskan oleh pemerintah. "Tidak ada itu. Masih digodok. Tidak ada yang ngomong (15%  atau 50%)," terangnya

Menyinggung soal renegosiasi kontrak karya, Hattamemastikan renegosiasi kontrak tambang dengan beberapa perusahaan industri ekstraktif tetap berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari titik temu. "Yang namanya renegosiasi tentu tidak boleh memaksakan sesuatu, tapi mencari titik temu dalam mencari keadilan," paparnya

Dikatakan Hatta, pemerintah melakukan beberapa renegoisasi kontrak seperti terkait royalti, divestasi saham, pembangunan industri hilirisasi dan perluasan lahan yang semua masih dalam proses tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.

Yang jelas, kata Hatta lagi, tidak ada perusahaan tambang yang menyatakan resistensi terhadap renegoisasi kontrak. Namun, Hatta belum mau menyebutkan sejauh mana proses renegosiasi tersebut telah berjalan. "Namanya negosiasi masa saya buka semua, kita harus negosiasi dengan berbagai trik, taktik dan strategi kita dalam menjalankan UU. Kta akan berpegang teguh dengan UU," jelasnya

Hatta membantah perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dengan tiga perusahaan tambang terkait pengadaan rumah murah bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari proses renegosiasi tersebut. "Ini tidak ada kaitan dengan renegosiasi. Tidak ada," tukasnya

Malah Hatta, mencontohkan salah satu proses renegosiasi yang dilakukan pemerintah adalah terkait penjualan gas alam cair Proyek Tangguh ke China serta dengan PT Freeport Astra Internasional.  **bari