Menjaga Pertumbuhan Lokal

Melihat asumsi makro RAPBN 2020, pemerintah dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Bahkan, sejumlah petinggi negara meyakini pertumbuhan ekonomi RI tahun depan bisa lebih tinggi dari yang dipatok APBN. Untuk tahun ini, pemerintah memprediksi hanya akan tumbuh 5,02-5,05%, lebih rendah dari target APBN 2018 sebesar 5,3%.

Sayangnya, optimisme pemerintah mengenai perekonomian Indonesia 2019 ternyata tidak didukung oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Pasalnya, mereka menilai sulit mencapai target pertumbuhan 5,3% pada tahun ini. Lembaga pemeringkat global, seperti Fitch dan S&P memprediksi perekonomian Indonesia 2019 hanya akan mencapai 5,2%. Bahkan, proyeksi Moody's hanya 4,9%, lebih rendah dari 2018. Apakah data mereka mengindikasikan Indonesia masih rentan terhadap sentimen eksternal ?

Melihat potret dari dalam negeri, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 diperkirakan mencapai 5,2%. Ketidakpastian global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, serta kondisi di negara-negara Uni Eropa, menjadi penghambat utama laju perekonomian dalam negeri.

Lantas bagaimana dengan kondisi ekonomi global? Mengutip proyeksi World Economic Outlook, pertumbuhan ekonomi dunia kemungkinan berkisar 3,73% pada 2018 dan diprediksi turun menjadi 3,70% pada 2019. Bahkan, khusus ekonomi AS juga diprediksi turun dari 3% (2018) menjadi 2,5% pada tahun ini. Sedangkan perekonomian China sebesar 6,6% (2018) akan menurun menjadi 6,5% pada tahun ini.

Kita melihat kondisi perekonomian AS sudah menunjukkan perlambatan, tercermin dari data lapangan pekerjaan yang jauh dari harapan pada November 2018. Dampak stimulus fiskal berupa pemotongan pajak bagi industri yang dilakukan Presiden Trump, sudah mulai menunjukkan penurunan. Selain melambat, ekonomi AS diperkirakan juga akan jatuh resesi pada 2020.

Tidak berbeda jauh dengan kondisi ekonomi China yang juga mengalami perlambatan. Ekspor China tampaknya tak bisa diharapkan, lantaran perang dingin dengan AS. Tumpuan utama negara Panda ini hanya pada investasi. Karena perekonomian domestiknya melambat, investor China cenderung menyasar pasar luar negeri, salah satunya Indonesia.

Untuk mempertahankan kondisi perekonomian dalam negeri, dimana konsumsi masih akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentu diharapkan belanja pemerintah dan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment-FDI) menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Hanya masalahnya, investor asing baru berani menanamkan modalnya sekitar semester II-2019, setelah Presiden RI periode 2019-2024 terpilih.

Masih stagnannya investasi asing langsung, membuat Indonesia menggantungkan diri pada investasi portofolio yang bersifat jangka pendek. Padahal, dana hot money di pasar modal ini tidak bisa menjadi tumpuan dan lebih bersifat fluktuatif. Di sisi lain, sumber dana dalam negeri mengalami keterbatasan.

Karena itu, kalangan pengusaha juga merasa tidak yakin pertumbuhan ekonomi 2019 sesuai target pemerintah. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi pertumbuhan hanya akan mencapai 5,2%. Pengusaha melihat sejumlah hal masih akan membayangi kondisi perekonomian dalam negeri. Salah satunya terkait dampak lanjutan gejolak perekonomian luar negeri seperti ancaman perang dagang AS-Tiongkok.

Meski demikian, kalangan pengusaha cukup mengapresiasi kinerja perekonomian nasional 2018. Pasalnya, pemerintah masih mampu mengendalikan tingkat inflasi dalam batas wajar kendati tingkat pertumbuhan ekonomi 2019 masih di bawah target APBN.

Kalangan ekonom pun menilai pemerintah akan sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2019. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini 5% dan tahun depan hanya akan mencapai 4,9%. Ada banyak tantangan yang akan menghambat laju perekonomian 2019 lebih tinggi dari tahun ini, salah satunya kenaikan suku bunga yang membuat pembayaran utang pemerintah menjadi lebih tinggi.

BERITA TERKAIT

Masa Depan UMKM

Presiden Jokowi memberikan batas waktu akhir penyusunan rancangan UU Omnibus Law agar dapat selesai pada pekan ketiga Januari 2020, untuk…

Kesejahteraan Buruh?

Dalam rancangan omnibus law ketenagakerjaan, upah minimum berlaku pada buruh yang bekerja pada jam kerja normal, yaitu 40 jam per…

Potensi Negara Besar

Lembaga internasional McKinsey Global Institute (MGI) pada September 2012 melaporkan hasil kajian berjudul “The archipelago economy: unleashing Indonesia’s potential”, yang isinya kurang…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Masa Depan UMKM

Presiden Jokowi memberikan batas waktu akhir penyusunan rancangan UU Omnibus Law agar dapat selesai pada pekan ketiga Januari 2020, untuk…

Kesejahteraan Buruh?

Dalam rancangan omnibus law ketenagakerjaan, upah minimum berlaku pada buruh yang bekerja pada jam kerja normal, yaitu 40 jam per…

Potensi Negara Besar

Lembaga internasional McKinsey Global Institute (MGI) pada September 2012 melaporkan hasil kajian berjudul “The archipelago economy: unleashing Indonesia’s potential”, yang isinya kurang…