Tarik Ulur PKS dan Gerindra Soal Wagub DKI

NERACA

Jakarta - Partai Gerindra memunculkan empat nama baru untuk menduduki posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keempat nama itu yakni, Ferry Juliantono, Ahmad Riza Patria, Saefullah, dan Arnes Lukman.

Menyikapi langkah Partai Gerindra itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch, Amir Hamzah mengatakan, diperlukan kepastian terlebih dahulu atas kesepakatan partai pengusung. Sebab, sebelumnya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pengusung telah menyepakati usulan Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto untuk dipilih menggantikan Sandiaga Uno.

"Undang Undang menyatakan, kalau ada kekosongan maka partai pengusung harus mengajukan dua nama calon untuk dipilih DPRD. Dua nama itu, Syaikhu dan Agung harus ada kepastian dulu, apakah ditolak atau disetujui oleh DPRD?," ujarnya, Minggu (10/11).

Amir menjelaskan, kalau kedua calon itu ditolak, maka DPRD harus menyampaikan informasi itu kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sehingga, memungkinkan ada langkah-langkah lanjutan dari partai pengusung.

"Kalau itu sudah ada tentu baru bisa Pak Anies menyampaikan kepada PKS dan Gerindra untuk mengajukan usulan nama baru untuk dibahas di DPRD," terangnya.

Ia menambahkan, sebaiknya persoalan terkait kekosongan Wagub DKI ini bisa diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme resmi di DPRD.

"Meskipun sangat mungkin sudah ada komunikasi politik antara PKS dan Gerindra, sebaiknya aturan main itu dipegang teguh dulu. Sebab, saya yakin Pak Prabowo juga pribadi yang sangat memegang teguh komitmen," ungkapnya.

Menurutnya, pakar tata negara dan ahli pemerintahan daerah untuk mengkaji kembali aturan yang ada agar aturan yang ada tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan atau polemik.

"Gubernur ini kan yang sangat berkepentingan dengan Wagub karena akan mendampingi dalam menjalankan roda pemerintahan. Sangat dimungkinkan ada judicial review agar ke depan pemilihan wagub yang kosong ini bisa gubernur langsung yang mengusulkan nama-nama itu, bukan partai pengusung," terangnya.

Ia berharap, agar persoalan kekosongan wagub di DKI bisa segera dituntaskan. Mengingat, banyak tugas-tugas dan kompleksitas persoalan di Jakarta.

"Kalau ada wagub, tentu menjadi harapan kita bersama agar pembangunan dan pelaksanaan RPJMD bisa lebih optimal lagi," tandasnya. Mohar