Jasa Marga : Pengganti Sistem Tapping Masih Tunggu Regulasi Pemerintah

NERACA

Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengemukakan bahwa mekanisme apapun yang akan menggantikan kartu tapping dalam rangka memperlancar akses keluar-masuk tol masih menunggu regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah. "Tahap awalnya, kami menunggu regulasi pemerintah," kata Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal di Jakarta, Selasa (5/11).

Menurut Donny, Jasa Marga dengan berbagai pihak terkait sedang mengembangkan sistem Internet on Things (IoT). Dengan melakukan riset tersebut, selain menunggu regulasi pemerintah, ke depan juga akan ditentukan apa sistem yang terbaik untuk menggantikan kartu tapping. Ia berpendapat bahwa pilihannya mengerucut menjadi dua, yaitu apakah menggunakan stiker atau dengan menggunakan OBU (On Board Unit) yang ditanam di dalam kendaraan. Namun, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan pula ada pilihan lagi selain dua opsi tersebut.

Idealnya, menurut dia, seharusnya bisa hanya dengan menaruh ponsel di dashboard kendaraan dan sudah dapat dibaca langsung oleh sensor yang ditempatkan di akses keluar masuk jalan tol. "Berbagai potensi ini lagi kami coba di lab di Tangerang, diharapkan akan dapat segera diluncurkan," paparnya. Sistem baru itu juga diharapkan bakal mengurangi waktu transaksi di akses tol dari sekitar 7 detik pada saat ini, menjadi hanya 1-2 detik.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT menekan pentingnya kepercayaan investor atau investors confidence dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. "Menurut saya yang lebih penting adalah soal kepercayaan investor. Ketika kita bicara mengenai kepercayaan investor, kepercayaan investasi itu tumbuh di sektor jalan tol dan seperti kita ketahui pemerintah sudah membuat berbagai macam instrumen baik struktur pembiayaan maupun instrumen perizinan yang diharapkan bisa membantu rencana investasi pembangunan jalan tol untuk tahap kedua berikutnya, yang tidak berkurang melainkan bertambah cukup banyak pada periode kedua Presiden Joko Widodo," ujar Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit.

Menurut Danang, dalam daftar rencana BPJT terdapat sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 Km rencana pembangunan jalan tol yang tidak semuanya bisa dijalankan atau dibangun karena tergantung dengan prioritasnya. "Saya kira kepercayaan investor itu sangat penting menurut saya karena masyarakat dan juga pengusaha mengetahui bahwa pemerintah itu hadir bersama-sama dengan mereka berinvestasi," katanya.

Kepala BPJT tersebut menjelaskan bahwa kalau melihat proyek strategis nasional, 75 persen prestasinya di jalan tol sudah tercapai. Jadi apa yang telah dicapai di sektor jalan tol ini diharapkan dapat menular ke sektor-sektor infrastruktur lainnya seperti kereta api, bandara, pelabuhan dan sebagainya.

BERITA TERKAIT

LinkAja Fasilitasi Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan

  NERACA   Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menjalin kerja sama dengan PT Finnet Indonesia sebagai…

Kualitas Beras Premium Bulog Diapresiasi

      NERACA   Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menilai bahwa produk…

Pemerintah Siapkan Website Tempat Mengadu Abdi Negara

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal Aduan ASN, aduanasn.id, untuk melaporkan Aparatur…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Capai 79,24%

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea dan…

Kemenaker Klaim Angka Pengangguran Terendah Sejak Reformasi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengatakan angka pengangguran di Tanah Air pada 2019 mengalami penurunan hingga…

Pengguna Transportasi Umum di Jabodetabek Baru 30%

    NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan hingga saat ini penggunaan angkutan umum di wilayah…