NERACA

Jakarta - Besarnya selisih nilai perdagangan antara Indonesia dan China yang mencapai sekitar US$10 miliar, ditengarai karena adanya barang-barang Indonesia diselundupkan melalui pasar gelap atau tidak melalui pelabuhan-pelabuhan resmi.

Mantan Menteri Perdagangan Rahardi Ramelan menyoroti soal defisit perdagangan dengan China yang sudah sangat parah. Sehingga, dia menyarankan agar Kementerian Perdagangan harus mengatur kembali China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) agar defisit dengan Negeri Panda tidak semakin parah.

Namun, Rahardi mengaku belum mengetahui penyebab begitu besarnya defisit perdagangan antara Indonesia dan China. Sementara, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun turut prihatin terhadap persoalan defisit.

JK mengatakan, tidak semua dari hasil kesepakatan FTA tersebut telah merugikan Indonesia. Tetapi, lanjutnya, jika selama ini seperti FTA dengan China ternyata dinilai Indonesia merugi, itu lebih karena banyaknya penyelundupan. Menurut dia, lebih baik tidak menyalahkan kesepakatan yang telah dijalin, melainkan Indonesia harus memperbaiki sistem.

“Sebenarnya ya tidak semua, tapi yang paling penting kita harus lebih efisien dan kita harus memperketat aturan-aturan kita sendiri. Katakanlah ekspor kita kecil, kan banyak sekali yang tidak tercatat. Ada US$10 miliar per tahun yang tidak tercatat, jadi kita harus memperbaiki sistemnya,” ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, kemarin.

Persaingan Ketat

Menurut dia, selama ini kurang adanya atmosfir untuk mendukung keberadaan FTA, sehingga membuat banyak produk impor yang masuk dan bersaing ketat dengan produksi dalam negeri. "Enggak, kita tidak defisit, tapi karena ada penyelundupan. Dan banyaknya impor itu maka kita harus bersaing. Kalau ada hal-hal yang merugikan ya bisa kita negosiasikan terutama dengan negara yang bersangkutan dalam FTA,” lanjutnya.

Untuk itu, JK mengingatkan, dengan banyaknya penyelundupan yang terjadi dan telah membuat Indonesia di posisi yang dirugikan, maka di antara kementerian dan lembaga yang berkaitan harus lebih banyak berkoordinasi. “Contohnya, seperti ekspor tambang yang selalu banyak tidak dikontrol," ungkapnya.

Sementara menurut pandangan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, perbedaan data perdagangan antara Indonesia dengan China harus segera diperbaiki, karena saat ini masing-masing negara mengaku mengalami defisit volume perdagangan. "Yang perlu dituntaskan sekarang kenapa ada perbedaan data. China mengatakan data mereka defisit, RI defisit juga. Dimana salahnya ini, ini harus dituntaskan," ujarnya.

Menurut Hatta, saat ini ada selisih catatan defisit perdagangan yang cukup besar antara kedua negara hingga US$7 miliar hingga US$10 miliar, dan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi apabila Indonesia dengan China menargetkan volume perdagangan pada 2015 sebesar US$80 miliar. "Hal ini yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing mengatakan ini tidak boleh terjadi," katanya.

Perbedaan Data

Hatta memperkirakan perbedaan catatan tersebut terjadi karena ada upaya penyelundupan, transfer pricing ataupun pencatatan data yang tidak akurat yang terjadi di wilayah kepabeanan Indonesia. "Oleh sebab itu kita meminta Ditjen Bea dan Cukai mengecek apakah yang kita ekspor itu terjadi salah catat atau penyelundupan, itu kita tidak tahu. Inilah yang harus kita cermati karena kalau tidak kita akan merugi," ujarnya.

Dia menegaskan, apabila perbedaan data tersebut tidak dicermati secara seksama maka akan berdampak mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. "Kami akan tertibkan di dalam. Kalau barang dalam kapal sebesar 10 ton maka ditulis 10 ton, karena ada pajak, PPN dan segala macam. Kalau di data ekspor ada 10 ton diakui sembilan ton, berarti kan ada bagian yang hilang untuk negara," ujarnya.

Selain itu, Hatta mengatakan hal ini patut mendapatkan perhatian serius karena hubungan ekonomi dan perdagangan antar kedua negara sudah terjalin dengan baik dan saling menguntungkan. "Kami sudah punya mekanisme dan protokol bagaimana kalau terjadi ketidakseimbangan dalam perdagangan kita, serta kesepakatan dalam bidang bilateral. Yang perlu kita tuntaskan sekarang kenapa sampai ada perbedaan data," katanya.

Sedangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, menilai, Kementerian Perdagangan Indonesia dan instansi terkait harus segera menertibkan arus perdagangan antara Indonesia dan China.

Menurut dia, dalam posisi defisit tersebut Indonesia harus mampu menyelesaikan berbagai kendala terkait arus ekspor ke negeri tirai bambu itu. "Ekspor ke China kalau melalui negara ke tiga saya pikir masih lumayan. Tapi kalau ekspor melalui pelabuhan "gelap" ini yang harus diselesaikan," katanya.

Dia menambahkan, untuk membenahi masalah tersebut selain melakukan pemantauan langsung jalur ekspor barang-barang Indonesia, juga diperlukan kerja sama intensif untuk saling bertukar data dan statistik kedua pihak.