NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM) di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. "Untuk persiapan implementasi APBN tahun depan, 2020, ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Bahwa 2020 program tahun pertama pada periode pembangunan RPJMN 2020-2024 yang kita fokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran," kata Jokowi dalam sambutan pembukaan Sidang Kabinet Paripurna bertopik "Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2014-2019 dan Persiapan Implementasi APBN Tahun 2020" di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10).

Menurut Jokowi, hal itu dilakukan tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah berjalan. Presiden Jokowi mengarahkan agar reformasi pemerataan kualitas pendidikan menjadi fondasi dalam peningkatan kualitas SDM tersebut, serta program latihan kewirausahaan, "entrepreneurship' yang dimiliki masing-masing kementerian dan lembaga bisa disinergikan. Selain itu terkait upaya-upaya peningkatan investasi dan perdagangan, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah membahasnya pada beberapa pekan terakhir. Dia berharap dapat segera menuntaskan upaya-upaya peningkatan investasi dan perdagangan antara lain seperti perbaikan perizinan, insentif, dan ketenagakerjaan.

Pemerintah juga telah menyiapkan empat rencana besar untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa mendatang. Keempat rencana besar tersebut telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. "Ada empat projek utama, pertama, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Kedua, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Ketiga, pembangunan Science Technopark. Keempat, digitalisasi dan integrasi bantuan sosial," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, beberapa waktu lalu.

Bambang menambahkan, pemerintah telah menyiapkan dana besar untuk melaksanakan keempat program tersebut. Diproyeksikan, untuk menjalankan proyek tersebut akan memakan dana sebesar Rp 1.161 triliun. Rinciannya, Rp 26 triliun untuk percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Lalu Rp 330,1 triliun untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Kemudian Rp 2,8 triliun untuk pembangunan science technopark dan Rp 803,93 triliun untuk digitalisasi dan integrasi bantuan sosial. "Lima tahun ke depan kita harus menciptakan manusia yang bisa membawa Indonesia jadi negara maju di 2045," kata Bambang.

Pakar ekonomi digital Yudi Candra menyoroti kualitas sumber daya manusia ( SDM) Indonesia di era digital. Menurut dia, SDM Indonesia saat ini belum berdaya saing mumpuni. Kehadiran tenaga kerja asing (TKA), kata Yudi, menunjukkan Indonesia belum mampu menciptakan SDM yang memiliki keterampilan dan berdaya saing sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini. “Kita sudah mulai memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang mana industri kita sudah mulai mengaplikasikan mesin dengan teknologi yang lebih canggih, sementara SDM kita belum bisa menyesuaikan makanya TKA terus masuk ke Indonesia,” kata Yudi.

Yudi menuturkan, dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai, ditambah jumlah SDM yang besar, pangsa pasar yang besar, Indonesia berpotensi menjadi negara tujuan investasi. Namun demikian, apabila tak diikuti dengan kemampuan dan mentalitas tenaga kerja lokal yang memadai, potensi itu hilang. “Bukan hanya produk yang kita impor, tenaga kerja pun harus mendatangkan dari negara lain. Ini bisa menjadi bencana jika tidak diantisipasi sejak dini,” sambung dia.

Di samping itu, merujuk Global Talent Competitiveness Index, sambungnya lagi, saat ini kualitas tenaga kerja Indonesia berada di peringkat 77 dari 119 negara. Yudi memandang, ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional. Untuk itu, pemerintah harus mampu menghadirkan pendidikan dan pelatihan yang mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja saat ini. Juga diperlukan revolusi mental menyeluruh yang mampu membuat Indonesia bersaing di mata dunia. “Siapa pun pemimpinnya nanti, peningkatan SDM nasional sudah menjadi harga mati,” terang Yudi.