NERACA

Jakarta---Pemerintah Pusat menilai persentase anggaran belanja pegawai daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlalu besar. Karena itu perlu dipindahkan ke belanja modal yang membutuhkan anggaran lebih banyak. “Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi terhadap persentase anggaran belanja daerah,” kata Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

Lebih jauh Anny menambahkan saat ini pemda DKI lebih banyak membutuhkan belanja modal guna membangun infastruktur yang lebih baik. Karena Kementerian Keuangan akan memeriksa kembali apakah sebagian anggaran belanja barang Pemperov Jakarta bisa dipindahkan ke belanja modal. “Saat ini dalam APBD Jakarta, alokasi anggaran untuk belanja daerah sebesar Rp33,827 triliun sedangkan untuk belanja modal kurang dari pada itu,” imbuhnya.

 Seperti diketahui dalam APBD tahun anggaran 2011 tercatat ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp6 triliun. Dari nilai ini, Anny menekankan pada perlunya evaluasi terhadap program kerja yang dianggarkan. Karena itu perlu dipertanyakan efektifitas penggunaan anggaran ini.  “Apakah ini seluruhnya karena efisiensi, ataukah karena program yang tidak bisa dieksekusi,” tanyanya.

Selain itu, kata Anny juga mengajak Gubernur DKI Jakarta untuk dapat bersama-sama berkoordinasi dengan Kementerian terkait, dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di Jakarta. “Untuk masalah besar di Jakarta, banjir, kemacetan, dan daerah kumuh, kami mencatat banyak sekali program di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kemenpera,” tambahnya.

Lebih lanjut Anny menambahkan apalagi Pemda DKI Saat ini sedang giat-giatnya membangun rumah susun murah dan menyelesaikan sejumlah permasalahan banjir. “Karena mereka juga punya program untuk membangun rumah susun sederhana, kalau  tidak salah, untuk menyelesaikan pemukiman-pemukiman di bantaran kali Ciliwung dan sekitarnya. Kita perlu duduk bersama-sama. Jadi nanti kita bicarakan bersama, kita cari jalan pemecahannya,” Papar Anny.

 Berdasarkan informasi, total APBD 2012 DKI Jakarta sekitar Rp 36,023 triliun yang terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 30,642 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 5,380 triliun. Sedangkan alokasi anggaran untuk belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 33,827 triliun, sehingga bila dilihat dari jumlah penetapan pendapatan daerah, maka terjadi defisit anggaran Rp 3,184 triliun. Defisit anggaran ini, akan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan Rp 5,380 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2011 sebesar Rp 3,680 triliun dan penerbitan obligasi daerah sebesar Rp 1,7 triliun. **bari